KUR Rp 25 Juta Tanpa Agunan

PULAU PUNJUNG, Nusa Bali
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Indonesia Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menegaskan penyaluran KUR alokasi di bawah Rp 25 juta tidak perlu menggunakan agunan.

"Saya tegaskan KUR mikro di bawah Rp25 juta tanpa jamiman, karena pemerintah sudah jamin," kata Puspayoga, dalam kegiatan Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, di Pulau Punjung, Selasa (12/3).

Puspayoga berharap agar para bank penyalur KUR dapat memberikan KUR dengan baik sesuai kebijakan pemerintah mendukung ekonomi masyarakat. Ia memastikan akan menindaklanjuti jika perbankan mengisyaratkan agunan bagi pelaku UKM Mikro dalam mengajukan pinjaman usaha.

Lebih jauh Puspayoga mengatakan keseriusan pemerintah mendukung pelaku UKM dalam mengembangkan usaha terus diperlihatkan, hal ini dibuktikan dengan suku bunga pinjaman KUR hanya tujuh persen.

"Bunga KUR awalnya 22 persen, turun menjadi sembilan persen, pemerintah menilai bunga sebesar itu masih besar, kemudian diturunkan lagi menjadi tujuh persen," kata mantan Walikota Denpasar ini.

Sementara, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan menilai program KUR sangat membantu masyarakat dalam menjawab persoalan permodalan yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Ia berharap kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke daerah itu dapat memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat.

Lebih jauh Puspayoga mengatakan, suatu daerah tidak perlu memiliki banyak koperasi jika keberadaannya tidak mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Menurutnya, bupati atau wali kota harus mengubah pola pikir dari kuantitas menjadi kualitas dalam membina suatu koperasi. Puspayoga juga mengatakan pemerintah fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat, salah satu yang dioptimalkan adalah keberadaan koperasi.

Ia mengungkapkan program yang dilakukan adalah membangun gerakan reformasi koperasi lokal dengan tujuan membentuk koperasi berkualitas.

"Pada prinsipnya, pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan solusinya, adalah koperasi," ujar mantan Wagub Bali ini.

Ia mengatakan tiga langkah yang dilakukan pada program reformasi koperasi tersebut yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. Berdasarkan data, kata Puspayoga, sumbangan koperasi untuk produk domestik bruto (PDD) secara nasional meningkat menjadi  4,48 persen pada 2017, dibandingkan 2104 yang baru 1,7 persen. *ant