Gubernur Ancam ASN Calo Jabatan
Namanya sempat dicatut, Gubernur Koster siapkan hadiah Rp 10 juta bagi pelapor oknum ASN yang jadi calo jabatan
15 Pejabat Eselon II Bergeser Posisi
DENPASAR, NusaBali
Gububernur Bali Wayan Koster merotasi 15 pejabat Eselon II Pemprov Bali, Rabu (6/2), bersamaan dengan dilantiknya 2 pejabat yang promosi ke Eselon II melalui proses lelang setahun lalu. Gubernur Koster ancam tindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang jadi calo jabatan, bahkan siapkan hadiah Rp 10 juta bagi mereka yang berani laporkan praktek percaloan.
Dalam mutasi yang dilakukan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin, total ada 373 pejabat yang dirotasi dan dilantik ke posisi barunya. Termasuk di antaranya15 pejabat Eselon II yang mengalami pergeseran posisi. Pertama, I Dewa Gede Mahendra Putra, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali yang dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. Buat sementara, jabatan Karo Humas dan Protokol yang ditinggalkan Dewa Mahendra masih dibiarkan kosong dan buat sementara akan dirangkap Putu Darmawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Kedua, I Ketut Lihadnyana, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, menggantikan I Ketut Rochineng yang mengundurkan diri setahun lalu. Sebelumnya, Lihadnyana sudah beberapa bulan menjadi Plt Kepala BKD Bali.
Ketiga, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, Kadis Pendidikan yang menempati posisi baru. Ibunda dari Wakil Ketua Bidang Infokom DPD I Golkar Bali, Yus Piyatna Sudibya, ini dialihkan menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali. Keempat, Ida Bagus Kade Subhiksu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang dialihkan menjadi Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Kelima, I Dewa Putu Sunartha, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dialihkan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Provinsi Bali. Keenam, IB Ngurah Arda, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keluangan yang dialihkan menjadi Kadis Tenaga Kerja dan ESDM. Ketujuh, I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
Kedelapan, Jayadi Jaya, Kepala Biro Tata Pemerintahan yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kesembilan, Ni Luh Made Wiratmi, Kadis Naker dan ESDM yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM. Adik dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Wayan Adnyana ini baru setahun dilantik Gubernur (waktu itu) Made Mangku Pastika setelah lolos seleksi Eselon II.
Kesepuluh, Luh Ayu Aryani, Kadis Kehutanan yang dialihkan menjadi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali. Luh Ayu Aryani adalah istri dari mantan Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng. Kesebelas, I Made Gunaja, Kadis Perikanan dan Kelautan yang dialihkan menjadi Kadis Kehutanan menggantikan Luh Ayu Aryani.
Keduabelas, Dewa Putu Mantera, Kepala Badan Kesbalimaspol yang dimutasi menjadi Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kosong karena pejabat sebelumnya, IB Made Parwata, telah pensiun. Ketigabelas, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, Kadis Perhubungan yang dialihkan menjadi Kepala Badan Kesbanglimaspol. Keempatbelas, I Wayan Mardiana, Kadis Ketahanan Pangan yang dimutasi sebagai Kadis Peternakan---yang kosong karena pensiunnya I Wayan Sumantra. Kelimabelas, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, Karo Hukum Setda Provinsi Bali yang dimutasi sebagai Kadis Dukcapil.
Selain mutasi, ada dua pejabat yang promosi dari Eselon III ke Eselon II. Keduanya promosi setelah melalui proses lelang (seleksi terbuka) di Timsel setahun lalu, namun tidak kunjung ditetapkan, yakni I Made Rentin dan I Made Teja.
Made Rentin kemarin dilantik Gubernur Koster menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, menggantikan Dewa Made Indra yang telah naik menjadi Sekda Provinsi Bali setahun lalu. Sedangkan Made Teja dilantik menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Bali. Dalam hal ini, Gubernur Koster betul-betul menggunakan kewenangannya.
Sekadar dicatat, saat proses lelang di Timsel setahun lalu, Made Rentin (yang menjabat Kabid di BPBD Bali) menempati ranking kedua untuk posisi Kepala BPBD Bali. Ranking pertama saat itu adalah Anak Agung Sutha Diana. Hal yang sama juga dialami Made Teja (Kabid di Badan LH) yang saat propses lelang menempati tangking kedua untuk psisi Kepala Badan LH. Ranking teratas saat itu diduduki I Komang Suastika.
Gubernur Koster mengatakan, pihaknya melakukan mutasi dan promosi jabatan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan mekanisme dan konsisten dengan peraturan. “Tidak ada kedekatan, yang ada itu kompetensi. Jadi, pejabat yang dilantik tunjukkan komitmen dan kinerja mendukung visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jangan pulang jam 5 (pukul 17.00 Wita, kalau lebih mau tambah honor,” ujar Koster.
