Eksekutif Ajukan Empat Ranperda

BANGLI, NusaBali

Keempat Ranperda itu yakni Ranperda  tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Raperda tentang Penyelenggaran Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ranperda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. DPRD  Bangli langsung membentuk Pansus  untuk  membahas keempat Ranperda itu. 

Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, yang membacakan pidato pengantar  Bupati Bangli mengatakan, pasar rakyat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) di Bangli terdesak dan tidak mampu bersaing dengan  pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Penyebabnya lemah permodalan, pengeloloan serta  sarana prasarana yang belum baik. Dipandang perlu adanya penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan serta pengelolaan pasar yang memadai. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami mengajukan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,” jelas Wabup Sedana Arta.

Ketua DPRD Bangli,  Ngakan Kuta Parwatha, langsung membentuk Pansus. Pansus dibagi dua yakni Pansus I diketuai oleh I Wayan Gegel Wisnawa dan Pansus II diketuai Dewa Sang Wedana. “Masing-masing Pansus membahas dua Ranperda,” jelasnya. Kuta Parwatha berharap dengan dibentuknya Pansus, pembahasan bisa lebih efektif dan efisien. Pembahasan akan terus bergulir, target ketok palu tanggal 25  Februari 2019. *es