Satu Pemilih Telan Biaya Rp 120.000

DENPASAR,NusaBali
Coblosan pesta gong demokrasi Pileg/Pilpres, 17 April 2019, memakan biaya  besar. Negara harus membiayai Rp 120.000 per pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Bila pemilih sampai tidak datang ke TPS, sama artinya membuang duit negara.

Itu sebabnya, KPU Bali terus manti-wanti supaya pemilih di Bali yang jumlahnya mencapai 3.130.288 orang datang ke TPS saat coblosan Pileg/Pilpres 2019 nanti, sehingga pemborosan uang negara bisa dihindari. Hal ini disampaikan Komisioner Divisi Sosialisasi KPU Bali, Gede John Darmawan, seusai acara sosialisasi Pemilu 2019 bagi kalangan industri pariwisata di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Senin (25/3) siang.

John Darmawan mengingatkan, pemilih kalau sampai tidak datang ke TPS, sama artinya merugikan keuangan negara. “Kami balik logikanya, selama ini kan KPU terus dikatakan pemborosan, uang negara dibuang. Padahal, uang negara sebesar itu untuk memfasilitasi masyarakat buat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi memilih calon pemimpin,” tandas John Darmawan.

Bagaimana tidak buang uang negara, karena datang ke TPS saja tak mau, padahal sudah difasilitasi oleh negara. “Makanya, kami imbau pemilih yang sudah terdaftar harus datang ke TPS gunakan hak pilihnya, 17 April 2019. Kalau tidak, mereka membuang uang negara. Negara keluarkan anggaran Rp 29 triliun lho untuk Pileg/Pilpres 2019,” beber mantan Ketua KPU Kota Denpasar 2013-2018 ini.

Menurut John Darmawan, setiap pemilih dijatah Rp 120.000 untuk menggunakan hak pilihnya. Biaya tersebut dihitung dari jumlah logistik di TPS yang digunakan saat menggunakan hak pilih, pembentukan KPPS, pembentukan TPS, hingga honor petugas. Jumlah total biaya tersebut dibagi jumlah pemilih. “Estimasi KPU RI, satu pemilih menelan biaya Rp 120.000,” katanya.

John Darmawan menyebutkan, dalam coblosan Pemilu 2019 nanti, masyarakat Indonesia akan memilih Capres-Cawapres, calon DPD RI, calon DPR RI, calon DPRD Provinsi, dan calon DPRD Kabupaten/Kota. ”Momen ini sangat menentukan, karena kita memilih pemimpin-pemimpin bangsa dan negara,” tegas komisioner Pemilu asal Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berharap masyarakat yang punya hak pilih jangan Golput. Tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini juga meminta kalangan pelaku dan pengusaha pariwisata bisa memberikan kemudahan kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya, 17 April 2019 nanti.

Cok Ace mengatakan, jumlah penduduk Bali yang bekerja di sektor pariwisata cukup besar, sekitar 750.000 orang. Ini mencapai 1/3 dari jumlah pemilih di Bali untuk Pemilku 2019 yang mencapai 3.130.288 orang. “Jadi, jangan sampai aturan kerja yang ketat di industri pariwisata menjadikan angka Golput (tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya) di Bali semakin tinggi,” jelas Cok Ace dalam acara sosialisasi Pemilu 2019 bagi kalangan industri pariwisata di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin kemarin.

Menurut Cok Ace, jumlah partisipasi pemilih di Bali dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Pada Pilgub Bali 2013, tingkat partisipasi masyarakat men-capai 73 persen. Kemudian, dalam Pemilu 2014, partisipasi masyarakat naik menjadi 77 persen. “Namun, partisipasi mengalami penurunan cukup signifikan pada Pilgub 2018, yakni 72 persen. Kita antisipasi angka golput agar bisa turun sehingga partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen, sesuai target KPU Bali,” tandas mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.

Cok Ace berharap kerja sama pengusaha pariwisata agar memberi kesempatan para karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya, 17 April 2019 nanti. “Saya menyadari aturan kerja di pariwisata cukup ketat, karena menyangkut sistem pelayanan kepada para tamu. Jadi, saya harap pemilik hotel bisa meliburkan karyawan yang tinggal jauh untuk pulang dan nyoblos. Sedangkan karyawan yang rumahnya dekat, bisa diatur dengan shift yang lebih fleksibel, agar masing-masing bisa nyoblos sebelum pukul 13.00 Wita,” tegas Ketua BPD PHRI Bali ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bali Hotel Assosiation (BHA), Ricky Putra, menyatakan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 sudah kerap disampaikan kepada kepada manejemen hotel-hotel. “Setiap ada meeting dengan GM dan SDM, hal ini kita imbau, kita sampaikan,” papar Ricky Putra.

Bagaimana teknisnya, kata dia, dipersilakan pihak manejemen hotel yang mengaturnya. Yang penting, layanan pariwisata tetap jalan, hak demokrasi warga negara juga tidak terabaikan. “Bekerja itu penting, demokrasi juga penting. Intinya, agar keduanya sama-sama jalan,” tandas Ricky Putra.

Sementara itu, perwakilan Polda Bali AKBP Wayan Jinantara menjelaskan kepolisian sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pesta gong demokrasi Pemilu 2019 ini. “Kami Polda Bali akan menurunkan 25.000 lebih personel untuk mengamankan Pemilu 2019,” beber AKBP Jinantara saat acara sosialisasi Pemilu 2019 kemarin.

Langkah pengamanan lainnya juga dilakukan kepolisian, seperti kerjasama dengan pecalang, kerjasama dengan TNI, identifikasi rawan kekisruhan, dan menjaga netralitas aparat Polri. “Jadi, pengamanan sendiri sudah kami lakukan dari tahun lalu sejak periode pendaftaran, sampai kampanye, minggu tenang, dan hari H pencoblosan nanti,” tandas AKBP Jinantara. *nat,k17