Parwata Beri Bantuan Stimulus untuk UMKM
Dorong Pertumbuhan UMKM di Tingkat Banjar dan Desa
MANGUPURA, NusaBali
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung terus mendorong pertumbuhan dan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gumi Keris. Sebab, UMKM adalah sektor penggerak ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan ujungnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Badung.
Nah, sebagai dukungan lembaga dewan terhadap UMKM ini, Jumat (18/1) kemarin, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menggelontor bantuan stimulus kepada salah satu usaha, Sila Niaga di ruang Ketua DPRD Badung. Sila Niaga adalah salah satu UMKM yang bergerak dibidang percetakan, printing dan sablon. Usaha kecil yang beralamat di kawasan Dalung, Kuta Utara ini diberikan bantuan langsung sebesar Rp 15 juta. Sumber dana adalah dana operasional DPRD Badung yang diposkan untuk pimpinan.
Putu Parwata menyatakan, bantuan ini sebagai bentuk dukungan wakil rakyat terhadap UMKM. Kedepan, pihaknya akan berupaya bantuan serupa menyentuh seluruh UMKM yang ada. Bantuan untuk pelaku usaha ini tidak hanya digelontor oleh eksekutif, namun juga akan diarahkan oleh legislatif.
“Tahun 2019 ini, program Badung temanya penguatan dan pembangunan ekonomi. Jadi kita harapkan UMKM ini bisa tumbuh dan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Badung,” ujarnya. Dengan dukungan pemerintah dan DPRD, Parwata berharap potensi-potensi usaha yang ada di desa dan banjar bisa bangkit. Pasalnya, usaha milik masyarakat kecil ini akan disuport sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam bentuk bantuan hibah, bantuan stimulus dan kemudahan dalam proses perizinan.
“Kedepan pembangunan Badung tidak hanya dalam bentuk fisik, pembangunan ekonomi juga harus sejalan. Oleh karena itu, potensi masing-masing usaha di desa dan banjar ini harus bangkit. Dan kita bersama pemerintah siap membantu baik dari segi kemudahan berusaha dan permodalan,” kata Parwata.
Untuk memudahkan tumbuh kembangnya usaha baru, politisi asal Dalung, Kuta Utara ini bahkan meminta para aparat desa baik di tingkat kelian dinas/Kaling dan Perbekel memberi kemudahan bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin membuat usaha dalam mengurus perizinan dan akses mencari bantuan ke pemerintah.
“Kita akan mapping potensi ekonomi tiap lingkungan. Baik UMK maupun industrinya. Ini akan kita gerakan untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui UMKMnya. Dan kita akan beri peran Kelian Dinas/Kaling dan perbekel agar tidak bertele-tele mengurus persyaratan usaha,” terangnya.
Selain memberi kemudahan akses memperoleh bantuan permodalan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan bantuan yang telah diberikan. Sehingga progres penguatan ekonomi ini jalan dan tidak mubazir. “Program ekonomi kerakyatan ini tidak hanya dibantu oleh bupati lewat hibah. Kita di dewan juga akan memberikan bantuan. Sehingga pertumbuhan UMKM ini bisa cepat,” tegasnya.
Khusus untuk usaha Sila Niaga yang digelontor bantuan, Parwata berharap bantuan yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. “Kita harapkan dengan adanya bantuan ini, pengusaha kecil ini tidak lagi jadi “ladang’ bagi para retenir. Kedepan semua usaha kita upayaka untuk dibantu, asal usahanya jelas,” ujar Parwata sembari menyebut kedepan UMKM yang ingin mendapat bantuan pemerintah kedepan cukup hanya mendapat surat keterangan dari kelian dinas dan perbekel. Sehingga tidak perlu bertele-tele lagi dengan membuat proposal. “Kita ingin urusan administrasi kedepan dikurangi. Yang penting bantuan itu tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar membantu dunia usaha,” jelas Parwata.
