Bupati Mas Sumatri Tandatangani Kerjasama dengan BPJS
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, tandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk Karangasem dalam rangka UHC (Universal Health Coverage) dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung.
AMLAPURA, NusaBali
Walau belum 100 persen warga Karangasem dapat tanggungan BPJS Kesehatan, setidaknya telah mencapai di atas 95 persen, layak menyandang UHC.
Bupati Mas Sumatri yang menandatangani naskah kerjasama itu bersama Kepala BPJS Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak di Aula Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura, Selasa (12/2).
Disebutkan, Karangasem dapat dana sharing Provinsi Bali 51 persen, sedangkan sharing kabupaten 49 persen, sehingga jumlah kepesertaan UHC 97,61 persen atau 536.886 jiwa, yang belum tertanggung UHC 2,39 persen atau 13.161 jiwa.
“Itu berarti Karangasem telah layak menyandang UHC, sebab capaiannya di atas 95 persen dari jumlah penduduk 550.047 jiwa,” katanya. Dari 536.886 jiwa yang telah masuk kepesertaan UHC, masing-masing didanai APBN sebanyak 137.616 jiwa, APBD sebanyak 248.901 jiwa, total 386.517 jiwa.
Sedangkan kepesertaan dari non penerimaan bantuan iuran (PBI) dari pekerja penerima upah sebanyak 80.581 jiwa, pekerja bukan penerima upah sebanyak 65.067 jiwa, dan bukan pekerja sebanyak 4.721 jiwa, totalnya 150.369 jiwa, sehingga total kepesertaannya 536.881 jiwa.
Mengenai biaya yang dibutuhkan kata Bupati Karangasem Mas Sumatri, sharing Provinsi Bali Rp 33,71 miliar, sharing kabupaten Rp 32,38 miliar, sedangkan ketersediaan anggaran Rp 26,45 miliar, sehingga kekurangan anggaran Rp 5,94 miliar.
“Kami berharap setelah Karangasem menyandang UHC, petugas kesehatan hendaknya melayani lebih terampil, sebab melayani itu yadnya lakukan dengan tulus,” pintanya.
Setelah kata Bupati Mas Sumatri melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, walau masih ada kekurangan anggaran untuk mencapai 100 persen, kekurangan itu masih tetap diupayakan. “Kami tetap berupaya agar mencapai 100 persen, selain kerja keras, disertai doa, agar kuasa Tuhan memberkati,” jelas Bupati Mas Sumatri.
Kadis Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, secara teknis, pelayanan BPJS Kesehatan telah siap. Terlebih lagi RSUD Karangasem dan 12 Puskesmas di Karangasem telah diakreditasi, sehingga fasilitas dan tenaga medis dan paramedisnya telah siap 24 jam.
Mulanya Puskesmas melayani sampai jam kantor katanya setelah diterbitkan SK Bupati No 645/HK/2018 per 1 Desember 2018, layanan jadi 24 jam.
“Kami juga telah mendistribusikan tenaga kesehatan yang merata, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebih berkualitas. Di samping kami menjadwalkan kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas dan RS Pratama,” katanya. *k16
Walau belum 100 persen warga Karangasem dapat tanggungan BPJS Kesehatan, setidaknya telah mencapai di atas 95 persen, layak menyandang UHC.
Bupati Mas Sumatri yang menandatangani naskah kerjasama itu bersama Kepala BPJS Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak di Aula Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura, Selasa (12/2).
Disebutkan, Karangasem dapat dana sharing Provinsi Bali 51 persen, sedangkan sharing kabupaten 49 persen, sehingga jumlah kepesertaan UHC 97,61 persen atau 536.886 jiwa, yang belum tertanggung UHC 2,39 persen atau 13.161 jiwa.
“Itu berarti Karangasem telah layak menyandang UHC, sebab capaiannya di atas 95 persen dari jumlah penduduk 550.047 jiwa,” katanya. Dari 536.886 jiwa yang telah masuk kepesertaan UHC, masing-masing didanai APBN sebanyak 137.616 jiwa, APBD sebanyak 248.901 jiwa, total 386.517 jiwa.
Sedangkan kepesertaan dari non penerimaan bantuan iuran (PBI) dari pekerja penerima upah sebanyak 80.581 jiwa, pekerja bukan penerima upah sebanyak 65.067 jiwa, dan bukan pekerja sebanyak 4.721 jiwa, totalnya 150.369 jiwa, sehingga total kepesertaannya 536.881 jiwa.
Mengenai biaya yang dibutuhkan kata Bupati Karangasem Mas Sumatri, sharing Provinsi Bali Rp 33,71 miliar, sharing kabupaten Rp 32,38 miliar, sedangkan ketersediaan anggaran Rp 26,45 miliar, sehingga kekurangan anggaran Rp 5,94 miliar.
“Kami berharap setelah Karangasem menyandang UHC, petugas kesehatan hendaknya melayani lebih terampil, sebab melayani itu yadnya lakukan dengan tulus,” pintanya.
Setelah kata Bupati Mas Sumatri melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, walau masih ada kekurangan anggaran untuk mencapai 100 persen, kekurangan itu masih tetap diupayakan. “Kami tetap berupaya agar mencapai 100 persen, selain kerja keras, disertai doa, agar kuasa Tuhan memberkati,” jelas Bupati Mas Sumatri.
Kadis Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, secara teknis, pelayanan BPJS Kesehatan telah siap. Terlebih lagi RSUD Karangasem dan 12 Puskesmas di Karangasem telah diakreditasi, sehingga fasilitas dan tenaga medis dan paramedisnya telah siap 24 jam.
Mulanya Puskesmas melayani sampai jam kantor katanya setelah diterbitkan SK Bupati No 645/HK/2018 per 1 Desember 2018, layanan jadi 24 jam.
“Kami juga telah mendistribusikan tenaga kesehatan yang merata, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebih berkualitas. Di samping kami menjadwalkan kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas dan RS Pratama,” katanya. *k16
Komentar