Perang Tarif Hotel di Ubud Dikhawatiri
Kehadiran budget hotel membuat hotel melati dan homestay terpukul dan terpaksa ikut banting harga.
GIANYAR, NusaBali
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gianyar menggelar Rapimkab Gianyar dan Focus Group Discustion (FGD) di ruang sidang utama Bupati Gianyar, Jumat (15/5). Rapimkab yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya membahas mengenai perang tarif hotel di Ubud. Dengan mengambil tema ‘Berkah atau Musibah Perang tarif hotel di Ubud’, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan.
Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Wiraputra mengatakan perang tarif menjadi musibah bagi pelaku pariwisata itu sendiri. Ngurah Wiraputra juga mengimbau agar perkembangan hospitality menganut konsep pada kawasan dan kenyamanan. “Karena dalam bisnis hospitality kenyamanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Masifnya pembangunan akomodasi wisata, khususnya hotel di Ubud menjadi salah satu pemicu perang tarif. Bahkan sejumlah hotel melati sampai banting harga hingga Rp 200 ribu. Akibat tidak kuat dengan persaingan, ada pula hotel melati yang disulap menjadi hostel dengan harga Rp 50 ribu per-bed. Hal ini diungkapkan Kadisparda Gianyar AA Bagus Ari Brahmanta, Jumat (15/2) kemarin.
Pejabat akrab sapaan Gung Ari ini mengatakan saat ini di kawasan wisata Ubud telah terjadi persaingan harga yang sangat tajam. Bahkan kondisi ini mengakibatkan kamar hunian di Ubud terjual begitu murah. "Semakin murah, karena tumbuhnya kamar tidak terkendali, " katanya.
Diterangkan bahwa dulu pembangunan akomodasi di Ubud khususnya hotel dan villa, pasti dirancang berwawasan lingkungan dan budaya. Namun sekarang dengan berdirinya budget hotel di kawasan Ubud dan sekitarnya ini, sudah secara signifikan merubah image Ubud. "Sekarang mulai terasa dengan tumbuhnya budget hotel sudah menyerang home stay dan hotel melati, sehingga harga kamar jadi turun signifikan, " ucapnya.
Dikatakan pembangunan budget hotel memprioritaskan efisiensi, sehingga dapat memaksimalkan jumlah kamar. "Dengan efisiensi bisa jumlah kamar banyak, serta menjual lebih murah, dengan harga murah jelas pilihan wisatawan ke budget hotel. Akibatnya mau tidak mau pengusaha hotel melati dan home stay memposisikan diri menjadikan harga lebih rendah," katanya
Gung Ari mencontohkan untuk Hotel Melati dulu kisaran harga kamar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per kamar. Namun sekarang harga kamar hotel melati sudah jatuh kisaran Rp 500 ribu ke bawah. " Bahkan ada yang Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu, itu harga kamar hotel melati di Ubud, " uangkapnya.
Ditambahkan bahwa tidak hanya Hotel Melati, saat ini home stay juga mengalami kondisi serupa. Sementara harga home stay paling rendah Rp 250 ribu, tetapi sekarang sudah Rp 150 ribu sampai Rp 100 ribu. Tidak hanya itu mengatasi kompetisi harga, bahkan ada yang mengambil strategi dengan merubah home stay menjadi hostel. "Akibatnya sekarang hostel di Ubud makin tumbuh, karena hostel 1 kamar bisa 10 orang, kalau home stay 1 kamar 200 ribu, dengan adanya hosetel orang bayar bisa murah dengan per bed bisa Rp 50 ribu," bebernya.
Sementara Pemkab Gianyar sendiri nampak tidak berkutik dengan persoalan ini, padahal hampir 60 persen PAD Gianyar bersumber dari pariwisata. " Tentu harus ada peraturan yang mengatur tarif perhotelan, karena 60 persen PAD Gianyar bersumber dari kontribusi perhotelan, " ucap Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya. *nvi
Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Wiraputra mengatakan perang tarif menjadi musibah bagi pelaku pariwisata itu sendiri. Ngurah Wiraputra juga mengimbau agar perkembangan hospitality menganut konsep pada kawasan dan kenyamanan. “Karena dalam bisnis hospitality kenyamanan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Masifnya pembangunan akomodasi wisata, khususnya hotel di Ubud menjadi salah satu pemicu perang tarif. Bahkan sejumlah hotel melati sampai banting harga hingga Rp 200 ribu. Akibat tidak kuat dengan persaingan, ada pula hotel melati yang disulap menjadi hostel dengan harga Rp 50 ribu per-bed. Hal ini diungkapkan Kadisparda Gianyar AA Bagus Ari Brahmanta, Jumat (15/2) kemarin.
Pejabat akrab sapaan Gung Ari ini mengatakan saat ini di kawasan wisata Ubud telah terjadi persaingan harga yang sangat tajam. Bahkan kondisi ini mengakibatkan kamar hunian di Ubud terjual begitu murah. "Semakin murah, karena tumbuhnya kamar tidak terkendali, " katanya.
Diterangkan bahwa dulu pembangunan akomodasi di Ubud khususnya hotel dan villa, pasti dirancang berwawasan lingkungan dan budaya. Namun sekarang dengan berdirinya budget hotel di kawasan Ubud dan sekitarnya ini, sudah secara signifikan merubah image Ubud. "Sekarang mulai terasa dengan tumbuhnya budget hotel sudah menyerang home stay dan hotel melati, sehingga harga kamar jadi turun signifikan, " ucapnya.
Dikatakan pembangunan budget hotel memprioritaskan efisiensi, sehingga dapat memaksimalkan jumlah kamar. "Dengan efisiensi bisa jumlah kamar banyak, serta menjual lebih murah, dengan harga murah jelas pilihan wisatawan ke budget hotel. Akibatnya mau tidak mau pengusaha hotel melati dan home stay memposisikan diri menjadikan harga lebih rendah," katanya
Gung Ari mencontohkan untuk Hotel Melati dulu kisaran harga kamar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per kamar. Namun sekarang harga kamar hotel melati sudah jatuh kisaran Rp 500 ribu ke bawah. " Bahkan ada yang Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu, itu harga kamar hotel melati di Ubud, " uangkapnya.
Ditambahkan bahwa tidak hanya Hotel Melati, saat ini home stay juga mengalami kondisi serupa. Sementara harga home stay paling rendah Rp 250 ribu, tetapi sekarang sudah Rp 150 ribu sampai Rp 100 ribu. Tidak hanya itu mengatasi kompetisi harga, bahkan ada yang mengambil strategi dengan merubah home stay menjadi hostel. "Akibatnya sekarang hostel di Ubud makin tumbuh, karena hostel 1 kamar bisa 10 orang, kalau home stay 1 kamar 200 ribu, dengan adanya hosetel orang bayar bisa murah dengan per bed bisa Rp 50 ribu," bebernya.
Sementara Pemkab Gianyar sendiri nampak tidak berkutik dengan persoalan ini, padahal hampir 60 persen PAD Gianyar bersumber dari pariwisata. " Tentu harus ada peraturan yang mengatur tarif perhotelan, karena 60 persen PAD Gianyar bersumber dari kontribusi perhotelan, " ucap Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya. *nvi
Komentar