Eks Komisioner 'Sodok' KPU Bali
Sosialisasi dinilai tidak sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu.
Tuding Sosialisasi Pindah Memilih Tidak Tepat
DENPASAR, NusaBali
Perseteruan dan saling kritik di Pileg/Pilpres 2019 tidak hanya sesama politisi dan caleg. Penyelenggara dan mantan penyelenggara pemilu juga saling kritik. Mantan Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana dan mantan Ketua KPU Klungkung, Made Kariada yang sudah berada di luar ‘ring’ sodok rekannya di KPU Bali pimpinan I Dewa Gde Agung Lidartawan dengan tudingan bahwa tidak melakukan sosialisasi pindah pemilih dengan tepat.
Gede Suardana dan Kariada sama-sama mendirikan KoDe (Komite Demokrasi) Provinsi Bali. Suardana sebagai Ketua dan Kariada sebagai sekretaris. Sementara yang dikritiknya adalah para rekannya yang pernah sama-sama diajak melaksanakan proses demokrasi di kabupaten/kota di Bali.
Dalam keterangan persnya, Selasa (12/2), Ketua KoDe Suardana menyebutkan langkah KPU Bali dalam melakukan sosialisasi pindah memilih kurang tepat. Menurutnya, sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019. “KPU Bali kurang jelas dalam melakukan sosialisasi pindah memilih. Sosialisasi ini tidak sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu,” kata Suardana.
KPU Bali dan KPU kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pindah memilih melalui media sosial. Dalam sosialisasi pindah memilih tersebut disebutkan bahwa jadwal paling lambat pindah memilih adalah tanggal 17 Februari 2019. Kata Suardana, sosialisasi yang dilakukan KPU Bali dan jajarannya tersebut kurang jelas dan tidak utuh.
Pertama, terkait batas paling lambat pindah memilih 17 Februari 2019 akan menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat harus mengurus pindah memilih sebelum batas waktu yang ditentukan tersebut. Kedua, tidak ada info lebih lanjut jika telah melewati batas waktu, apakah pemilih dapat atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
“Sosialisasi ini bagi masyarakat awam (pemilih) akan menimbulkan pemahaman bahwa bagi yang tidak mengurus pindah pilih sampai dengan 17 Februari 2019 tidak akan bisa menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara,” jelas Suardana.
Suardana menjelaskan sesuai pasal 37 PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa pemilih dapat melakukan pindah memilih dengan mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A.5) dari PPS atau KPU kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket). “Tahapan pindah memilih yang sesuai dengan PKPU adalah paling lambat H-30,” tegasnya. Sementara Sekretaris KoDe Bali, Made Kariada menambahkan bahwa materi sosialisasi KPU tersebut akan berimplikasi bahwa pemilih hanya memiliki waktu untuk mengurus form pindah memilih atau disebut A5 tanggal 17 Februari 2019. “Padahal hak pemilih untuk pindah memilih dilakukan paling lambat H-30. Ketidaksinkronan sosialisasi dengan regulasi akan membingungkan pemilih,” katanya.
KoDe Bali menyarankan agar KPU Bali dan jajarannya mencabut sosialisasi tersebut. “KPU Bali agar segera melakukan koreksi serta memberikan klarifikasi. Menjelaskan tahapan dan prosedur pindah memilih agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman dari masyarakat,” kata Kariada yang juga mantan Ketua KPU Klungkung ini.
KoDe Bali juga menyarakan agar Bawaslu Bali memberikan remomendasi kepada KPU Bali karena telah melakukan sosialisasi tahapan yang tidak sesuai dengan PKPU. “Langkah aktif Bawaslu Bali untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk meluruskan informasi yang melanggar PKPU tersebut,” kata Kariada. Atas sodokan sesama mantan rekannya di penyelenggara pemilu ini tidak membuat awak KPU Bali langsung merespon.
Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Gede John Darmawan dikonfirmasi terpisah Selasa kemarin enggan menjawab. “Besok (hari ini,red) kita akan sampaikan jawaban resmi dengan media,” kilah John Darmawan. *nat
DENPASAR, NusaBali
Perseteruan dan saling kritik di Pileg/Pilpres 2019 tidak hanya sesama politisi dan caleg. Penyelenggara dan mantan penyelenggara pemilu juga saling kritik. Mantan Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana dan mantan Ketua KPU Klungkung, Made Kariada yang sudah berada di luar ‘ring’ sodok rekannya di KPU Bali pimpinan I Dewa Gde Agung Lidartawan dengan tudingan bahwa tidak melakukan sosialisasi pindah pemilih dengan tepat.
Gede Suardana dan Kariada sama-sama mendirikan KoDe (Komite Demokrasi) Provinsi Bali. Suardana sebagai Ketua dan Kariada sebagai sekretaris. Sementara yang dikritiknya adalah para rekannya yang pernah sama-sama diajak melaksanakan proses demokrasi di kabupaten/kota di Bali.
Dalam keterangan persnya, Selasa (12/2), Ketua KoDe Suardana menyebutkan langkah KPU Bali dalam melakukan sosialisasi pindah memilih kurang tepat. Menurutnya, sosialisasi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019. “KPU Bali kurang jelas dalam melakukan sosialisasi pindah memilih. Sosialisasi ini tidak sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu,” kata Suardana.
KPU Bali dan KPU kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pindah memilih melalui media sosial. Dalam sosialisasi pindah memilih tersebut disebutkan bahwa jadwal paling lambat pindah memilih adalah tanggal 17 Februari 2019. Kata Suardana, sosialisasi yang dilakukan KPU Bali dan jajarannya tersebut kurang jelas dan tidak utuh.
Pertama, terkait batas paling lambat pindah memilih 17 Februari 2019 akan menimbulkan pemahaman bahwa masyarakat harus mengurus pindah memilih sebelum batas waktu yang ditentukan tersebut. Kedua, tidak ada info lebih lanjut jika telah melewati batas waktu, apakah pemilih dapat atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
“Sosialisasi ini bagi masyarakat awam (pemilih) akan menimbulkan pemahaman bahwa bagi yang tidak mengurus pindah pilih sampai dengan 17 Februari 2019 tidak akan bisa menggunakan hak pilih pada hari H pemungutan suara,” jelas Suardana.
Suardana menjelaskan sesuai pasal 37 PKPU No 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa pemilih dapat melakukan pindah memilih dengan mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A.5) dari PPS atau KPU kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket). “Tahapan pindah memilih yang sesuai dengan PKPU adalah paling lambat H-30,” tegasnya. Sementara Sekretaris KoDe Bali, Made Kariada menambahkan bahwa materi sosialisasi KPU tersebut akan berimplikasi bahwa pemilih hanya memiliki waktu untuk mengurus form pindah memilih atau disebut A5 tanggal 17 Februari 2019. “Padahal hak pemilih untuk pindah memilih dilakukan paling lambat H-30. Ketidaksinkronan sosialisasi dengan regulasi akan membingungkan pemilih,” katanya.
KoDe Bali menyarankan agar KPU Bali dan jajarannya mencabut sosialisasi tersebut. “KPU Bali agar segera melakukan koreksi serta memberikan klarifikasi. Menjelaskan tahapan dan prosedur pindah memilih agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman dari masyarakat,” kata Kariada yang juga mantan Ketua KPU Klungkung ini.
KoDe Bali juga menyarakan agar Bawaslu Bali memberikan remomendasi kepada KPU Bali karena telah melakukan sosialisasi tahapan yang tidak sesuai dengan PKPU. “Langkah aktif Bawaslu Bali untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk meluruskan informasi yang melanggar PKPU tersebut,” kata Kariada. Atas sodokan sesama mantan rekannya di penyelenggara pemilu ini tidak membuat awak KPU Bali langsung merespon.
Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Gede John Darmawan dikonfirmasi terpisah Selasa kemarin enggan menjawab. “Besok (hari ini,red) kita akan sampaikan jawaban resmi dengan media,” kilah John Darmawan. *nat
Komentar