Bupati Mas Sumatri Canangkan ZI Menuju WBK
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, mencanangkan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) paada dua OPD pelayanan masyarakat.
AMLAPURA, NusaBali
Terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Administrasi Kependudukan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karangasem. Bupati Mas Sumatri membuka pencanangan ZI menuju WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Kantor Bupati Karangasem, Senin (4/3).
Pencanangan ZI dihadiri Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Ketua DPRD I Nengah Sumardi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Ngakan Septigraha, Presiden CEO Garuda Regional Jawa-Bali dan Nusra I Wayan Supatrayasa, Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sujana, Ketua MUDP Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa, dan undangan pejabat lainnya.
Inspektur pada Inspektorat Daerah Karangasem, I Wayan Sudarsana, memaparkan Pemkab Karangasem sejak awal berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotesme, dipertegas dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Komitmen tersebut telah diperkuat dengan terbitnya Instruksi Bupati Nomor 02 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkab Karangasem.
Juga diperkuat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 190/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Roadmap Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karangasem tahun 2017. “Adanya ketentuan hukum itu agar para abdi negara yakni ASN dan non ASN siap melayani bukan dilayani,” jelas Sudarsana. Sementara Bupati Mas Sumatri menegaskan, predikat zona integritas layak disandang instansi pemerintah yang telah mampu mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi dan melayani. “Penandatanganan pakta integritas sebagai salah satu syarat agar akuntabilitas kinerjanya bersih dari korupsi, di samping syarat lain wajar tanpa pengecualian,” katanya.
Bupati Mas Sumatri menegaskan, akuntabilitas yang dimaksud, laporan keuangan pertanggungjawaban bupati dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta yang lainnya bersih dari temuan. “Cara menuju kesan telah dilakukan dengan pengelolaan SIMDA, pengelolaan perizinan satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan keliling, tender secara online,” jelas Bupati Mas Sumatri. Bupati menambahkan, keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan etos kerja dan kualitas individu di setiap OPD. *k16
Terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Administrasi Kependudukan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karangasem. Bupati Mas Sumatri membuka pencanangan ZI menuju WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Kantor Bupati Karangasem, Senin (4/3).
Pencanangan ZI dihadiri Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, Ketua DPRD I Nengah Sumardi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Ngakan Septigraha, Presiden CEO Garuda Regional Jawa-Bali dan Nusra I Wayan Supatrayasa, Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sujana, Ketua MUDP Bali Jro Gede Suwena Putus Upadesa, dan undangan pejabat lainnya.
Inspektur pada Inspektorat Daerah Karangasem, I Wayan Sudarsana, memaparkan Pemkab Karangasem sejak awal berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotesme, dipertegas dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Komitmen tersebut telah diperkuat dengan terbitnya Instruksi Bupati Nomor 02 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkab Karangasem.
Juga diperkuat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 190/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Roadmap Reformasi Birokrasi di Kabupaten Karangasem tahun 2017. “Adanya ketentuan hukum itu agar para abdi negara yakni ASN dan non ASN siap melayani bukan dilayani,” jelas Sudarsana. Sementara Bupati Mas Sumatri menegaskan, predikat zona integritas layak disandang instansi pemerintah yang telah mampu mewujudkan birokrasi bersih dari korupsi dan melayani. “Penandatanganan pakta integritas sebagai salah satu syarat agar akuntabilitas kinerjanya bersih dari korupsi, di samping syarat lain wajar tanpa pengecualian,” katanya.
Bupati Mas Sumatri menegaskan, akuntabilitas yang dimaksud, laporan keuangan pertanggungjawaban bupati dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta yang lainnya bersih dari temuan. “Cara menuju kesan telah dilakukan dengan pengelolaan SIMDA, pengelolaan perizinan satu pintu, pelayanan administrasi kependudukan keliling, tender secara online,” jelas Bupati Mas Sumatri. Bupati menambahkan, keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan etos kerja dan kualitas individu di setiap OPD. *k16
Komentar