Koster juga tegaskan memang tidak bisa memuaskan hati semua pejabat. Mereka yang dilantik, tidak ada dimintai apa-apa. “Satu pun saya tidak ada panggil mereka. Saya hanya lihat datanya. Kalau ada yang mengaku-ngaku promosi dimintai uang, laporkan ke saya. Saya akan tindak dan saya lacak itu. Karena sudah ada itu saya tindak, dengan bukti pesan WA (WhatsApp). Kalau nanti ada laporan, saya akan teruskan ke Saber Pungli,” ancam Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster juga sentil sejumlah pejabat yang kinerjanya biasa-biasa, malas. “Saya lakukan mutasi dengan penempatan orang yang sesuai dengan pendidikan. Pak Mardiana, misalnya, dia itu cocoknya memang jadi Kadis Peternakan. Pak Made Gunaja sebagai Kadis Perikanan, saya senang lihat kerjanya, tapi latar belakangnya ilmu kehutanan. Ya, dia cocok ke Dinas Kehutanan,” tegas Koster.
Seusaiu acara pelantikan kemarin, Gubernur Koster kembali menegaskan komitmennya untuk bersih-bersih dalam mutasi dan promosi jabatan. Koster ancam tindak tegas ASN yang ketahuan jadi calo jabatan. Bahkan, Koster akan memberikan hadiah Rp 10 juta kepada siapa saja yang bisa melaporkan dan mengungkap kasus calo jabatan dengan bayar membayar.
Koster mengaku menemukan sejumlah oknum ASN Pemprov Bali yang ‘mencatut’ namanya untuk meminta uang dengan menjanjikan pengangkatan tenaga kontrak, promosi jabatan, dan mutasi. "Ini kan hal-hal yang tidak baik. Saya minta semua jajaran memastikan itu tidak boleh terjadi, karena saya melarang keras hal-hal seperti itu," tegas Koster.
Dari informasi yang masuk, kata Koster, sejumlah oknum ASN meminta uang hingga Rp 40 juta. "Belum sampai terjadi transaksi, tapi sudah ada bukti WA-nya," katanya. Karena itu, Koster mengimbau masyarakat kalau ada yang menemukan oknum ASN seperti itu agar segera melapor. Koster akan meminta Tim Saber Pungli untuk segera melacaknya. “Saya kasi Rp 10 juta kalau ada yang bawa nama pimpinan dan meminta uang. Kemarin sudah ada itu staf di Pemprov saya jatuhi sanksi dipindah,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Gububernur Bali Wayan Koster merotasi 15 pejabat Eselon II Pemprov Bali, Rabu (6/2), bersamaan dengan dilantiknya 2 pejabat yang promosi ke Eselon II melalui proses lelang setahun lalu. Gubernur Koster ancam tindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang jadi calo jabatan, bahkan siapkan hadiah Rp 10 juta bagi mereka yang berani laporkan praktek percaloan.
Dalam mutasi yang dilakukan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin, total ada 373 pejabat yang dirotasi dan dilantik ke posisi barunya. Termasuk di antaranya15 pejabat Eselon II yang mengalami pergeseran posisi. Pertama, I Dewa Gede Mahendra Putra, Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali yang dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. Buat sementara, jabatan Karo Humas dan Protokol yang ditinggalkan Dewa Mahendra masih dibiarkan kosong dan buat sementara akan dirangkap Putu Darmawa sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Kedua, I Ketut Lihadnyana, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang dimutasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, menggantikan I Ketut Rochineng yang mengundurkan diri setahun lalu. Sebelumnya, Lihadnyana sudah beberapa bulan menjadi Plt Kepala BKD Bali.
Ketiga, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, Kadis Pendidikan yang menempati posisi baru. Ibunda dari Wakil Ketua Bidang Infokom DPD I Golkar Bali, Yus Piyatna Sudibya, ini dialihkan menjadi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali. Keempat, Ida Bagus Kade Subhiksu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang dialihkan menjadi Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
Kelima, I Dewa Putu Sunartha, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dialihkan menjadi Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Provinsi Bali. Keenam, IB Ngurah Arda, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keluangan yang dialihkan menjadi Kadis Tenaga Kerja dan ESDM. Ketujuh, I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
Kedelapan, Jayadi Jaya, Kepala Biro Tata Pemerintahan yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kesembilan, Ni Luh Made Wiratmi, Kadis Naker dan ESDM yang dialihkan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM. Adik dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Wayan Adnyana ini baru setahun dilantik Gubernur (waktu itu) Made Mangku Pastika setelah lolos seleksi Eselon II.
Kesepuluh, Luh Ayu Aryani, Kadis Kehutanan yang dialihkan menjadi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali. Luh Ayu Aryani adalah istri dari mantan Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Ketut Teneng. Kesebelas, I Made Gunaja, Kadis Perikanan dan Kelautan yang dialihkan menjadi Kadis Kehutanan menggantikan Luh Ayu Aryani.
