KPU Evaluasi Format Debat Capres
Nantinya, evaluasi terhadap pelaksanaan debat capres ini akan dibuat suatu catatan sehingga dapat menentukan format debat berikutnya.
JAKARTA, NusaBali
KPU mengatakan kemungkinan format debat capres-cawapres akan diubah pada debat kedua mendatang. Perubahan format debat bisa diubah setelah KPU mendengar evaluasi dari beberapa pihak.
"(Format debat diubah) bisa, bisa, nanti tergantung evaluasi. Pokoknya KPU ingin menyelenggarakan debat yang tujuan utama tercapai. Tujuan utama debat itu pemilih tahu betul visi-misi paslon itu apa. Karena kampanye itu tujuannya penyampaian visi-misi, program, jadi tujuan utama harus tercapai," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).
Terkait durasi waktu debat, KPU masih akan mengevaluasinya dengan mendengarkan saran dari beberapa pihak. Nantinya, evaluasi ini akan dibuat suatu catatan sehingga dapat menentukan format debat berikutnya.
"Nanti semua jadi catatan kita, kan para ahli itu kan tahu berbicara satu menit itu tahu berbicara satu menit itu cukup atau tidak, tiga menit dan seterusnya," ucapnya. Arief menjelaskan pihak yang terlibat dalam evaluasi ini dari panelis hingga media penyelenggara. Namun nantinya keputusan evaluasi tersebut tetap akan diambil oleh KPU.
Lantas, apakah pada debat selanjutnya pasangan capres-cawapres akan diberi kisi-kisi pertanyaan debat? Arief mengatakan semua akan diputuskan seusai evaluasi.
"Nanti evaluasinya Senin saja, saya tunggu semua orang komentar dulu, biar lebih komprehensif saya dapat informasi, banyak orang bilang ini (beri kisi-kisi) bagus, supaya nanti kandidat bisa lebih menyajikan data, substansinya lebih terurai dalam, tapi ada juga katakan nggak perlu, biarkan saja pokoknya dia mau gimana, bicara apa adanya saja," katanya dilansir detik.com.
"Debat pertama kan KPU mengkombinasikan itu, dua segmen dengan pertanyaan yang sudah diberikan narasi kisi-kisinya, tapi dua segmen kita berikan tanpa kisi-kisi. Jadi betul-betul pure datang dari masing-masing kandidat. Nah kita harus rubah kombinasi seperti apa, nanti kita evaluasi," pungkasnya.
Terpisah Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris menilai debat perdana Pilpres 2019 biasa saja. "Biasa-biasa saja normatif, belum menunjukkan dambaan publik, bagaimana seorang calon presiden membuat pemilihnya terpanggil," kata Syamsuddin kepada wartawan, Jumat kemarin.
Saat ini, menurut Syamsuddin, sebagian pemilih sudah menentukan pilihan. Menyisakan swing voters yang menunggu performa terbaik Jokowi-Ma'ruf Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno di masa-masa menentukan.
"Ini kan tinggal swing voters yang masih mengambang. Apakah debat pertama ini cukup? Saya bilang yang ditampilkan masih normatif," katanya. Syamsuddin sebenarnya menantikan Prabowo-Sandiaga sebagai penantang membuka data-data kekurangan calon incumbent. Kemudian dilengkapi dengan solusinya. "Tapi itu tidak kelihatan, dan tidak didukung data," kata Syamsuddin.
Pun demikian Jokowi-Ma'ruf Amin, dipandang Syamsuddin juga normatif. "Sebaliknya Jokowi malah tidak mengemukakan apa yang sudah dilakukannya. Malah jawabannya lagi bolak-balik akan, sudah 4 tahun kok masih akan," kritiknya.
Syamsuddin juga melontarkan masukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar debat lebih menarik, menurutnya KPU tak perlu memberikan daftar pertanyaan ke capres-cawapres.
