nusabali

Gaduh Golkar Tak Pengaruhi Dukungan ke Jokowi-Ma’ruf

  • www.nusabali.com-gaduh-golkar-tak-pengaruhi-dukungan-ke-jokowi-maruf

Hari Ini Rakerda Tim Kampanye Daerah Bali 

DENPASAR, NusaBali

Gaduh Partai Golkar Provinsi Bali karena wacana Musdalub tidak berdampak terhadap soliditas kekuatan Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Bali Koalisi Indonesia Kerja Capres–Cawapres Joko Widodo–Ma’ruf Amin (Jokowi–Ma’ruf) yang diusung PDI Perjuangan–Partai Golkar–PKB–PPP–NasDem–Hanura–PKPI–Perindo–PSI.

Sekretaris TKD Bali I Gusti Putu Wijaya yang juga Wakil Ketua Organisasi dan Daerah DPD I Golkar, di sela-sela jumpa pers persiapan Rakerda TKD Koalisi Indonesia Kerja Jokowi–Ma’ruf Provinsi Bali di Hotel Inna Grand Bali Beach, Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Sabtu (15/12) siang, mengatakan Partai Golkar sebagai anggota pengusung Jokowi–Ma’ruf bisa selesaikan masalahnya dengan secepatnya melaksanakan Musdalub sebelum Pileg pada 17 April 2019.

Sehingga soliditas TKD Bali dan dukungan buat Jokowi–Ma’ruf di Bali tidak terganggu. Target menangkan Jokowi–Ma’ruf di Bali 80 persen diyakini tidak bergeser. “Kami di Golkar Bali hingga saat ini masih solid. Kalaupun ada dua kelompok yang berbeda pandangan soal Musdalub, itu akan bisa diselesaikan sebelum 17 April 2019. Karena Musdalub akan secepatnya dilaksanakan di Golkar,” ujar Wijaya.

Kata dia, sampai saat ini gaduh persoalan Musdalub hanya di tingkat elite saja. Kalau di akar rumput dukungan Golkar buat Jokowi, mantap. “Sehingga dukungan Golkar buat Jokowi–Ma’ruf kami rasa tidak akan kendur. Kita solid, TKD Bali solid dan target 80 persen kemenangan di Bali saya yakin bisa terwujud,” kata politisi senior Golkar dari Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsam  Kecamatan Kerambitan, Tabanan, ini.

TKD Koalisi Indonesia Kerja akan gelar rapat kerja daerah (Rakerda) pada Minggu (16/12) hari ini di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan menghadirkan Tim Kampanye Nasional (TKN). Dalam Rakerda akan dilakukan pembentukan dan pembekalan saksi Jokowi–Ma’ruf. TKD juga akan mengukuhkan Tim Hukum Jokowi–Ma’ruf di Bali yang akan dilakukan Tim TKN. Anggota Tim Hukum yang dikomandani Nyoman Budi Adnyana ini berjumlah 250 orang. Mereka ini di bawah koordinator Bidang Hukum dan HAM TKD I Wayan Warsa T Buana.    

Dalam jumpa pers kemarin hadir Ketua TKD Bali IGN Alit Kusuma Kelakan (Ketua Bappilu DPD PDIP Bali), I Gusti Putu Wijaya (Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Bali), Ketua Tim Advokat TKD Bali Nyoman Budi Adnyana, Sekretaris Tim Advokat TKD Bali Ni Made Sumiati (fungsionaris DPD PDIP Bali), Bendahara TKD Bali I Gede Wirajaya Wisna (Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali). Mereka mempersiapkan dan mematangkan agenda Rakerda hari ini.

Ketua TKD Bali Koalisi Indonesia Kerja Jokowi–Ma’ruf, Alit Kelakan mengatakan Rakerda TKD Bali merupakan rekomendasi dari Rakornas Koalisi Indonesia Kerja Jokowi–Ma’ruf di Surabaya pada 27–28 Oktober 2018. Rakerda dilaksanakan untuk memantapkan kerja-kerja mesin koalisi guna kemenangan di Bali.

