Sebagian Guru Non PNS Belum Terima Gaji
Sebagian guru non PNS di Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, dan Petang belum terima gaji Januari 2019. Alasannya, ada keterlambatan penyerahan berkas pengamprahan.
MANGUPURA, NusaBali
Sebagian guru non PNS di Kabupaten Badung belum terima gaji bulan Januari 2019. Padahal, saat ini sudah mendekati akhir Februari. Tak ayal, banyak guru yang mengeluh, sebab ternyata sebagian guru non PNS sudah menerima gaji. Gaji guru non PNS tersendat terjadi di Kecamatan Kuta Utara, Mengwi, dan Petang.
“Saya sudah tanya teman yang mengajar di wilayah Kuta Utara juga, mereka bilang juga belum cair. Padahal, yang di Kecamatan Kuta Selatan kabarnya sudah cair,” kata salah seorang guru di Kecamatan Kuta Utara.
Guru yang mengajar di salah satu SD di Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu meminta kejelasan dinas terkait atas masalah ini. “Kok bisa tidak berbarengan dicairkan ya. Padahal, semua persyaratan yang diminta dinas sudah dilengkapi,” jelasnya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, saat dikonfirmasi perihal lambatnya proses pencairan gaji guru non PNS di Kecamatan Kuta Utara, mengakui ada keterlambatan dalam penyetoran berkas. Sehingga berdampak pula terhadap pengajuan ke Disdikpora Badung untuk proses verifikasi.
“Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di kecamatan itu akan mengajukan berkas ke dinas, setelah semua berkas dari sekolah terkumpul. Kalau ada salah satu yang lambat, maka semua akan kena dampak,” tutur Astika, Senin (25/2).
Normalnya, lanjut pejabat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, itu bila tidak ada keterlambatan, maka UPT akan menyerahkan ke Disdikpora sesegera mungkin. Setelah itu, Disdikpora melakukan verifikasi, jika berkas dinyatakan lengkap maka diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung untuk proses pencairan.
Astika menambahkan, untuk proses pencairan gaji guru non PNS tidak semua terlambat. “Di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Abiansemal, sudah. Tinggal sebagian saja, kalau tidak salah di Kuta Utara, Mengwi, dan Petang yang belum. Tapi secepatnya kami selesaikan biar cepat cair,” tegasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ketut Gede Suyasa mengatakan proses pemberian gaji untuk guru ada di Disdikpora Kabupaten Badung. “Setahu saya sudah banyak sekali saya keluarkan anggaran untuk gaji,” jelasnya.
“Sekali lagi saya tegaskan kemungkinan besar diamprahkan, karena tadi pagi (kemarin) seluruh amprahan upah tenaga guru kontrak sudah ditandatangani dan sudah di BPD untuk didistribusikan ke masing-masing guru,” tandas Suyasa. *asa
“Saya sudah tanya teman yang mengajar di wilayah Kuta Utara juga, mereka bilang juga belum cair. Padahal, yang di Kecamatan Kuta Selatan kabarnya sudah cair,” kata salah seorang guru di Kecamatan Kuta Utara.
Guru yang mengajar di salah satu SD di Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu meminta kejelasan dinas terkait atas masalah ini. “Kok bisa tidak berbarengan dicairkan ya. Padahal, semua persyaratan yang diminta dinas sudah dilengkapi,” jelasnya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika, saat dikonfirmasi perihal lambatnya proses pencairan gaji guru non PNS di Kecamatan Kuta Utara, mengakui ada keterlambatan dalam penyetoran berkas. Sehingga berdampak pula terhadap pengajuan ke Disdikpora Badung untuk proses verifikasi.
“Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di kecamatan itu akan mengajukan berkas ke dinas, setelah semua berkas dari sekolah terkumpul. Kalau ada salah satu yang lambat, maka semua akan kena dampak,” tutur Astika, Senin (25/2).
Normalnya, lanjut pejabat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, itu bila tidak ada keterlambatan, maka UPT akan menyerahkan ke Disdikpora sesegera mungkin. Setelah itu, Disdikpora melakukan verifikasi, jika berkas dinyatakan lengkap maka diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung untuk proses pencairan.
Astika menambahkan, untuk proses pencairan gaji guru non PNS tidak semua terlambat. “Di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, dan Abiansemal, sudah. Tinggal sebagian saja, kalau tidak salah di Kuta Utara, Mengwi, dan Petang yang belum. Tapi secepatnya kami selesaikan biar cepat cair,” tegasnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung Ketut Gede Suyasa mengatakan proses pemberian gaji untuk guru ada di Disdikpora Kabupaten Badung. “Setahu saya sudah banyak sekali saya keluarkan anggaran untuk gaji,” jelasnya.
“Sekali lagi saya tegaskan kemungkinan besar diamprahkan, karena tadi pagi (kemarin) seluruh amprahan upah tenaga guru kontrak sudah ditandatangani dan sudah di BPD untuk didistribusikan ke masing-masing guru,” tandas Suyasa. *asa
Komentar