"Memang itu daftar pertanyaan dikasih semua walaupun diundi. Saya usulkan jangan dikasih pertanyaan, kasih tahu teman dan kata kunci saja. Supaya tidak menyiapkan contekan, jadi kaku. Walaupun nanti ngomongnya gagap kan lebih original daripada mencontek," usulnya. *
"(Format debat diubah) bisa, bisa, nanti tergantung evaluasi. Pokoknya KPU ingin menyelenggarakan debat yang tujuan utama tercapai. Tujuan utama debat itu pemilih tahu betul visi-misi paslon itu apa. Karena kampanye itu tujuannya penyampaian visi-misi, program, jadi tujuan utama harus tercapai," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).
Terkait durasi waktu debat, KPU masih akan mengevaluasinya dengan mendengarkan saran dari beberapa pihak. Nantinya, evaluasi ini akan dibuat suatu catatan sehingga dapat menentukan format debat berikutnya.
"Nanti semua jadi catatan kita, kan para ahli itu kan tahu berbicara satu menit itu tahu berbicara satu menit itu cukup atau tidak, tiga menit dan seterusnya," ucapnya. Arief menjelaskan pihak yang terlibat dalam evaluasi ini dari panelis hingga media penyelenggara. Namun nantinya keputusan evaluasi tersebut tetap akan diambil oleh KPU.
Lantas, apakah pada debat selanjutnya pasangan capres-cawapres akan diberi kisi-kisi pertanyaan debat? Arief mengatakan semua akan diputuskan seusai evaluasi.
"Nanti evaluasinya Senin saja, saya tunggu semua orang komentar dulu, biar lebih komprehensif saya dapat informasi, banyak orang bilang ini (beri kisi-kisi) bagus, supaya nanti kandidat bisa lebih menyajikan data, substansinya lebih terurai dalam, tapi ada juga katakan nggak perlu, biarkan saja pokoknya dia mau gimana, bicara apa adanya saja," katanya dilansir detik.com.
"Debat pertama kan KPU mengkombinasikan itu, dua segmen dengan pertanyaan yang sudah diberikan narasi kisi-kisinya, tapi dua segmen kita berikan tanpa kisi-kisi. Jadi betul-betul pure datang dari masing-masing kandidat. Nah kita harus rubah kombinasi seperti apa, nanti kita evaluasi," pungkasnya.
Terpisah Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris menilai debat perdana Pilpres 2019 biasa saja. "Biasa-biasa saja normatif, belum menunjukkan dambaan publik, bagaimana seorang calon presiden membuat pemilihnya terpanggil," kata Syamsuddin kepada wartawan, Jumat kemarin.
Saat ini, menurut Syamsuddin, sebagian pemilih sudah menentukan pilihan. Menyisakan swing voters yang menunggu performa terbaik Jokowi-Ma'ruf Amin vs Prabowo-Sandiaga Uno di masa-masa menentukan.
"Ini kan tinggal swing voters yang masih mengambang. Apakah debat pertama ini cukup? Saya bilang yang ditampilkan masih normatif," katanya. Syamsuddin sebenarnya menantikan Prabowo-Sandiaga sebagai penantang membuka data-data kekurangan calon incumbent. Kemudian dilengkapi dengan solusinya. "Tapi itu tidak kelihatan, dan tidak didukung data," kata Syamsuddin.
Pun demikian Jokowi-Ma'ruf Amin, dipandang Syamsuddin juga normatif. "Sebaliknya Jokowi malah tidak mengemukakan apa yang sudah dilakukannya. Malah jawabannya lagi bolak-balik akan, sudah 4 tahun kok masih akan," kritiknya.
Syamsuddin juga melontarkan masukan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar debat lebih menarik, menurutnya KPU tak perlu memberikan daftar pertanyaan ke capres-cawapres.
"Memang itu daftar pertanyaan dikasih semua walaupun diundi. Saya usulkan jangan dikasih pertanyaan, kasih tahu teman dan kata kunci saja. Supaya tidak menyiapkan contekan, jadi kaku. Walaupun nanti ngomongnya gagap kan lebih original daripada mencontek," usulnya. *
Komentar