HUT Golkar Direcoki Demo Tuntut Musdalub
Peringatan HUT ke-54 Partai Golkar di Wantilan DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati 9 Denpasar, Rabu (19/12), ditingkahi aksi demo sejumlah kader.
DENPASAR, NusaBali
Intinya, mereka tuntut agar segera digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mencari Ketua DPD I Golkar Bali definitif. Namun, DPP Golkar tetap instruksikan agar Musdalub Golkar Bali digelar setelah Pemilu 2019.
Dalam peringatan HUT yang dihadiri Koordinator Bidang Kepartain DPP Golkar Ibnu Munzir, Rabu kemarin, sejumlah kader pro Musdalub demo dan sampaikan aspirasi dengan spanduk dan baliho. Demo tersebut sempat diwarnai ketegangan saat Plt Ketua PK Golkar Kintamani, Bangli, Jro Wayan Mantik, yang memimpin aksi, meminta agar Musdalub Golkar Bali segera dilaksanakan.
Wayan Mantik terlibat ketegangan dengan Dewa Gede Dwi Mahayana Nida, politisi muda yang notabene putra dari anggota Bidang Pemenangan Pemilu/Korwil Bali DPP Golkar Dewa Made Widiyasa Nida. Awalnya, Dewa Mahayana Nida bermaksud mengendalikan situasi supaya perayaan HUT Golkar berjalan dengan tertib, karena Ibnu Munzir akan berpidato. Kader muda yang akrab disapa Wiwin ini pun meminta agar kader tertib. Namun, Wayan Mantik melawan.
“Siapa kamu? Saya ini tahun 1999 ikut habis-habisan membela Golkar, kamu di mana saat itu?” hardik mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Bangli, yang sempat orasi desak Musdalub segera digelar saat Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih, berpidato di awal acara ini.
Beruntung, ketegangan tersebut berhasil diredam sejumlah kader Golkar lainnya. Beberapa kader Golkar dari Badung berusaha menengahi ketegangan antara Wayan Mantik vs Dewa Mahayana Nida, sehingga keributan tidak berlanjut. Wayan Mantik cs pun tetap bertahan sampai acara HUT selesai, dengan membentangkan aspirasi dan spanduk tuntut Musdalub Golkar Bali.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir, mengingatkan seluruh kader Golkar Bali di bawah kepemimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali harus mengikuti petunjuk DPP Golkar. Atas nama DPP Golkar, Ibnu instruksikan Musdalub Golkar Bali supaya dilaksanakan setelah Pemilu, 17 April 2019 mendatang.
Menurut Ibnu, seluruh pengurus partai, baik yang berproses melalui Musda maupun melalui penunjukan Plt, diberikan kewenangan penuh dalam mengendalikan kepengurusan. “DPP Golkar menetapkan seluruh kepengurusan yang ada, termasuk yang melalui penunjukan Plt, diberikan kewenangan penuh dalam menghadapi situasi saat ini. Nanti akan ada evaluasi usai Pemilu 2019,” tegas Ibnu.
Ibnu menyebutkan, DPP Golkar mempertimbangkan situasi dan kondisi perta-rungan politik di Pileg 2019/Pilpres 2019, mengingat ritme dan elektibilitas partai harus terjaga. ”Kita tidak mau dalam proses menghadapi Pemilu 2019, terjadi perpecahan, retak, dan gesekan. DPP Golkar sudah memutuskan tugas konsolidasi diberikan kepada Plt,” tegas mantan Ketua Umum KNPI ini.
Ibnu mengatakan, di sejumlah daerah lainnya juga ada penunjukan Plt, seperti di Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Kalau Musdalub dilaksanakan dengan keterpaksaan dan ditingkahi gesekan sebelum Pemilu 2019, praktis akan memberikan dampak negatif terhadap partai. Apalagi, Golkar sedang berupaya bidik target 91 kursi DPR RI dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin ke kursi Presiden-Wakil Presiden.
Menyikapi aspirasi kader Beringin yang demo dan menuntut Musdalub Golkar Bali segera digelar, Ibnu menilai hal tersebut satau kewajaran dalam dinamika politik. “Wajar saja, kalau ada aspirasi yang berkembang. Tapi, keputusan penunjukan Plt juga sesuai dengan aturan organisasi. Kewenangan Plt itu sama dengan Ketua DPD I Golkar. Yang berbeda itu masa tugasnya,” tandas anggota DPR RI ini saat jumpa pers usai peringatan HUT di DPD I Golkar Bali kemarin.
Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan, dalam menghadapi Pileg 2019, pihaknya fokus dengan konsolidasi partai, menata organisasi, selain harus menyiapkan Musdalub. “Kami sudah tentu juga menyiapkan Musdalub dengan sebaik-baiknya ketika waktunya kami pandang tepat dan atas izin DPP Golkar,” kata Demer.
Demer menegaskan, pihaknya taat dengan mekanisme dan aturan, serta tunduk perintah DPP Golkar. ”Kami akan kaji aspirasi usulan Musdalub Golkar Bali ini. Kami taat azas, taat dengan mekanisme organisasi,” jelas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali tiga kali periode ini.
Golkar Bali sendiri kehilangan nakhoda definitif, setelah Ketut Sudikerta resmi dicopot sebagai Ketua DPD I Golkar Bali, Selasa (4/12) lalu. Mantan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 itu dicopot dari jabatannya, setelah ditetapkan Polda Bali jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah senilai Rp 150 miliar, hingga dicekal bepergian ke luar Bali.
