TKN: OTT Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi–Ma’ruf
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma’ruf Amin, Erick Thohir, yakin operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy tak akan berpengaruh pada elektabilitas capres dengan nomor urut 01 itu.
JAKARTA, NusaBali
“Nggak (berpengaruh ke elektabilitas Jokowi–Ma’ruf),” ujar Erick Thohir setelah bertemu dengan Ma’ruf di Jakarta Pusat, Jumat (15/3). “Kan nggak ada hubungannya dengan pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres ya bisa. Tapi kalau pribadi, ya sulit,” imbuhnya. Erick mengatakan penangkapan ketum parpol koalisinya itu tak berkaitan dengan pilpres. Dia pun meminta agar apa yang menimpa Rommy tidak dikaitkan dengan pilpres.
Sementara PDI Perjuangan menyebut penangkapan Rommy sebagai bukti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. “Kami hormati proses hukum agar berlangsung fair dan independen. Kejadian ini menunjukkan KPK bekerja leluasa, tanpa tekanan politik, terutama dari Presiden Joko Widodo, yang makin kelihatan beliau sebagai pemimpin yang tegas,” kata Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (15/3).
Eva menyebut kasus ini sebagai bukti pemerintahan Jokowi tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Di era Jokowi, lanjut dia, hukum menjadi panglima tertinggi.
Dia mendoakan Rommy tegar menghadapi proses hukum. Rommy disebut Eva sebagai teman baik di Komisi XI DPR. “Aku sedih karena Rommy kawan di Komisi XI walau jarang ketemu. Kawan yang baik, cerdas, dan tidak sombong. Semoga dia dan keluarga diberikan kesabaran dan dikuatkan dalam ujian ini,” ucapnya seperti dilansir detikcom.
Jubir Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyebut kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan baik. “Jauh dari ‘tebang pilih’ seperti yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan Pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum,” kata Rian Ernest.
Partai NasDem menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. “Kami berharap Mas Rommy menghadapi ini dengan tegar. Sebagai tokoh politik ya, dengan kapasitasnya yang dia miliki pasti dia bisa menghadapi ini dengan baik,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.
“Pasti ada efeknya kepada PPP dan partisipasi PPP pada politik, tapi pasti juga PPP bisa mengatasi hal ini karena PPP merupakan partai yang sudah berpengalaman dan sudah punya reputasi politik yang panjang,” lanjut dia.
Selain itu, Johnny menyebut kasus ini merupakan bukti Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi kasus hukum. Dia juga menegaskan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap solid. Johnny mengatakan TKN fokus bekerja untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara anggota Majelis Tinggi PPP Hasrul Azwar menyatakan partainya tetap optimistis terkait elektabilitas, meski kini sang ketua umum, Romahurmuziy berurusan dengan KPK.
“Kami dari dulu diajarkan optimis. Jadi tidak ada kekhawatiran, selalu optimis dan kami sudah berpengalaman untuk itu,” kata Hasrul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
Dia yakin elektabilitas PPP tidak tergerus karena peristiwa yang berkaitan dengan Rommy. Hasrul menyatakan PPP merupakan partai dengan pengalaman politik yang panjang.
Hasrul menceritakan saat Pileg 2014, PPP kerap diprediksi berbagai lembaga survei nasional tidak lolos ke parlemen. Namun, kenyataan berkata lain.
Ketua Umum PPP muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, prihatin atas kabar Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjaring OTT KPK. Humphrey mengatakan kejadian ini merupakan musibah bagi PPP.
“Sikap saya sebagai Ketum PPP muktamar Jakarta itu adalah sebenarnya merasa prihatin lah dengan adanya kejadian itu. Karena kalau itu benar dugaan itu OTT Romahurmuziy yang dari PPP juga jelas sangat memprihatinkan. Dan ini merupakan musibah untuk kita. Karena memang kejadian ini tentu tidak kita kehendaki,” ujar Humphrey.
Humphrey berharap penangkapan Rommy tak akan mempengaruhi partai. Dia juga berharap penangkapan rivalnya itu tak akan mempengaruhi pandangan publik terhadap caleg-caleg PPP yang tengah berjuang di Pileg 2019.
“Jadi ini benar-benar suatu musibah. Apalagi saat ini PPP sedang mengikuti pemilu. Caleg-caleg ini sedang melakukan proses demokrasi untuk terpilih sebagai anggota DPR. Tentunya ini akan mempengaruhi juga penilaian publik masyarakat, khususnya kepada konstituen PPP, terhadap kejadian saat ini. Kita berharap kejadian ini tidak mempengaruhi penilaian publik ke caleg-caleg PPP,” tuturnya.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md mengatakan KPK independen dalam menangani kasus. Mahfud menyebut KPK tak bisa disuruh atau dihalangi. Mahfud mengaku pernah mengingatkan Romahurmuziy.
“Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI --> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!” kata Mahfud melalui akun Twitter, seperti dilihat detikcom, Jumat (15/3). Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai, penangkapan Romahurmuziy akan berpengaruh pada Pemilihan Umum 2019.
