nusabali

Mantan Komisioner Deklarasikan JaDI

  • www.nusabali.com-mantan-komisioner-deklarasikan-jadi

Para mantan komisioner KPU dan Bawaslu Bali, mantan Panwaslu hingga mantan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendeklarasikan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) di Sanur, Denpasar Selatan, Sabtu (9/2) siang.

Siap Kawal Pileg/Pilpres 2019

DENPASAR, NusaBali
Presidium JaDI yang dideklarasikan setelah deklarasi di sejumlah provinsi di Indonesia, ini siap kawal pelaksanaan pesta demokrasi Pileg/Pilpres 2019 berjalan demokratis. Hadir Presidium JaDI Pusat Nelson Simanjuntak.

Sementara para pentolan dan mantan komisioner yang hadir dan deklarasi, Anak Agung Gde Oka Wisnumurti (mantan komisioner KPU Bali 2008–2013), presidium yang deklarator JaDI di tingkat pusat Ketut Udi Prayudi, I Wayan Jondra (komisioner KPU Bali periode 2013–2018), Ni Kadek Wirathi (komisioner KPU Bali 2013–2018), I Made Wena (mantan anggota Bawaslu Bali 2008-2013), I Ketut Sunadra (mantan Bawaslu Bali 2013–2018). Selain itu JaDI juga menghadirkan Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gde Lidartawan dan Ketua Bawaslu Bali Ketut Aryani.

Dalam deklarasi juga digelar diskusi bertema, ‘Menakar Kesiapan Pemilu 2019 yang Demokratis’, dengan memghadirkan Bawaslu, KPU Bali, Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Denpasar Nandhang R Astika, dan Presidium JaDI Pusat Nelson Simanjuntak. Diskusi selama dua jam tersebut membahas masalah-masalah krusial Pemilu 2019.

Deklarator JaDI Udi Prayudi mengatakan, JaDI dideklarasikan di Bali setelah di Sumatra Utara, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatra Barat. Anggota JaDI tidak monoton mantan penyelenggara pemilu. Mereka yang gabung bisa dari berbagai elemen masyarakat.

“Kita provinsi ke-10 yang deklarasi. Nanti yang gabung bukan hanya dari mantan komisioner KPU atau Bawaslu saja. Masyarakat dan tokoh termasuk media kami harapkan gabung,” ujar aktivis Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, ini.

Udi Prayudi mengatakan akan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bukan hanya mengawal proses pemilu yang jurdil dalam pelaksanaannya. “Mengawal proses-proses pelaksanaan mulai dari bagaimana masyarakat mendapatkan panggilan untuk memilih secara pasti. Memastikan masyarakat nyaman ke TPS tanpa intimidasi. Dan kami mendorong supaya partisipasi pemilih ke TPS bisa mencapai angka yang tinggi. Kami tidak mau ada tokoh politik yang satu sisi memobilisasi, tapi satu sisi ada yang mengintimidasi,” kata Udi Prayudi.

Udi Prayudi menambahkan semakin banyak yang masuk menjadi anggota JaDI, makin bagus. Sebab banyak mantan penyelenggara tersebar dan purna tugas setiap pemilu. “Mantan KPPS juga bisa. Mantan panwas kecamatan juga bisa masuk JaDI. Jadi mari sama-sama kita mendorong dan menciptakan pemilu yang berkualitas. Dan punya legitimasi yang kuat. Nanti kalau para mantan penyelenggara gabung ke JaDI, akan sangat luar biasa proses pengawalan pelaksanaan demokrasi kita. Ada ratusan ribu nanti yang akan mengawal pemilu ke pemilu,” tegas Udi Prayudi.

Ketua KPU Bali Lidartawan yang kemarin diundang sebagai pembicara, mengatakan dideklarasikan JaDI di Provinsi Bali akan memudahkan kerja-kerja penyelenggara. “Saya melihat yang gabung di JaDI sudah pasti mantan komisioner dan penyelenggara. Sehingga kami sangat yakin kami dapat dukungan supaya pelaksanaan pemilu ini berjalan demokratis. Mereka kita harapkan konsisten akan turut membackup dan kawal pemilu ke pemilu,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli, ini.

Lidartawan bersama awak KPU Bali siap datang untuk berdiskusi dan meminta saran-saran para senior dan deklarator JaDI. “Nanti pasti mereka punya kantor di Bali. Kami akan datang setiap saat berdiskusi meminta petunjuk dan saran dalam pelaksanaan tugas-tugas kami dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kami siap sharing dan berbagi ilmu supaya proses demokrasi di Bali punya kualitas

Apalagi kita ingin target Bali menjadi percontohan pelaksanaaan pesta demokrasi 2019 ini,” kata mantan Panwas Kecamatan Denpasar Barat, ini. *nat

loading...

Komentar