Keduabelas, Dewa Putu Mantera, Kepala Badan Kesbalimaspol yang dimutasi menjadi Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kosong karena pejabat sebelumnya, IB Made Parwata, telah pensiun. Ketigabelas, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana, Kadis Perhubungan yang dialihkan menjadi Kepala Badan Kesbanglimaspol. Keempatbelas, I Wayan Mardiana, Kadis Ketahanan Pangan yang dimutasi sebagai Kadis Peternakan---yang kosong karena pensiunnya I Wayan Sumantra. Kelimabelas, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, Karo Hukum Setda Provinsi Bali yang dimutasi sebagai Kadis Dukcapil.
Selain mutasi, ada dua pejabat yang promosi dari Eselon III ke Eselon II. Keduanya promosi setelah melalui proses lelang (seleksi terbuka) di Timsel setahun lalu, namun tidak kunjung ditetapkan, yakni I Made Rentin dan I Made Teja.
Made Rentin kemarin dilantik Gubernur Koster menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, menggantikan Dewa Made Indra yang telah naik menjadi Sekda Provinsi Bali setahun lalu. Sedangkan Made Teja dilantik menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Bali. Dalam hal ini, Gubernur Koster betul-betul menggunakan kewenangannya.
Sekadar dicatat, saat proses lelang di Timsel setahun lalu, Made Rentin (yang menjabat Kabid di BPBD Bali) menempati ranking kedua untuk posisi Kepala BPBD Bali. Ranking pertama saat itu adalah Anak Agung Sutha Diana. Hal yang sama juga dialami Made Teja (Kabid di Badan LH) yang saat propses lelang menempati tangking kedua untuk psisi Kepala Badan LH. Ranking teratas saat itu diduduki I Komang Suastika.
Gubernur Koster mengatakan, pihaknya melakukan mutasi dan promosi jabatan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan mekanisme dan konsisten dengan peraturan. “Tidak ada kedekatan, yang ada itu kompetensi. Jadi, pejabat yang dilantik tunjukkan komitmen dan kinerja mendukung visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Jangan pulang jam 5 (pukul 17.00 Wita, kalau lebih mau tambah honor,” ujar Koster.
Koster juga tegaskan memang tidak bisa memuaskan hati semua pejabat. Mereka yang dilantik, tidak ada dimintai apa-apa. “Satu pun saya tidak ada panggil mereka. Saya hanya lihat datanya. Kalau ada yang mengaku-ngaku promosi dimintai uang, laporkan ke saya. Saya akan tindak dan saya lacak itu. Karena sudah ada itu saya tindak, dengan bukti pesan WA (WhatsApp). Kalau nanti ada laporan, saya akan teruskan ke Saber Pungli,” ancam Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster juga sentil sejumlah pejabat yang kinerjanya biasa-biasa, malas. “Saya lakukan mutasi dengan penempatan orang yang sesuai dengan pendidikan. Pak Mardiana, misalnya, dia itu cocoknya memang jadi Kadis Peternakan. Pak Made Gunaja sebagai Kadis Perikanan, saya senang lihat kerjanya, tapi latar belakangnya ilmu kehutanan. Ya, dia cocok ke Dinas Kehutanan,” tegas Koster.
Seusaiu acara pelantikan kemarin, Gubernur Koster kembali menegaskan komitmennya untuk bersih-bersih dalam mutasi dan promosi jabatan. Koster ancam tindak tegas ASN yang ketahuan jadi calo jabatan. Bahkan, Koster akan memberikan hadiah Rp 10 juta kepada siapa saja yang bisa melaporkan dan mengungkap kasus calo jabatan dengan bayar membayar.
Koster mengaku menemukan sejumlah oknum ASN Pemprov Bali yang ‘mencatut’ namanya untuk meminta uang dengan menjanjikan pengangkatan tenaga kontrak, promosi jabatan, dan mutasi. "Ini kan hal-hal yang tidak baik. Saya minta semua jajaran memastikan itu tidak boleh terjadi, karena saya melarang keras hal-hal seperti itu," tegas Koster.
Dari informasi yang masuk, kata Koster, sejumlah oknum ASN meminta uang hingga Rp 40 juta. "Belum sampai terjadi transaksi, tapi sudah ada bukti WA-nya," katanya. Karena itu, Koster mengimbau masyarakat kalau ada yang menemukan oknum ASN seperti itu agar segera melapor. Koster akan meminta Tim Saber Pungli untuk segera melacaknya. “Saya kasi Rp 10 juta kalau ada yang bawa nama pimpinan dan meminta uang. Kemarin sudah ada itu staf di Pemprov saya jatuhi sanksi dipindah,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini. *nat
Komentar