Soal e-KTP WNA, Bawaslu Koordinasi dengan Disdukcapil
Bawaslu Provinsi Bali menginstruksikan jajarannya di kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah masing-masing untuk mendata pengeluaran KTP elektronik oleh dinas tersebut bagi warga negara asing.
DENPASAR, NusaBali
"Termasuk mencari informasi syaratnya seperti apa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang jelas, warga negara asing (WNA) itu tidak boleh memilih," kata anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Jumat (1/3). Persoalannya, lanjut dia, sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh KPU adalah mereka yang memiliki KTP elektronik, meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa datang pada hari pencoblosan.
"Kalau ini tidak terawasi dengan baik, bisa saja kecolongan," ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali itu. Oleh karena itu, Bawaslu Bali akan mengeluarkan surat cegah dini ketika data tersebut sudah didapatkan, untuk memastikan jangan sampai WNA yang memiliki KTP elektronik (KTP-e) itu ikut memilih pada 17 April 2019.
Menurut Rudia, jika ternyata WNA yang memiliki KTP elektronik sudah terdaftar di DPT, maka langkah selanjutnya harus ditandai. "Demikian juga jika nanti ada pemilih yang hanya membawa KTP-el, tanpa membawa formulir C6, agar petugas jeli melihat kewarganegaaraannya," ucap mantan Ketua Bawaslu Bali itu. Rudia mengatakan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaring jangan sampai WNA turut memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 ini.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengatakan saat ini sebaran orang asing yang memiliki KTP elektronik adalah terbanyak di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Rincian warga negara asing yang mengantongi KTP-e adalah di Kota Denpasar 314 orang, di Kabupaten Badung 100 orang, Kabupaten Tabanan 77 orang, Kabupaten Karangasem 26 orang, dan Kabupaten Jembrana 3 orang. "Sementara di Kabupaten Bangli, Buleleng, Klungkung dan Gianyar kosong. Yang menerbitkan KTP-e itu adalah di kabupaten dan kota datanya mereka yang punya, karena orang asing tinggal dan menerima KTP dari kabupaten/kota. Kami hanya menginput data saja," ucap Kartika Jaya. *ant
"Termasuk mencari informasi syaratnya seperti apa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang jelas, warga negara asing (WNA) itu tidak boleh memilih," kata anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Jumat (1/3). Persoalannya, lanjut dia, sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh KPU adalah mereka yang memiliki KTP elektronik, meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa datang pada hari pencoblosan.
"Kalau ini tidak terawasi dengan baik, bisa saja kecolongan," ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali itu. Oleh karena itu, Bawaslu Bali akan mengeluarkan surat cegah dini ketika data tersebut sudah didapatkan, untuk memastikan jangan sampai WNA yang memiliki KTP elektronik (KTP-e) itu ikut memilih pada 17 April 2019.
Menurut Rudia, jika ternyata WNA yang memiliki KTP elektronik sudah terdaftar di DPT, maka langkah selanjutnya harus ditandai. "Demikian juga jika nanti ada pemilih yang hanya membawa KTP-el, tanpa membawa formulir C6, agar petugas jeli melihat kewarganegaaraannya," ucap mantan Ketua Bawaslu Bali itu. Rudia mengatakan langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaring jangan sampai WNA turut memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 ini.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengatakan saat ini sebaran orang asing yang memiliki KTP elektronik adalah terbanyak di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.
Rincian warga negara asing yang mengantongi KTP-e adalah di Kota Denpasar 314 orang, di Kabupaten Badung 100 orang, Kabupaten Tabanan 77 orang, Kabupaten Karangasem 26 orang, dan Kabupaten Jembrana 3 orang. "Sementara di Kabupaten Bangli, Buleleng, Klungkung dan Gianyar kosong. Yang menerbitkan KTP-e itu adalah di kabupaten dan kota datanya mereka yang punya, karena orang asing tinggal dan menerima KTP dari kabupaten/kota. Kami hanya menginput data saja," ucap Kartika Jaya. *ant
Komentar