nusabali

KMHDI Apresiasi Kepemimpinan Jokowi-JK

  • www.nusabali.com-kmhdi-apresiasi-kepemimpinan-jokowi-jk

Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) mengapresiasi capaian pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sepanjang tahun 2018.

JAKARTA, NusaBali
Lantaran mereka mampu membangun infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan serta menjaga stabilitas ekonomi. Namun ada pula yang perlu diperbaiki di tahun 2019 ini.Menurut Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba, ada empat permasalahan bangsa yang mereka rangkum untuk mendapat perhatian khusus pemerintahan Jokowi-JK di sisa pemerintahannya. "Empat permasalahan bangsa itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Jokowi-JK," ujar Andre kepada NusaBali, Selasa (1/1).

Empat PR tersebut adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, dan Mitigasi Bencana. KMHDI berharap, pemerintahan Jokowi-JK lebih serius menyelesaikan empat permasalahan bangsa tersebut di tahun 2019. Sebab, itu merupakan utang program pemerintah yang memang sudah dijanjikan saat masa kampanye Pilpres 2014.

Andre menjelaskan, Indeks Sumber Daya Manusia tahun 2018 menempati posisi ke 87 dari 157 negara. Artinya Indonesia dibandingkan dengan negara - negara Asia Pasifik masih lebih rendah. Untuk itu, pemerintah harus mulai fokus dari pembangunan fisik menuju pembangunan manusia.

Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi puncak pada tahun 2030, ditambah lagi arus digitalisasi terus berkembang. "Revolusi mental harus dimulai dari hal paling fundamental, yakni pendidikan. Tingkatkan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, dan kurikulum," papar Andre.

Terkait penyelesaian HAM, PP KMHDI memberikan rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, menuju tahun terakhir periode pemerintahan Jokowi-JK belum muncul geliat penyelesaian permasalahan HAM. Menurutnya, pemerintah tidak boleh bungkam dan menutup mata atas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

"Ketika satu pelanggaran HAM dilewati, maka akan muncul pelanggaran HAM lainnya," tegas Andre. Mengenai praktik demokrasi di Indonesia di tahun 2018, pria yang menempuh pendidikan pasca sarjana di jurusan Diplomasi dan Kebijakan Publik pada salah satu perguruan tinggi ini menyatakan lebih banyak mempertontonkan panggung sandiwara.

Ke depan perlu adanya edukasi tentang demokrasi kepada masyarakat, mengingat tahun 2019 menjadi puncak perhelatan demokrasi di Indonesia.

Atas segala peristiwa politik yang telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia, lanjut Andre, sudah saatnya pemerintah maupun aktor non-pemerintahan turut mengedepankan aspek edukasi dan gagasan.

PP KMHDI menilai perlu adanya pembenahan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Apalagi, banyak alat-alat pendeteksi bencana alam yang rusak dan baru diketahui ketika sudah terjadi bencana. "Artinya perlu ada pengawasan berkala dan pemberian pemahaman kepada masyarakat untuk menyikapi deteksi dini terjadinya bencana alam," ucap Andre. *k22

loading...

Komentar