27 Desa Jadi Pilot Project Pengentasan Kemiskinan
Bupati Buleleng Minta OPD Sinkronkan Program Kegiatan untuk Kemiskinan
SINGARAJA, NusaBali
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana membuat kebijakan khusus dalam penanganan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian di Gumi Panji Sakti. Nantinya, di setiap kecamatan se-Buleleng akan ada 3 desa sebagai pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan. Seluruh OPD lingkup Pemkab Buleleng pun diminta sinkronkan program kegiatannya pada penanganan kemiskinan tersebut.
Kebijakan 3 desa per kecamatan sebagai pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan ini disampaikan Bupati Agus Suradnyana saat membuka acara konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Hotel Banyualit Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Senin (11/2). Konsultasi publik kemarin menghadirkan seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, pimpinan organisasi profesi, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, di Buleleng terdapat 9 kecamatan, sehingga nantinya ada 27 desa yang akan menjadi pilot project penanangan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian di tahun 2020. Nah, konsultasi publik kemarin diharapkan dapat memberi masukan secara teknis terkait penanganan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian, yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2020.
“Kami memilih pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian, karena sektor ini memiliki potensi sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Makanya saya ingin mengubah mindset Pimpinan SKPD, agar bisa merumuskan program kegiatan pengentasan kemiskinan di 3 desa masing-masing kecamatan. Semua program harus disinkronkan, tidak bisa sporadis lagi,” tandas Agus Suradnyana.
Untuk penentuan 3 desa yang menjadi fokus penanganan kemiskinan, menurut Agus Suradnyana, masih akan dikaji lebih lanjut oleh Bappeda Litbang Buleleng. Sehingga, pola dan strategi penanganannya nanti kemungkinan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung permasalahan dan potensi ekonomi yang ada di masing-masing desa.
“Misalnya, desa A menjadi miksin, padahal memiliki potensi pertanian yang bagus. Nah, ini coba disiapkan pola dan strategi penanganannya. Apakah penanganan pasca panennya yang kurang atau akses jalan pertanian yang kurang, atau karena persoalan air? Makanya, semua SKPD nanti harus merumuskan pola dan strategi penanganan yang teritegrasi,” jelas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Sekadar dicatat, Kabupaten Buleleng merupakan daerah di Bali dengan wilayah paling luas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Di Buleleng terdapat 148 desa yang tersebar pada 9 kecamatan, yakni Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, dan Kecamatan Gerokgak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Buleleng, Nyoman Genep, mengatakan pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dilakukan karena sebagian besar penduduk Buleleng yang bekerja di sektor pertanian adalah masyarakat miskin. Karenanya, pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dinilai lebih mudah. “Nanti kita akan identifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan yang ada di 3 desa tiap-tiap kecamatan se-Buleleng,“ kata Nyoman Genep.
Untuk menentukan 3 desa termiskin di tiap kecamatan guna dijadikan pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan, kata Gepen, pihaknya akan merumuskannya bersama SKPD lainnya, apakah dari sisi jumlah kepala keluarga (KK) miskin terbanyak atau persentase KK miskin? “ Ini masukan dari BPS yang kami terima, kemungkinan dua cara itu yang akan kita lakukan sebagai pendekatan untuk menentukan tiga desa di masing-masing kecamatan yang menjadi fokus penanganan kemiskinannya,” tandas Genep. *k19
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana membuat kebijakan khusus dalam penanganan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian di Gumi Panji Sakti. Nantinya, di setiap kecamatan se-Buleleng akan ada 3 desa sebagai pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan. Seluruh OPD lingkup Pemkab Buleleng pun diminta sinkronkan program kegiatannya pada penanganan kemiskinan tersebut.
Kebijakan 3 desa per kecamatan sebagai pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan ini disampaikan Bupati Agus Suradnyana saat membuka acara konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 di Hotel Banyualit Lovina, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Senin (11/2). Konsultasi publik kemarin menghadirkan seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, pimpinan organisasi profesi, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Bupati Agus Suradnyana menyebutkan, di Buleleng terdapat 9 kecamatan, sehingga nantinya ada 27 desa yang akan menjadi pilot project penanangan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian di tahun 2020. Nah, konsultasi publik kemarin diharapkan dapat memberi masukan secara teknis terkait penanganan kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian, yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2020.
“Kami memilih pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian, karena sektor ini memiliki potensi sangat tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Makanya saya ingin mengubah mindset Pimpinan SKPD, agar bisa merumuskan program kegiatan pengentasan kemiskinan di 3 desa masing-masing kecamatan. Semua program harus disinkronkan, tidak bisa sporadis lagi,” tandas Agus Suradnyana.
Untuk penentuan 3 desa yang menjadi fokus penanganan kemiskinan, menurut Agus Suradnyana, masih akan dikaji lebih lanjut oleh Bappeda Litbang Buleleng. Sehingga, pola dan strategi penanganannya nanti kemungkinan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tergantung permasalahan dan potensi ekonomi yang ada di masing-masing desa.
“Misalnya, desa A menjadi miksin, padahal memiliki potensi pertanian yang bagus. Nah, ini coba disiapkan pola dan strategi penanganannya. Apakah penanganan pasca panennya yang kurang atau akses jalan pertanian yang kurang, atau karena persoalan air? Makanya, semua SKPD nanti harus merumuskan pola dan strategi penanganan yang teritegrasi,” jelas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini.
Sekadar dicatat, Kabupaten Buleleng merupakan daerah di Bali dengan wilayah paling luas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Di Buleleng terdapat 148 desa yang tersebar pada 9 kecamatan, yakni Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, dan Kecamatan Gerokgak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappeda Litbang) Buleleng, Nyoman Genep, mengatakan pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dilakukan karena sebagian besar penduduk Buleleng yang bekerja di sektor pertanian adalah masyarakat miskin. Karenanya, pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian dinilai lebih mudah. “Nanti kita akan identifikasi faktor apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan yang ada di 3 desa tiap-tiap kecamatan se-Buleleng,“ kata Nyoman Genep.
Untuk menentukan 3 desa termiskin di tiap kecamatan guna dijadikan pilot project pengentasan kemiskinan sistem keroyokan, kata Gepen, pihaknya akan merumuskannya bersama SKPD lainnya, apakah dari sisi jumlah kepala keluarga (KK) miskin terbanyak atau persentase KK miskin? “ Ini masukan dari BPS yang kami terima, kemungkinan dua cara itu yang akan kita lakukan sebagai pendekatan untuk menentukan tiga desa di masing-masing kecamatan yang menjadi fokus penanganan kemiskinannya,” tandas Genep. *k19
Komentar