Sementara Made Susila Anjasmana, selaku pemilik Sila Niaga mengaku sangat berterimakasih karena sudah diberikan bantuan oleh Ketua DPRD Badung. Bantuan ini kata dia akan digunakan untuk mengembangkan usahanya yang bergerak dibidang percetakan, printing dan sablon. “Bantuan ini sangat kami perlukan untuk modal usaha. Program seperti ini adalah bukti nyata keberpihakan dewan kepada usaha kecil, biar usaha kecil seperti kami ini tidak terus-terusan menjadi cengkraman rentenir,” katanya. *asa
Nah, sebagai dukungan lembaga dewan terhadap UMKM ini, Jumat (18/1) kemarin, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menggelontor bantuan stimulus kepada salah satu usaha, Sila Niaga di ruang Ketua DPRD Badung. Sila Niaga adalah salah satu UMKM yang bergerak dibidang percetakan, printing dan sablon. Usaha kecil yang beralamat di kawasan Dalung, Kuta Utara ini diberikan bantuan langsung sebesar Rp 15 juta. Sumber dana adalah dana operasional DPRD Badung yang diposkan untuk pimpinan.
Putu Parwata menyatakan, bantuan ini sebagai bentuk dukungan wakil rakyat terhadap UMKM. Kedepan, pihaknya akan berupaya bantuan serupa menyentuh seluruh UMKM yang ada. Bantuan untuk pelaku usaha ini tidak hanya digelontor oleh eksekutif, namun juga akan diarahkan oleh legislatif.
“Tahun 2019 ini, program Badung temanya penguatan dan pembangunan ekonomi. Jadi kita harapkan UMKM ini bisa tumbuh dan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat Badung,” ujarnya. Dengan dukungan pemerintah dan DPRD, Parwata berharap potensi-potensi usaha yang ada di desa dan banjar bisa bangkit. Pasalnya, usaha milik masyarakat kecil ini akan disuport sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam bentuk bantuan hibah, bantuan stimulus dan kemudahan dalam proses perizinan.
“Kedepan pembangunan Badung tidak hanya dalam bentuk fisik, pembangunan ekonomi juga harus sejalan. Oleh karena itu, potensi masing-masing usaha di desa dan banjar ini harus bangkit. Dan kita bersama pemerintah siap membantu baik dari segi kemudahan berusaha dan permodalan,” kata Parwata.
Untuk memudahkan tumbuh kembangnya usaha baru, politisi asal Dalung, Kuta Utara ini bahkan meminta para aparat desa baik di tingkat kelian dinas/Kaling dan Perbekel memberi kemudahan bagi masyarakat yang memiliki usaha atau ingin membuat usaha dalam mengurus perizinan dan akses mencari bantuan ke pemerintah.
“Kita akan mapping potensi ekonomi tiap lingkungan. Baik UMK maupun industrinya. Ini akan kita gerakan untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui UMKMnya. Dan kita akan beri peran Kelian Dinas/Kaling dan perbekel agar tidak bertele-tele mengurus persyaratan usaha,” terangnya.
Selain memberi kemudahan akses memperoleh bantuan permodalan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi secara berkala berkaitan dengan bantuan yang telah diberikan. Sehingga progres penguatan ekonomi ini jalan dan tidak mubazir. “Program ekonomi kerakyatan ini tidak hanya dibantu oleh bupati lewat hibah. Kita di dewan juga akan memberikan bantuan. Sehingga pertumbuhan UMKM ini bisa cepat,” tegasnya.
Khusus untuk usaha Sila Niaga yang digelontor bantuan, Parwata berharap bantuan yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. “Kita harapkan dengan adanya bantuan ini, pengusaha kecil ini tidak lagi jadi “ladang’ bagi para retenir. Kedepan semua usaha kita upayaka untuk dibantu, asal usahanya jelas,” ujar Parwata sembari menyebut kedepan UMKM yang ingin mendapat bantuan pemerintah kedepan cukup hanya mendapat surat keterangan dari kelian dinas dan perbekel. Sehingga tidak perlu bertele-tele lagi dengan membuat proposal. “Kita ingin urusan administrasi kedepan dikurangi. Yang penting bantuan itu tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar membantu dunia usaha,” jelas Parwata.
Sementara Made Susila Anjasmana, selaku pemilik Sila Niaga mengaku sangat berterimakasih karena sudah diberikan bantuan oleh Ketua DPRD Badung. Bantuan ini kata dia akan digunakan untuk mengembangkan usahanya yang bergerak dibidang percetakan, printing dan sablon. “Bantuan ini sangat kami perlukan untuk modal usaha. Program seperti ini adalah bukti nyata keberpihakan dewan kepada usaha kecil, biar usaha kecil seperti kami ini tidak terus-terusan menjadi cengkraman rentenir,” katanya. *asa
Komentar