“Kalau pengaruh dalam pemilu legislatif sangat berpotensi, sebab kemungkinan akan dijauhi oleh pemilih yang masih ragu memilih partai politik,” ujarnya, ketika dikonfirmasi Antara. Menurut Suko Widodo, saat masyarakat bingung maupun berlebih menerima informasi tentang politik, maka kasus ini menjadi sangat penting sebagai rujukan dalam menentukan pilihan.
Kendati demikian, kata dia, PPP tidak akan dijauhi jika internal partai bisa menyikapinya, seperti yang dilakukan Partai Golkar ketika Ketua Umum Setya Novanto tersandung kasus di KPK.
“Pada kasus yang menimpa Golkar dulu cepat teratasi karena organisasi mengambil tindakan dengan segera mengganti posisi ketua umum. Tapi, tetap butuh waktu untuk kembali meyakinkan publik,” kata Sukowi, sapaan akrabnya.
Sedangkan, terkait pengaruh suara pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin akibat penangkapan Rommy, akademisi bergelar doktor komunikasi politik tersebut menilainya tak akan terjadi karena hanya menjadi bagian dari salah satu partai koalisi.
Sementara itu, pernyataan Waketum Gerindra Poyuono yang mencurigai Ketum PPP Romahurmuziy ditangkap KPK karena mencari duit kampanye untuk Jokowi membuat TKN berang.
“Saya sebagai bagian dari TKN atas nama pribadi sangat mengecam pernyataan Bapak Poyuono yang merupakan fitnah kejam kepada Pak Jokowi sebagai Presiden,” kata anggota Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, Erlinda, kepada wartawan, Jumat (15/3).
Erlinda menegaskan kasus Rommy tak ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi KPK belum memberi keterangan resmi, namun Poyuono sudah melempar tuduhan. “Pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono tidak menghormati proses yang masih berproses, apalagi KPK belum menetapkan siapa saja sebagai tersangka. Kami meminta Pak Poyuono tidak membangun opini jahat apalagi dikaitkan dengan pilpres, dan memfitnah Pak Jokowi cari dana kampanye,” ujarnya.
“Oleh karena itu kami meminta segera melakukan pencabutan pernyataan Waketum Gerindra Bapak Arief Poyuono di media, dan apabila dalam waktu 1×24 jam tidak ada pernyataan sekaligus permintaan maaf, maka saya akan melaporkan tindakan penyebaran fitnah dan membuat kegaduhan/keonaran serta menyerang pribadi seorang Presiden,” tegasnya. *
“Nggak (berpengaruh ke elektabilitas Jokowi–Ma’ruf),” ujar Erick Thohir setelah bertemu dengan Ma’ruf di Jakarta Pusat, Jumat (15/3). “Kan nggak ada hubungannya dengan pilpres. Kecuali, mohon maaf, misalnya ada hubungan dengan pilpres ya bisa. Tapi kalau pribadi, ya sulit,” imbuhnya. Erick mengatakan penangkapan ketum parpol koalisinya itu tak berkaitan dengan pilpres. Dia pun meminta agar apa yang menimpa Rommy tidak dikaitkan dengan pilpres.
Sementara PDI Perjuangan menyebut penangkapan Rommy sebagai bukti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. “Kami hormati proses hukum agar berlangsung fair dan independen. Kejadian ini menunjukkan KPK bekerja leluasa, tanpa tekanan politik, terutama dari Presiden Joko Widodo, yang makin kelihatan beliau sebagai pemimpin yang tegas,” kata Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (15/3).
Eva menyebut kasus ini sebagai bukti pemerintahan Jokowi tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Di era Jokowi, lanjut dia, hukum menjadi panglima tertinggi.
Dia mendoakan Rommy tegar menghadapi proses hukum. Rommy disebut Eva sebagai teman baik di Komisi XI DPR. “Aku sedih karena Rommy kawan di Komisi XI walau jarang ketemu. Kawan yang baik, cerdas, dan tidak sombong. Semoga dia dan keluarga diberikan kesabaran dan dikuatkan dalam ujian ini,” ucapnya seperti dilansir detikcom.
Jubir Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyebut kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan baik. “Jauh dari ‘tebang pilih’ seperti yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan Pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum,” kata Rian Ernest.
Partai NasDem menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. “Kami berharap Mas Rommy menghadapi ini dengan tegar. Sebagai tokoh politik ya, dengan kapasitasnya yang dia miliki pasti dia bisa menghadapi ini dengan baik,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.
“Pasti ada efeknya kepada PPP dan partisipasi PPP pada politik, tapi pasti juga PPP bisa mengatasi hal ini karena PPP merupakan partai yang sudah berpengalaman dan sudah punya reputasi politik yang panjang,” lanjut dia.
Selain itu, Johnny menyebut kasus ini merupakan bukti Presiden Joko Widodo tidak mengintervensi kasus hukum. Dia juga menegaskan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tetap solid. Johnny mengatakan TKN fokus bekerja untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara anggota Majelis Tinggi PPP Hasrul Azwar menyatakan partainya tetap optimistis terkait elektabilitas, meski kini sang ketua umum, Romahurmuziy berurusan dengan KPK.
