Lobi-lobi Jabatan Mulai Bergulir
Lobi bisa dilakukan melalui jalur orang dekat pimpinan atau perantara lainnya. Bisa juga lewat politisi di DPRD.
Pemkab Gianyar Rancang Mutasi Tahap I
GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar dipastikan akan memutasi sejumlah pejabat baik eselon III (jabatan administrator) dan eselon IV (jabatan pimpinan tinggi/JPT pratama), sekitar Maret 2019. Dampaknya, kinerja birokrasi di lingkunagn Pemkab Gianyar kini mulai diwarnai lobi-lobi jabatan.
Informasi di Gianyar, Minggu (10/2), mutasi tersebut akan menjadi mutasi ‘pemanasan’ atau mutasi awal dalam kepemimpinan pasangan Bupati/Wabup Gianyar, Made Agus Mahayastra/AAGde Mayun (Paket Aman). Pada mutasi awal atau babak pertama ini hanya berupa reposisi atau memindahkan pejabat eselon II dan III yang posisi jabatannya akan diisi dalam mutasi babak kedua. Mutasi babak kedua akan berlangsung karena pimpinan menilai beberapa posisi eselon II dan III kini diisi oleh orang atau pejabat yang kurang pas. Kurang pas dimaksud terutama karena kemampuan dan loyalitas pejabatnya kepada pimpinan. Pada mutasi babak kedua nanti merupakan mutasi pengisian jabatan lowong baik eselon II dan III yang posisinya dilowongkan pada mutasi babak kedua. Pengisian ini karena sedikitnya 10 pejabat eselon II setingkat kepala badan, kepala dinas, dan lainnya akan pensiun Juni 2019.
‘’Makanya lobi-lobi jabatan di Pemkab ini kini sedang gencar. Lobi bisa dilakukan melalui jalur orang dekat pimpinan atau perantara lainnya. Bisa juga lewat politisi di DPRD,’’ ujar sumber di Gianyar yang enggan namanya dikorankan.
Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, telah menetapkan Pansel terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Gianyar, per 29 Januari 2019. Pansel terdiri dari Ketua I Wayan Sudamia (Asisten 3 Setda), Sekretaris Gede Widarma Suharta (Kepala Bappedalitbang). Tiga anggota yakni Prof DR Ida Bagus Wyasa Putra, SH M Hum dari unsur pakar, Drs Supriyadi M S dari unsur profesional, dan DR Drs Anak Agung Gde Raka MSi mantan Sekda Gianyar dari unsur akademisi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (BKPSDM) Gianyar Drs I Ketut Artawa mengatakan, sesuai UU No 23 Tahun 2014tentang Pemerintaha daerah, ada disebutkan pengangklatan kepala perangk,aty daerah yang mendudjki jabatn administrtatormelalaui slesksi denagn proses seleksi bagi JPT Pratama, sebagaimana diatuir dalam UU tentang ASN (apartur sipil negara). Artinya, prose pengangkatn JPT Pratama dan pejabat administrtor eselon IIIa dan IIIb melalaui pansel (paniaytai seleksi) dan tes kompetensi boidang managerial. ‘’Tapi seleksi pejabat administrtor ini tidak seberat JPT Pratama yang berisi presentasi bidang. Tesnya hanya kompetensi bidang oleh Pansel dan Psikolo, untuk menentukan layak tidaknya seseorang di bidang dimaksud,’’ jelasnya.
Pejabat asal Desa/Kecamatan Blahbatuh ini membenarkan, sesuai ketentuan bahwa jabatan JPT pratama tak sebatas boleh direbut oleh pejabat administrator setingkat sekdis dan kabag di setda. JPT pratama juga bisa direbut oleh pejabat setingkat kabid (kepala bidang) minimal telah menduduki jabatan tersebut dua tahun berturut-turut. *lsa
GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar dipastikan akan memutasi sejumlah pejabat baik eselon III (jabatan administrator) dan eselon IV (jabatan pimpinan tinggi/JPT pratama), sekitar Maret 2019. Dampaknya, kinerja birokrasi di lingkunagn Pemkab Gianyar kini mulai diwarnai lobi-lobi jabatan.
Informasi di Gianyar, Minggu (10/2), mutasi tersebut akan menjadi mutasi ‘pemanasan’ atau mutasi awal dalam kepemimpinan pasangan Bupati/Wabup Gianyar, Made Agus Mahayastra/AAGde Mayun (Paket Aman). Pada mutasi awal atau babak pertama ini hanya berupa reposisi atau memindahkan pejabat eselon II dan III yang posisi jabatannya akan diisi dalam mutasi babak kedua. Mutasi babak kedua akan berlangsung karena pimpinan menilai beberapa posisi eselon II dan III kini diisi oleh orang atau pejabat yang kurang pas. Kurang pas dimaksud terutama karena kemampuan dan loyalitas pejabatnya kepada pimpinan. Pada mutasi babak kedua nanti merupakan mutasi pengisian jabatan lowong baik eselon II dan III yang posisinya dilowongkan pada mutasi babak kedua. Pengisian ini karena sedikitnya 10 pejabat eselon II setingkat kepala badan, kepala dinas, dan lainnya akan pensiun Juni 2019.
‘’Makanya lobi-lobi jabatan di Pemkab ini kini sedang gencar. Lobi bisa dilakukan melalui jalur orang dekat pimpinan atau perantara lainnya. Bisa juga lewat politisi di DPRD,’’ ujar sumber di Gianyar yang enggan namanya dikorankan.
Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, telah menetapkan Pansel terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Gianyar, per 29 Januari 2019. Pansel terdiri dari Ketua I Wayan Sudamia (Asisten 3 Setda), Sekretaris Gede Widarma Suharta (Kepala Bappedalitbang). Tiga anggota yakni Prof DR Ida Bagus Wyasa Putra, SH M Hum dari unsur pakar, Drs Supriyadi M S dari unsur profesional, dan DR Drs Anak Agung Gde Raka MSi mantan Sekda Gianyar dari unsur akademisi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (BKPSDM) Gianyar Drs I Ketut Artawa mengatakan, sesuai UU No 23 Tahun 2014tentang Pemerintaha daerah, ada disebutkan pengangklatan kepala perangk,aty daerah yang mendudjki jabatn administrtatormelalaui slesksi denagn proses seleksi bagi JPT Pratama, sebagaimana diatuir dalam UU tentang ASN (apartur sipil negara). Artinya, prose pengangkatn JPT Pratama dan pejabat administrtor eselon IIIa dan IIIb melalaui pansel (paniaytai seleksi) dan tes kompetensi boidang managerial. ‘’Tapi seleksi pejabat administrtor ini tidak seberat JPT Pratama yang berisi presentasi bidang. Tesnya hanya kompetensi bidang oleh Pansel dan Psikolo, untuk menentukan layak tidaknya seseorang di bidang dimaksud,’’ jelasnya.
Pejabat asal Desa/Kecamatan Blahbatuh ini membenarkan, sesuai ketentuan bahwa jabatan JPT pratama tak sebatas boleh direbut oleh pejabat administrator setingkat sekdis dan kabag di setda. JPT pratama juga bisa direbut oleh pejabat setingkat kabid (kepala bidang) minimal telah menduduki jabatan tersebut dua tahun berturut-turut. *lsa
Komentar