Ikatan PPAT Hindari Kasus Hukum dengan Tegakkan Kode Etik
Gelar Rakornis Jelang Kongres
DENPASAR,NusaBali
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Up-grading di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (21/3) hingga Sabtu (23/3). Ikatan PPAT komitmen untuk menghindari anggota tersangkut kasus hukum dengan menegakkan kode etik. Sementara Wagub Bali meminta PPAT meningkatan kualitas supaya IPPAT menjadi organisasi yang bermartabat.
Rakornis dan Up-grading ini dihadiri 1.000 peserta dari seluruh Indonesia dengan mengusung tema ‘Konsolidasi Internal PPAT dan Peningkatan Kualitas PPAT Guna Mempererat Nilai-nilai Kekeluargaan serta Meningkatkan Harkat dan Martabat Jabatan PPAT dan Perkumpulan’. Hadir Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirjen Hukum dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jamalludin, serta Ketua Umum PPAT Yulius Purnawan.
Ketua Panitia Pelaksana Rakornis dan Up-grading I Wayan Muntra SH MKn saat menyampaikan sekapur sirihnya dalam pembukaan Rakornis, kemarin, mengatakan pelaksanaan Rakornis dan Up-grading adalah konsolidasi organisasi yang dilakukan Ikatan PPAT. Apalagi PPAT akan menggelar kongres untuk konsolidasi yang lebih tinggi di Makassar yang direncanakan pada pertengahan tahun 2019 ini. “Kita menguatkan AD/ART dengan komitmen anggota untuk selalu berada pada real dan aturan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah komitmen dengan penegakan aturan organisasi, penegakan kode etik, sehingga organisasi kita menjadi organisasi bermartabat dan berharkat,” jelas pria asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Kata Muntra, PPAT merupakan profesi yang terhormat. Untuk itu, organisasi PPAT akan terhormat dan menjadi kebanggaan ketika anggotanya komitmen untuk menciptakan kualitas. Bukan hanya kualitas. “Kita akan menjadi organisasi yang dihormati, “ tegasnya.
Namun demikian, Muntra tak menampik ada perbedaan dalam berorganisasi. Namun hal tersebut harus dilakukan konsolidasi untuk menuju persatuan. “Perbedaan itu biasa, berbeda itu indah. Tetapi kalau dikelola dengan baik menggunakan mekanisme organisasi semuanya bisa diselesaikan. Yakinlah semuanya akan indah pada waktunya. Yang sering terjadi kita sering tidak sabar menunggu keindahan itu datang,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Sementara Wagub Cok Ace yang kemarin mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, PPAT memiliki peran penting yang sangat strategis dalam penyelesaian administrasi pertanahan. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik pengenai perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tanah atau memiliki rumah susun. “Kita semua berharap jangan sampai ada PPAT yang menyimpang dan mencederai profesi,” ujar tokoh Puri Ubud Gianyar ini.
Dirjen Hukum Agraria Jamalludin mengatakan, para anggota IPPAT supaya terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Terlebih sekarang sudah zaman pelayanan online, yang tentunya membutuhkan kecepatan dan kualitas pelayanan. “Profesinalisme diri yang punya kualitas supaya diitingkatkan. Sekarang ini pelayanan sudah serba online. Jadi harus makin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jamalludin. *nat
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menggelar Rapat Koordinasi Nasional dan Up-grading di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar Selatan, Kamis (21/3) hingga Sabtu (23/3). Ikatan PPAT komitmen untuk menghindari anggota tersangkut kasus hukum dengan menegakkan kode etik. Sementara Wagub Bali meminta PPAT meningkatan kualitas supaya IPPAT menjadi organisasi yang bermartabat.
Rakornis dan Up-grading ini dihadiri 1.000 peserta dari seluruh Indonesia dengan mengusung tema ‘Konsolidasi Internal PPAT dan Peningkatan Kualitas PPAT Guna Mempererat Nilai-nilai Kekeluargaan serta Meningkatkan Harkat dan Martabat Jabatan PPAT dan Perkumpulan’. Hadir Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirjen Hukum dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jamalludin, serta Ketua Umum PPAT Yulius Purnawan.
Ketua Panitia Pelaksana Rakornis dan Up-grading I Wayan Muntra SH MKn saat menyampaikan sekapur sirihnya dalam pembukaan Rakornis, kemarin, mengatakan pelaksanaan Rakornis dan Up-grading adalah konsolidasi organisasi yang dilakukan Ikatan PPAT. Apalagi PPAT akan menggelar kongres untuk konsolidasi yang lebih tinggi di Makassar yang direncanakan pada pertengahan tahun 2019 ini. “Kita menguatkan AD/ART dengan komitmen anggota untuk selalu berada pada real dan aturan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah komitmen dengan penegakan aturan organisasi, penegakan kode etik, sehingga organisasi kita menjadi organisasi bermartabat dan berharkat,” jelas pria asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.
Kata Muntra, PPAT merupakan profesi yang terhormat. Untuk itu, organisasi PPAT akan terhormat dan menjadi kebanggaan ketika anggotanya komitmen untuk menciptakan kualitas. Bukan hanya kualitas. “Kita akan menjadi organisasi yang dihormati, “ tegasnya.
Namun demikian, Muntra tak menampik ada perbedaan dalam berorganisasi. Namun hal tersebut harus dilakukan konsolidasi untuk menuju persatuan. “Perbedaan itu biasa, berbeda itu indah. Tetapi kalau dikelola dengan baik menggunakan mekanisme organisasi semuanya bisa diselesaikan. Yakinlah semuanya akan indah pada waktunya. Yang sering terjadi kita sering tidak sabar menunggu keindahan itu datang,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Sementara Wagub Cok Ace yang kemarin mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, PPAT memiliki peran penting yang sangat strategis dalam penyelesaian administrasi pertanahan. PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik pengenai perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tanah atau memiliki rumah susun. “Kita semua berharap jangan sampai ada PPAT yang menyimpang dan mencederai profesi,” ujar tokoh Puri Ubud Gianyar ini.
Dirjen Hukum Agraria Jamalludin mengatakan, para anggota IPPAT supaya terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Terlebih sekarang sudah zaman pelayanan online, yang tentunya membutuhkan kecepatan dan kualitas pelayanan. “Profesinalisme diri yang punya kualitas supaya diitingkatkan. Sekarang ini pelayanan sudah serba online. Jadi harus makin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jamalludin. *nat
Komentar