“Prioritas kemenangan di Bali dengan target 80 persen harus sejalan–sinergis dengan strategi politik ideologi partai pengusung dan mendukung, menyatu dengan integritas kekaderan sehingga perlu kesiapan membangun soliditas,” kata Alit Kelakan.

Mantan Wakil Gubernur Bali 2003–2008 ini mengatakan agenda yang akan dibahas hari ini adalah target pemenangan Jokowi–Ma’ruf di sembilan kabupaten/kota yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Kemudian pembentukan saksi di TPS.

“Pertarungan yang sesungguhnya itu di TPS, maka kita perlu siapkan saksi mengawal 12.384 TPS di Pilpres 2019 nanti. Untuk pembekalan saksi dan bagaimana teknis kerja mereka, itu akan disampaikan oleh TKN nanti,” ucap politisi asal Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, ini.

Selain itu komitmen Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Koalisi Indonesia Kerja dan pendukung juga akan menjadi penekanan, dengan melaksanakan dan menjalankan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab target Pilpres 2019 nanti. “Saat ini relawan sudah banyak bergabung, ini membuktikan bahwa dukungan kepada pasangan Jokowi–Ma’ruf sangat tinggi,” imbuhnya.

Sementara Budi Adnyana mengatakan sebanyak 250 pengacara/advokat senior sudah bergabung. Mereka tidak dibayar, tetapi akan siap berkontribusi untuk pasangan Jokowi–Ma’ruf. “Mereka siap kerja keras, memberikan pendampingan hukum, mengawal suara pasangan Jokowi–Ma’ruf di Bali. Mereka bekerja sukarela. Sudah ada 250 advokat yang tercatat dan segera dikukuhkan,” kata Ketua PERADI Bali ini.   

Menurut Budi Adnyana, Tim Hukum TKD melakukan rekrutmen secara terbuka, sehingga banyak yang masuk menjadi relawan. Sehingga mereka tidak perlu dibayar. “Mereka ini akan mengawal, memberikan panduan praktis pedoman kampanye tanpa pelanggaran, menyusun gugatan atas kecurangan yang mungkin dilakukan lawan,” tegas Budi Adnyana.

Proses pengawalan Capres–Cawapres Jokowi–Ma’ruf di bidang hukum ini akan dilakukan dari awal sampai selesai. Dari pra pelaksanaan Pilpres dan selesai penghitungan suara, terutama ketika ada gugatan-guatan hasil pemilu presiden.

“Kami akan mengawal mulai dari pra, pelaksanaan sampai pascapilpres, seperti nantinya ketika ada gugatan-gugatan hasil perhitungan suara,” imbuh Made Sumiati.

Capres–Cawapres Joko Widodo–Ma’ruf Amin akan berhadapan head to head dengan Capres–Cawapres Prabowo Subianto–Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra-Partai Demokrat-PAN-PKS-Partai Berkarya pada Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Dari peta kekuatan pengusung Jokowi–Ma’ruf kantongi 39 kursi parlemen (DPRD Bali). Sementara Capres-Cawapres Prabowo–Sandiaga Uno disokong 16 kursi parlemen.

Sementara kekuatan di 9 kabupaten/kota, Jokowi–Ma’ruf memiliki dukungan pejabat eksekutif di 8 kabupaten/kota, dimana Partai Koalisi Indonesia Kerja menguasai kursi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan memiliki Gubernur–Wakil Gubernur Bali.

Capres-Cawapres Prabowo–Sandiaga Uno hanya menguasai 1 kursi eksekutif yakni di Kabupaten Klungkung, dimana Bupati Nyoman Suwirta– Made Kasta adalah kepala daerah yang diusung Partai Gerindra. *nat

Komentar