“Kami dari dulu diajarkan optimis. Jadi tidak ada kekhawatiran, selalu optimis dan kami sudah berpengalaman untuk itu,” kata Hasrul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
Dia yakin elektabilitas PPP tidak tergerus karena peristiwa yang berkaitan dengan Rommy. Hasrul menyatakan PPP merupakan partai dengan pengalaman politik yang panjang.
Hasrul menceritakan saat Pileg 2014, PPP kerap diprediksi berbagai lembaga survei nasional tidak lolos ke parlemen. Namun, kenyataan berkata lain.
Ketua Umum PPP muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, prihatin atas kabar Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy terjaring OTT KPK. Humphrey mengatakan kejadian ini merupakan musibah bagi PPP.
“Sikap saya sebagai Ketum PPP muktamar Jakarta itu adalah sebenarnya merasa prihatin lah dengan adanya kejadian itu. Karena kalau itu benar dugaan itu OTT Romahurmuziy yang dari PPP juga jelas sangat memprihatinkan. Dan ini merupakan musibah untuk kita. Karena memang kejadian ini tentu tidak kita kehendaki,” ujar Humphrey.
Humphrey berharap penangkapan Rommy tak akan mempengaruhi partai. Dia juga berharap penangkapan rivalnya itu tak akan mempengaruhi pandangan publik terhadap caleg-caleg PPP yang tengah berjuang di Pileg 2019.
“Jadi ini benar-benar suatu musibah. Apalagi saat ini PPP sedang mengikuti pemilu. Caleg-caleg ini sedang melakukan proses demokrasi untuk terpilih sebagai anggota DPR. Tentunya ini akan mempengaruhi juga penilaian publik masyarakat, khususnya kepada konstituen PPP, terhadap kejadian saat ini. Kita berharap kejadian ini tidak mempengaruhi penilaian publik ke caleg-caleg PPP,” tuturnya.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md mengatakan KPK independen dalam menangani kasus. Mahfud menyebut KPK tak bisa disuruh atau dihalangi. Mahfud mengaku pernah mengingatkan Romahurmuziy.
“Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI --> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!” kata Mahfud melalui akun Twitter, seperti dilihat detikcom, Jumat (15/3). Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai, penangkapan Romahurmuziy akan berpengaruh pada Pemilihan Umum 2019.
“Kalau pengaruh dalam pemilu legislatif sangat berpotensi, sebab kemungkinan akan dijauhi oleh pemilih yang masih ragu memilih partai politik,” ujarnya, ketika dikonfirmasi Antara. Menurut Suko Widodo, saat masyarakat bingung maupun berlebih menerima informasi tentang politik, maka kasus ini menjadi sangat penting sebagai rujukan dalam menentukan pilihan.
Kendati demikian, kata dia, PPP tidak akan dijauhi jika internal partai bisa menyikapinya, seperti yang dilakukan Partai Golkar ketika Ketua Umum Setya Novanto tersandung kasus di KPK.
“Pada kasus yang menimpa Golkar dulu cepat teratasi karena organisasi mengambil tindakan dengan segera mengganti posisi ketua umum. Tapi, tetap butuh waktu untuk kembali meyakinkan publik,” kata Sukowi, sapaan akrabnya.
Sedangkan, terkait pengaruh suara pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin akibat penangkapan Rommy, akademisi bergelar doktor komunikasi politik tersebut menilainya tak akan terjadi karena hanya menjadi bagian dari salah satu partai koalisi.
Sementara itu, pernyataan Waketum Gerindra Poyuono yang mencurigai Ketum PPP Romahurmuziy ditangkap KPK karena mencari duit kampanye untuk Jokowi membuat TKN berang.
“Saya sebagai bagian dari TKN atas nama pribadi sangat mengecam pernyataan Bapak Poyuono yang merupakan fitnah kejam kepada Pak Jokowi sebagai Presiden,” kata anggota Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, Erlinda, kepada wartawan, Jumat (15/3).
Erlinda menegaskan kasus Rommy tak ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi KPK belum memberi keterangan resmi, namun Poyuono sudah melempar tuduhan. “Pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono tidak menghormati proses yang masih berproses, apalagi KPK belum menetapkan siapa saja sebagai tersangka. Kami meminta Pak Poyuono tidak membangun opini jahat apalagi dikaitkan dengan pilpres, dan memfitnah Pak Jokowi cari dana kampanye,” ujarnya.
“Oleh karena itu kami meminta segera melakukan pencabutan pernyataan Waketum Gerindra Bapak Arief Poyuono di media, dan apabila dalam waktu 1×24 jam tidak ada pernyataan sekaligus permintaan maaf, maka saya akan melaporkan tindakan penyebaran fitnah dan membuat kegaduhan/keonaran serta menyerang pribadi seorang Presiden,” tegasnya. *
Komentar