Sebagai gantinya, DPP Golkar tunjuk Demer menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Bali. Pasca naiknya Demer sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Bali, muncul gerakan Musdalub yang digalang seluruh DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali DPD II Golkar Gianyar. *nat
Intinya, mereka tuntut agar segera digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mencari Ketua DPD I Golkar Bali definitif. Namun, DPP Golkar tetap instruksikan agar Musdalub Golkar Bali digelar setelah Pemilu 2019.
Dalam peringatan HUT yang dihadiri Koordinator Bidang Kepartain DPP Golkar Ibnu Munzir, Rabu kemarin, sejumlah kader pro Musdalub demo dan sampaikan aspirasi dengan spanduk dan baliho. Demo tersebut sempat diwarnai ketegangan saat Plt Ketua PK Golkar Kintamani, Bangli, Jro Wayan Mantik, yang memimpin aksi, meminta agar Musdalub Golkar Bali segera dilaksanakan.
Wayan Mantik terlibat ketegangan dengan Dewa Gede Dwi Mahayana Nida, politisi muda yang notabene putra dari anggota Bidang Pemenangan Pemilu/Korwil Bali DPP Golkar Dewa Made Widiyasa Nida. Awalnya, Dewa Mahayana Nida bermaksud mengendalikan situasi supaya perayaan HUT Golkar berjalan dengan tertib, karena Ibnu Munzir akan berpidato. Kader muda yang akrab disapa Wiwin ini pun meminta agar kader tertib. Namun, Wayan Mantik melawan.
“Siapa kamu? Saya ini tahun 1999 ikut habis-habisan membela Golkar, kamu di mana saat itu?” hardik mantan anggota Fraksi Golkar DPRD Bangli, yang sempat orasi desak Musdalub segera digelar saat Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih, berpidato di awal acara ini.
Beruntung, ketegangan tersebut berhasil diredam sejumlah kader Golkar lainnya. Beberapa kader Golkar dari Badung berusaha menengahi ketegangan antara Wayan Mantik vs Dewa Mahayana Nida, sehingga keributan tidak berlanjut. Wayan Mantik cs pun tetap bertahan sampai acara HUT selesai, dengan membentangkan aspirasi dan spanduk tuntut Musdalub Golkar Bali.
Sementara itu, Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir, mengingatkan seluruh kader Golkar Bali di bawah kepemimpinan Plt Ketua DPD I Golkar Bali harus mengikuti petunjuk DPP Golkar. Atas nama DPP Golkar, Ibnu instruksikan Musdalub Golkar Bali supaya dilaksanakan setelah Pemilu, 17 April 2019 mendatang.
Menurut Ibnu, seluruh pengurus partai, baik yang berproses melalui Musda maupun melalui penunjukan Plt, diberikan kewenangan penuh dalam mengendalikan kepengurusan. “DPP Golkar menetapkan seluruh kepengurusan yang ada, termasuk yang melalui penunjukan Plt, diberikan kewenangan penuh dalam menghadapi situasi saat ini. Nanti akan ada evaluasi usai Pemilu 2019,” tegas Ibnu.
Ibnu menyebutkan, DPP Golkar mempertimbangkan situasi dan kondisi perta-rungan politik di Pileg 2019/Pilpres 2019, mengingat ritme dan elektibilitas partai harus terjaga. ”Kita tidak mau dalam proses menghadapi Pemilu 2019, terjadi perpecahan, retak, dan gesekan. DPP Golkar sudah memutuskan tugas konsolidasi diberikan kepada Plt,” tegas mantan Ketua Umum KNPI ini.
Ibnu mengatakan, di sejumlah daerah lainnya juga ada penunjukan Plt, seperti di Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Kalau Musdalub dilaksanakan dengan keterpaksaan dan ditingkahi gesekan sebelum Pemilu 2019, praktis akan memberikan dampak negatif terhadap partai. Apalagi, Golkar sedang berupaya bidik target 91 kursi DPR RI dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin ke kursi Presiden-Wakil Presiden.
Menyikapi aspirasi kader Beringin yang demo dan menuntut Musdalub Golkar Bali segera digelar, Ibnu menilai hal tersebut satau kewajaran dalam dinamika politik. “Wajar saja, kalau ada aspirasi yang berkembang. Tapi, keputusan penunjukan Plt juga sesuai dengan aturan organisasi. Kewenangan Plt itu sama dengan Ketua DPD I Golkar. Yang berbeda itu masa tugasnya,” tandas anggota DPR RI ini saat jumpa pers usai peringatan HUT di DPD I Golkar Bali kemarin.
Sementara itu, Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer mengatakan, dalam menghadapi Pileg 2019, pihaknya fokus dengan konsolidasi partai, menata organisasi, selain harus menyiapkan Musdalub. “Kami sudah tentu juga menyiapkan Musdalub dengan sebaik-baiknya ketika waktunya kami pandang tepat dan atas izin DPP Golkar,” kata Demer.
Demer menegaskan, pihaknya taat dengan mekanisme dan aturan, serta tunduk perintah DPP Golkar. ”Kami akan kaji aspirasi usulan Musdalub Golkar Bali ini. Kami taat azas, taat dengan mekanisme organisasi,” jelas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali tiga kali periode ini.
Golkar Bali sendiri kehilangan nakhoda definitif, setelah Ketut Sudikerta resmi dicopot sebagai Ketua DPD I Golkar Bali, Selasa (4/12) lalu. Mantan Wakil Gubernur Bali 2013-2018 itu dicopot dari jabatannya, setelah ditetapkan Polda Bali jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah senilai Rp 150 miliar, hingga dicekal bepergian ke luar Bali.
Sebagai gantinya, DPP Golkar tunjuk Demer menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Bali. Pasca naiknya Demer sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Bali, muncul gerakan Musdalub yang digalang seluruh DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali DPD II Golkar Gianyar. *nat
Komentar