Gubernur Target Kemiskinan Jadi 1 Persen
Gubernur Wayan Koster targetkan angka kemiskinan di Bali turun menjadi kisaran 1,0-1,5 persen.
DENPASAR, NusaBali
Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditarget kisaran 8,0 persen. Target tersebut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RP-JPD) Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025.
"Saya koreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali dalam RPJPD 2005-2025, untuk dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Antara lain, untuk angka kemiskinan, dikoreksi dari target 4,2 persen menjadi 1,0-1,5 persen," jelas Gubernur Koster dalam sambutannya ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (8/1) pagi.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Gubernur Koster koreksi target dari semula 8,2-9,4 persen menjadi 7,0-8,0 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka, dikoreksi dari target semula 1,9 persen menjadi 0,5-1,0 persen. Sementara kontribusi sektor primer terhadap PDRB, target dikoreksi dari 20,0 persen menjadi 25,0 persen. Kontribusi sektor secunder terhadap PDRB juga dikoreksi dari terget 25,0 persen menjadi 30,0 persen.
Sebaliknya, kontribusi sektor tersier terhadap PDRB, targetnya dikoreksi dari 55,0 persen menjadi 45,0-55,0 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, targetnya dikoreksi dari 75 menjadi 75-80. Demikian pula usia harapan hidup di Bali, targetnya dikoreksi dari 75 tahun menjadi 72-77 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah, targetnya dikoreksi dari 12 tahun menjadi 12-14 tahun.
Menurut Koster, target-target baru itu menggambarkan komitmen dan kesiapan Pemprov Bali untuk bekerja keras mewujudkan ‘Bali Era Baru’ sesuai konsep Tri Sakti Bung Karno: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Koster menegaskan, latar belakang perubahan terhadap RPJPD 2005-2025 ini karena ada sejumlah pertimbangan. Antara lain, adanya perubahan mendasar pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Bali yang mengacu pada visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
"Demikian juga hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dengan adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta dinamika perkembangan daerah, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Bali tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster berharap Musrenbang kali ini mampu menjabarkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ ke dalam rumusan program-program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terpadu berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas & terukur, serta dalam implementasinya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali. "Kita tidak perlu melihat partainya, yang penting apa pun partainya, kepentingannya sama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira semua parpol tujuannya sama seperti itu," tegas Koster yang juga mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode.
Terkait dengan pencapaian target angka kemiskinan menjadi 1,0 persen, menurut Koster, pihaknya optimistis dapat tercapai seiring dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
"Seluruh jajaran perencana pembangunan bersama semua pemangku kepentingan di Provinsi Bali harus terus bekerja keras, berkoordinasi, dan bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, serta menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks untuk mewujudkan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’," kata Koster.
Pada bagian lain, Koster menegaskan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ de-ngan penerapan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) di seluruh kabupaten/kota akan mewujudkan ‘Bali Era Baru’. Mulai 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA)/Prioritas Plafin Anggaran Sementara (PPAS) yang selama ini menjadi penjabaran pelaksanaan APBD akan mengacu ke visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali dengan PPSB.
Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ untuk menuju Bali Era Baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, meliputi tiga dimensi utama. Dimensi pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan alam, krama (manusia), dan kebudayaan Bali (genuine Bali). Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. *nat
"Saya koreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali dalam RPJPD 2005-2025, untuk dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Antara lain, untuk angka kemiskinan, dikoreksi dari target 4,2 persen menjadi 1,0-1,5 persen," jelas Gubernur Koster dalam sambutannya ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Selasa (8/1) pagi.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Gubernur Koster koreksi target dari semula 8,2-9,4 persen menjadi 7,0-8,0 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka, dikoreksi dari target semula 1,9 persen menjadi 0,5-1,0 persen. Sementara kontribusi sektor primer terhadap PDRB, target dikoreksi dari 20,0 persen menjadi 25,0 persen. Kontribusi sektor secunder terhadap PDRB juga dikoreksi dari terget 25,0 persen menjadi 30,0 persen.
Sebaliknya, kontribusi sektor tersier terhadap PDRB, targetnya dikoreksi dari 55,0 persen menjadi 45,0-55,0 persen. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali, targetnya dikoreksi dari 75 menjadi 75-80. Demikian pula usia harapan hidup di Bali, targetnya dikoreksi dari 75 tahun menjadi 72-77 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah, targetnya dikoreksi dari 12 tahun menjadi 12-14 tahun.
Menurut Koster, target-target baru itu menggambarkan komitmen dan kesiapan Pemprov Bali untuk bekerja keras mewujudkan ‘Bali Era Baru’ sesuai konsep Tri Sakti Bung Karno: berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Koster menegaskan, latar belakang perubahan terhadap RPJPD 2005-2025 ini karena ada sejumlah pertimbangan. Antara lain, adanya perubahan mendasar pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Bali yang mengacu pada visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
"Demikian juga hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 dengan adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta dinamika perkembangan daerah, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Bali tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster berharap Musrenbang kali ini mampu menjabarkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ ke dalam rumusan program-program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terpadu berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas & terukur, serta dalam implementasinya betul-betul dapat menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali. "Kita tidak perlu melihat partainya, yang penting apa pun partainya, kepentingannya sama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira semua parpol tujuannya sama seperti itu," tegas Koster yang juga mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode.
Terkait dengan pencapaian target angka kemiskinan menjadi 1,0 persen, menurut Koster, pihaknya optimistis dapat tercapai seiring dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.
"Seluruh jajaran perencana pembangunan bersama semua pemangku kepentingan di Provinsi Bali harus terus bekerja keras, berkoordinasi, dan bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, serta menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks untuk mewujudkan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’," kata Koster.
Pada bagian lain, Koster menegaskan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ de-ngan penerapan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) di seluruh kabupaten/kota akan mewujudkan ‘Bali Era Baru’. Mulai 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA)/Prioritas Plafin Anggaran Sementara (PPAS) yang selama ini menjadi penjabaran pelaksanaan APBD akan mengacu ke visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Bali dengan PPSB.
Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ untuk menuju Bali Era Baru, yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, meliputi tiga dimensi utama. Dimensi pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan alam, krama (manusia), dan kebudayaan Bali (genuine Bali). Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. *nat
Komentar