Mendagri Minta Kesbangpol Tingkatkan Kewaspadaan
Jelang Pemilu, Komisi I DPRD Bali akan Gelar Rakor
JAKARTA, NusaBali
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum beserta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan sistem kewaspadaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sampai pada tingkat kelurahan, desa, dusun, dan RW/RT
Tjahjo meminta jajaran Kesbangpol bergerak dengan jajaran terkait mengantisipasi situasi keamanan. “Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan swadaya masyarakat”, ujar Tjahjo dalam rilis Puspen Mendagri yang diterima NusaBali, Jumat (11/1).
Apa yang menjadi perhatian khusus Mendagri Tjahjo Kumolo ini sebagai upaya deteksi dini terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman, baik kejahatan pidana, teror, bahaya narkoba, dan identifikasi potensi bencana di lingkungan masing-masing. Menurut Mendagri Tjahjo, FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
“Ini dibentuk mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan,” ujar mantan Ketua Umum KNPI ini. Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui forum yang ada, salah satunya FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.
Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti serius terkait peristiwa teror yang ditujukan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepada Pimpinan KPK. Ia sangat mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus teror kepada pimpinan KPK. “Penyebaran dan tindakan teror kepada aparat penegak hukum adalah kejahatan luar biasa. Kami imbau dukungan masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan info-info penting terkait hal tersebut,” ungkap mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI ini.
Sementara jelang pelaksanaan Pileg/Pilpres 17 April 2019 mendatang Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi politik, hukum, keamanan, ketertiban umum dan perundang-undangan, I Ketut Tama Tenaya, secara terpisah Jumat kemarin mengatakan akan gelar rapat kerja dengan jajaran terkait, seperti Polda Bali, Kodam, Kesbanglinmaspol, KPU Bali dan Bawaslu Bali dalam rangka memetakan persiapan pelaksanaan Pileg/Pilpres 2019. ”Kita rapat kerja nanti, karena perhelatan demokrasi akan segera dilaksanakan. Kita ingin tahu pemetaan dan antisipasi, tentunya ini tugas bersama-sama kita semua dalam menjaga pesta demokrasi di 2019 ini berjalan dengan damai, aman, jurdil dan berkualitas,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. Rencananya rapat kerja tersebut akan digelar pekan depan usai sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali terhadap sejumlah Ranperda yang diajukan eksekutif.
“Kalau tidak salah, Selasa pekan depan kita agendakan lakukan rapat kerja dengan stakholder terkait,” pungkas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini. *nat
Tjahjo meminta jajaran Kesbangpol bergerak dengan jajaran terkait mengantisipasi situasi keamanan. “Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan swadaya masyarakat”, ujar Tjahjo dalam rilis Puspen Mendagri yang diterima NusaBali, Jumat (11/1).
Apa yang menjadi perhatian khusus Mendagri Tjahjo Kumolo ini sebagai upaya deteksi dini terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman, baik kejahatan pidana, teror, bahaya narkoba, dan identifikasi potensi bencana di lingkungan masing-masing. Menurut Mendagri Tjahjo, FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
“Ini dibentuk mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan,” ujar mantan Ketua Umum KNPI ini. Ia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui forum yang ada, salah satunya FKDM untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.
Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti serius terkait peristiwa teror yang ditujukan ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepada Pimpinan KPK. Ia sangat mendukung upaya dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus teror kepada pimpinan KPK. “Penyebaran dan tindakan teror kepada aparat penegak hukum adalah kejahatan luar biasa. Kami imbau dukungan masyarakat untuk aktif berpartisipasi memberikan info-info penting terkait hal tersebut,” ungkap mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI ini.
Sementara jelang pelaksanaan Pileg/Pilpres 17 April 2019 mendatang Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi politik, hukum, keamanan, ketertiban umum dan perundang-undangan, I Ketut Tama Tenaya, secara terpisah Jumat kemarin mengatakan akan gelar rapat kerja dengan jajaran terkait, seperti Polda Bali, Kodam, Kesbanglinmaspol, KPU Bali dan Bawaslu Bali dalam rangka memetakan persiapan pelaksanaan Pileg/Pilpres 2019. ”Kita rapat kerja nanti, karena perhelatan demokrasi akan segera dilaksanakan. Kita ingin tahu pemetaan dan antisipasi, tentunya ini tugas bersama-sama kita semua dalam menjaga pesta demokrasi di 2019 ini berjalan dengan damai, aman, jurdil dan berkualitas,” ujar politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini. Rencananya rapat kerja tersebut akan digelar pekan depan usai sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali terhadap sejumlah Ranperda yang diajukan eksekutif.
“Kalau tidak salah, Selasa pekan depan kita agendakan lakukan rapat kerja dengan stakholder terkait,” pungkas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini. *nat
1
Komentar