Dugaan Jual Beli Anggaran Demer Diungkit Lagi
Koalisi Bali Anti Korupsi Minta KPK Ambil-alih Kasus Demer
DENPASAR, NusaBali
Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mendapatkan ‘serangan’ politik. Kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran pusat di daerah yang menimpa Demer dan sempat disidangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, diungkit lagi dengan aksi demo di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (17/12) siang. Mereka yang demo di KPK kemarin menamakan diri Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK).
Dalam demo kemarin, massa KBAK meminta kasus Demer di MKD su-paya diambil-alih oleh KPK. “Aksi demo ini merupakan bagian perjuangan kita sebagai anak muda yang peduli terhadap bangsa yang sampai sekarang masih digerogoti oleh praktek korupsi. Kami meminta KPK turun tangan terhadap kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran yang dilakukan Gde Sumarjaya Linggih,” ujar Koordinator Aksi KBAK, Ida Bagus Kartika, dalam keterangannya kepada NusaBali, Senin kemarin.
Menurut IB Kartika, kasus Demer sudah lama, sejak 2016. Kasus ini sudah dilaporkan ke MKD oleh korban yang terkena tipu atas kasus jual beli anggaran infrastruktur tersebut. Namun, kasusnya mandek, padahal MKD sudah membentuk panel.
“Apalah daya, kasus ini malah tidak jelas prosesnya, sementara Sumarjaya Linggih tidak mendapat sanksi apa pun. Padahal, menurut keterangan korban, Sumarjaya Linggih mendapat gratifikasi Rp 2,5 miliar dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp 30 miliar,” beber Kartika.
KBAK pun meminta KPK segera mengambil-alih dan meniklanjuti kasus ini, karena mandek di MKD. KPK juga diminta segera panggil dan memeriksa Demer terkait kasus dugaan jual beli anggaran infrastruktur Rp 30 miliar ini. “Kami lebih percaya KPK ketimbang MKD untuk menangani kasus ini,” tegas Kartika.
Sementara itu, Demer mengaku santai saja menanggapi aksi demo massa KBAK di KPK. “Kenapa harus sekarang demo ini muncul lagi? Itu sidang di MKD kan sudah lama,” ujar Plt Ketua DPD I Golkar Bali ini saat dikonfirmasi NusaBali per telepon, Senin malam.
Demer meyakini ini aksi demo ini kental muatan politisnya. Sebab, ini musim Pileg dan dirinya maju sebagai caleg DPR RI dari Golkar Dapil Bali untuk periode ketiga. “Kasusnya sudah lama. Kasusnya ditutup MKD, karena tidak ada bukti. Kok sekarang malah ada demo? Saya yakin KPK objektif,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar ini. *nat
Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, mendapatkan ‘serangan’ politik. Kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran pusat di daerah yang menimpa Demer dan sempat disidangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, diungkit lagi dengan aksi demo di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (17/12) siang. Mereka yang demo di KPK kemarin menamakan diri Koalisi Bali Anti Korupsi (KBAK).
Dalam demo kemarin, massa KBAK meminta kasus Demer di MKD su-paya diambil-alih oleh KPK. “Aksi demo ini merupakan bagian perjuangan kita sebagai anak muda yang peduli terhadap bangsa yang sampai sekarang masih digerogoti oleh praktek korupsi. Kami meminta KPK turun tangan terhadap kasus dugaan penipuan dan jual beli anggaran yang dilakukan Gde Sumarjaya Linggih,” ujar Koordinator Aksi KBAK, Ida Bagus Kartika, dalam keterangannya kepada NusaBali, Senin kemarin.
Menurut IB Kartika, kasus Demer sudah lama, sejak 2016. Kasus ini sudah dilaporkan ke MKD oleh korban yang terkena tipu atas kasus jual beli anggaran infrastruktur tersebut. Namun, kasusnya mandek, padahal MKD sudah membentuk panel.
“Apalah daya, kasus ini malah tidak jelas prosesnya, sementara Sumarjaya Linggih tidak mendapat sanksi apa pun. Padahal, menurut keterangan korban, Sumarjaya Linggih mendapat gratifikasi Rp 2,5 miliar dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp 30 miliar,” beber Kartika.
KBAK pun meminta KPK segera mengambil-alih dan meniklanjuti kasus ini, karena mandek di MKD. KPK juga diminta segera panggil dan memeriksa Demer terkait kasus dugaan jual beli anggaran infrastruktur Rp 30 miliar ini. “Kami lebih percaya KPK ketimbang MKD untuk menangani kasus ini,” tegas Kartika.
Sementara itu, Demer mengaku santai saja menanggapi aksi demo massa KBAK di KPK. “Kenapa harus sekarang demo ini muncul lagi? Itu sidang di MKD kan sudah lama,” ujar Plt Ketua DPD I Golkar Bali ini saat dikonfirmasi NusaBali per telepon, Senin malam.
Demer meyakini ini aksi demo ini kental muatan politisnya. Sebab, ini musim Pileg dan dirinya maju sebagai caleg DPR RI dari Golkar Dapil Bali untuk periode ketiga. “Kasusnya sudah lama. Kasusnya ditutup MKD, karena tidak ada bukti. Kok sekarang malah ada demo? Saya yakin KPK objektif,” tegas politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar ini. *nat
Komentar