Bali Diimbau Gencarkan Transaksi Nontunai
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha mengharapkan semua pihak saat melakukan transaksi harus melalui nontunai.
DENPASAR, NusaBali
"Dengan menggunakan manfaat transaksi nontunai antara lain dapat menghemat pengeluaran negara atau daerah, mencegah peredaran uang palsu, menekan laju inflansi, penggelapan dan transaksi ilegal," katanya pada acara ‘Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah’ di Kantor Bank Indonesia, di Denpasar, Senin (11/2).
Ia mengatakan dengan langkah manfaat transaksi nontunai, maka dapat juga mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Begitu juga penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diindentifikasi, mendukung implementasi aktual dan kedisiplinan pengelolaaan keuangan dalam melakukan pencatatan.
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali (KaPwBI Bali) Causa Iman Karana mengatakan untuk sisi pengeluaran atau belanja pemerintah, seperti pembayaran gaji, pembayaran proyek hampir 100 persen sudah online atau transaksi non tunai. “Nanti kita dorong di penerimaan. Penerimaan itu apa saja, misalnya ada retribusi, pajak-pajak-kalau PHR sebagian besar sudah masuk online. Sekarang seperti parkir sebagian masih tunai, retribusi pasar masih tunai,” papar Pak Cik sapaan Kepala BI Provinsi Bali ini.
Causa Iman Karana menjelaskan, sebelumnya Bali bersama dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat ditetapkan oleh Kemendgri sebagai pilot project Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Dari evaluasi pelaksanaannya pada 2018, Bali berada diposisi kedua setelah DKI. Dikatakan sudah ada beberapa kabupaten yang meminta penerapan transaksi non tunai pada daerah tujuan wisata (DTW) diantaranya Tabanan, Klungkung dan Gianyar.
Plt Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, mendukung penjelasan Causa Iman Karana. “Pemerintah daerah sudah mendukung lewat penguatan teknologi,”tambahnya. Apalagi seperti di Kabupaten Badung, semua banjar sudah disediakan fasilitas wifi. Kata Sudharma dari sisi penerimaan itulah yang nanti dioptimalkan seperti DTW (retribusi DTW). “Kalau lain sudah seperti PHR, apalagi Samsat online Bali juga termasuk salah satu percontohan,” ujarnya. *ant, k17
"Dengan menggunakan manfaat transaksi nontunai antara lain dapat menghemat pengeluaran negara atau daerah, mencegah peredaran uang palsu, menekan laju inflansi, penggelapan dan transaksi ilegal," katanya pada acara ‘Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah’ di Kantor Bank Indonesia, di Denpasar, Senin (11/2).
Ia mengatakan dengan langkah manfaat transaksi nontunai, maka dapat juga mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Begitu juga penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diindentifikasi, mendukung implementasi aktual dan kedisiplinan pengelolaaan keuangan dalam melakukan pencatatan.
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali (KaPwBI Bali) Causa Iman Karana mengatakan untuk sisi pengeluaran atau belanja pemerintah, seperti pembayaran gaji, pembayaran proyek hampir 100 persen sudah online atau transaksi non tunai. “Nanti kita dorong di penerimaan. Penerimaan itu apa saja, misalnya ada retribusi, pajak-pajak-kalau PHR sebagian besar sudah masuk online. Sekarang seperti parkir sebagian masih tunai, retribusi pasar masih tunai,” papar Pak Cik sapaan Kepala BI Provinsi Bali ini.
Causa Iman Karana menjelaskan, sebelumnya Bali bersama dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat ditetapkan oleh Kemendgri sebagai pilot project Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Dari evaluasi pelaksanaannya pada 2018, Bali berada diposisi kedua setelah DKI. Dikatakan sudah ada beberapa kabupaten yang meminta penerapan transaksi non tunai pada daerah tujuan wisata (DTW) diantaranya Tabanan, Klungkung dan Gianyar.
Plt Dirut Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, mendukung penjelasan Causa Iman Karana. “Pemerintah daerah sudah mendukung lewat penguatan teknologi,”tambahnya. Apalagi seperti di Kabupaten Badung, semua banjar sudah disediakan fasilitas wifi. Kata Sudharma dari sisi penerimaan itulah yang nanti dioptimalkan seperti DTW (retribusi DTW). “Kalau lain sudah seperti PHR, apalagi Samsat online Bali juga termasuk salah satu percontohan,” ujarnya. *ant, k17
Komentar