nusabali

Dewan Minta Pengalaman Kandidat Ikut Jadi Kriteria

  • www.nusabali.com-dewan-minta-pengalaman-kandidat-ikut-jadi-kriteria

Lelang 11 Jabatan Eselon II Pemprov Bali

DENPASAR, NusaBali

Komisi I DPRD Bali apresiasi langkah Tim Seleksi (Timsel), karena ikuti saran Dewan untuk melibatkan Ombudsaman dan masyarakat dalam proses lelang (seleksi terbuka) 11 jabatan Eselon II Pemprov Bali. Komisi I DPRD Bali berharap faktor pengalaman kandidat bertugas di lingkup posisi yang dilamarnya ikut jadi kriteria kelulusan.

Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, mengatakan Timsel Eselon II Pemprov Bali sudah melaksanakan saran Dewan untuk melibatkan berbagai elemen yang berkompeten dalam proses lelang kali ini. Bukan hanya Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali yang dilibatkan, tapi masyarakat dan media pun boleh memantau. Ini bentuk transparasi dalam proses seleksi.

"Kita angkat topi jika proses seleksi 11 pejabat Eselon II benar-benar terbuka, seperti janji eksekutif. Misalnya, dengan melibatkan Ombudsman dan awak media. Bahkan, masyarakat boleh menyampaikan pengaduan dan jejak kandidat selama bertugas di jabatan sebelumnya," ujar Tama Tenaya di Geduyng DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu (13/3).

Tama Tenaya kemudian menyarankan supaya pengalaman kerja kandidat juga masuk kriteria kelulusan dalam proses lelang 11 kursi Eselon II ini. Intinya, pelamar yang pernah berpengalaman bertugas di lingkup posisi jabatan yang dilamar, harus mendapatkan kredit point tersendiri.

"Misalnya, kandidat yang melamar jabatan Sekwan DPRD Bali sebelumnya sudah pernah berpengalaman tugas di Sekretariat Dewan. Maka, pelamar bersangkutan bisa mendapat nilai plus dalam penilaian," tandas politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

"Hal yang sama juga bisa diberlakukan untuk jabatan Eselon II lainnya, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, atau Biro Hukum Setda. Jangan sampai ada pejabat yang sebelumnya tidak pernah bertugas di Dinas Pertanian, tiba-tiba lolos menjadi Kadis Pertanian. Kandidat yang bukan orang hukum, malah lolos sebagai Karo Hukum Setda. Ini kita maksudkan supaya sesuai kompetensi,” tegas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali 2010-2014 ini.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, mengingatkan janji Gubernur Wayan Koster untuk menempatkan kandidat sesuai dengan kompetensi sebagaimana disampaikan saat pidato di sidang paripurna Dewan, agar diaktualisasikan dalam proses lelang 11 jabatan Eselon II kali ini. Menurut Gunawan, kandidat yang mengikuti seleksi di Timsel semuanya punya peluang sama. Tidak ada yang lolos karena embel-embel pendukung di Pilgub Bali 2018.

"Birokrasi yang profesional itu kan birokrasi yang bersih dari aroma politik. Tidak berlatar belakang tim sukses atau karena dulunya mendukung di Pilkada. Saya harap Pak Gubernur komitmen dengan profesionalisme ASN (aparatut sipil negara)," ujar Gunawan secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.

Gunawan menegaskan, praktek menjaga pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mesti berjalan. Dengan demikian, nantinya yang memang benar-benar punya kemampuan-lah yang jadi pemimpin. Mereka naik bukan karena faktor kedekatan personal. “Kalau seleksi ini jalan sesuai protap, birokrasi Pemprov Bali bakal makin solid. Kita akan berikan apresiasi," terang politisi asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Bangli yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Bangli ini.

Ada 70 kandidat yang akan tarung berebut 11 kursi jabatan Eselon II Pemprov Bali, setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 70 kandidat ini, 10 orang di antaranya tarung berebut kursi Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sedangkan 9 kandidat berebut tarung berebut kursi Kasat Pol PP Provinsi Bali, dan 9 kandidat berebut jabatan Karo Pemerintahan Setda Provinsi Bali.

Sebaliknya, untuk perebutan kursi Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali meloloskan 7 petarung, disusul kursi Kadis Perhubungan meloloskan 7 petarung, kursi Sekwan DPRD Bali (5 petarung), kursi Kadis Kebudayaan (5 petarung), kursi Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (5 petarung), kursi Kadis Perikanan dan Kelautan (4 petarung), dam kursi Karo Pemerintahan Setda Provinsi Bali (4 petarung).

Sebelas (11) kursi Eselon II yang dilakukan pengisian melalui proses lelang tersebut sedang lowong alias tanpa tuan, karena pejabat sebelumnya pensiun dan ada juga yang dimutasi. Saat ini, posisi Karo Hukum Setda Provinsi Bali dirangkap oleh Kadis Dukcaipl Provinsi Bali, IGA Kartika Jaya Seputra, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sementara Karo Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali kini depegang Plt Wayan Serinah (Karo Organisasi Setda Provinsi Bali). Sedangkan Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali kini dipegang Plt Gede Darmawa (Karo Umum Setda Provinsi Bali).

Selanjutnya, Kadis Perikanan & Kelautan Provinsi Bali dipegang Plt Made Gunaja (Kadis Kehutanan Bali), Kadis Kebudayaan dipegang Plt I Putu Astawa (Kadis Perdagangan Bali), Kadis PMD dipegang Plt I Ketut Lihadnyana (Kepala BKD Bali), Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan Plt Wayan Mardiana (Kadis Peternakan Provinsi Bali), Kadis Pemukiman Perumahan Rakyat dengan Plt Nyoman Astawa Riadi (Kadis PU Provinsi Bali), Kadis Perhubungan dengan  Plt IGA Sudarsana (Kepala Badan Kesbangpolimas), Kasat Pol PP dipegang Plt I Wayan Suarjana (Asisten III Setda Provinsi Bali), dan Sekwan DPRD Bali dipegang Plt IB Subhiksu (Asisten II Setda Provinsi Bali).

Berdasarkan tahapan yang telah disusun Timsel Eselon II Pemprov Bali, uji kompetensi para kandidat akan dilaksanakan 16- 17 Maret 2019. Selanjutnya, tahap penulisan makalah yang dilaksanakan18 Maret 2019, presentasi dan wawancara pada 19-21 Maret 2019, dan pengumuman 3 besar pada 22 Maret 2019. Setelah itu, pengajuan 3 nama besar ke Gubernur pada 22 Maret 2019 juga. Terakhir, kandidat yang ditetapkan lolos akan dilantik sebagai pejabat Eselon II, 25 Maret 2019 mendatang. *nat

Komentar