Menpar: Toko Tiongkok Buka Lagi
Menpar menjamin bahwa kasus penutupan toko Tiongkok itu akan selesai dan berharap wisatawan Tiongkok bisa kembali berlibur di Bali.
Pol PP-DPRD Bali akan Segel Jika Tetap Tak Berizin
DENPASAR, NusaBali
Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya menyebutkan sejumlah toko Tiongkok yang sempat diinstruksikan ditutup oleh Gubernur Bali, Wayan Koster karena ditengarai sebagai pusaran mafia turis dengan jual pariwisata Bali sangat murah, sudah kembali buka. Rupanya mereka mendapatkan lampu hijau dari hasil kunjungan Menpar Arief Yahya ke Beijing, Tiongkok. Namun Sat Pol PP dan DPRD Bali menegaskan aturan soal perizinan toko-toko tersebut harus dipenuhi, jika masih dilanggar toko-toko itu akan kembali disegel.
"Sekitar 25 toko yang menjual souvenir ke wisatawan Tiongkok memang ditutup. Tapi kemarin sudah ada tiga yang buka lagi. Mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah bisa buka lagi," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya dalam acara temu agen pariwisata di Wisma Duta KBRI Beijing, Kamis (13/12).
Dalam pertemuan Menpar di Beijing, terungkap dalam sesi tanya jawab bahwa ada polemik penutupan Toko Tiongkok di Bali. Jacky Wang dari agen perjalanan pariwisata PT Lebali International Tour, mempertanyakan polemik penutupan toko China di Bali yang dikenal dengan istilah zero dollar tour itu.
"Akibat kejadian itu, kami sudah tidak bisa lagi memberangkatkan wisatawan ke Bali," ujar Jacky Wang. Menpar Arief Yahya mengakui isu tersebut mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan China ke Indonesia, khususnya Bali, berkurang secara signifikan. Pada tahun ini Kemenpar menargetkan 3,5 juta kunjungan wisatawan asal China ke Indonesia. Namun realisasi pencapaiannya meleset karena hanya berhasil mendatangkan 2,6 juta wisatawan China.
“Pertama bencana gempa (Lombok dan Sulteng), disusul pesawat jatuh (Lion Air JT610 di Karawang). Ini ada satu lagi isu 'zero dollar tour'," ujar Arief menyebutkan ketiga faktor yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan asing sepanjang tahun ini.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah maupun sektor industri pariwisata, tidak membuat keadaan makin gaduh. "Pariwisata itu tidak boleh gaduh. Kalau sudah gaduh, mau berdebat kayak apa pun, kenyataannya kunjungan wisatawan berkurang. Kalau tidak percaya, tanya sama Garuda," kata Menpar Arief Yahya dilansir bali.antaranews.com. Pihaknya menyatakan setuju penertiban perizinan, bahkan dia juga mendorong toko-toko yang menjual souvenir kepada wisatawan China itu menyelesaikan persoalan legalitas."Tapi kalau kasus itu dipicu oleh persaingan, maka kita akan bersatu karena memang ada pihak yang tidak senang kalau Indonesia itu maju," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Menpar menjamin bahwa kasus penutupan toko China itu akan selesai dan berharap wisatawan China bisa kembali berlibur di Bali. Direktur Pemasaran Internasional China Raya Kemenpar RI, Vinsensius Jemadu menyebutkan bahwa ketiga toko itu adalah Ondes, Mahkota, dan Karimata. Ketiga toko itu khusus menjual souvenir kepada wisatawan asal China yang berlibur di Bali.
Atas kondisi tersebut Kepala Satpol PP Pemprov Bali, I Made Sukadana mengaku belum tahu ada Toko Tiongkok mulai beroperasi karena pertemuan Menpar di Beijing.
“Saya akan cek ke lapangan dulu. Yang jelas kami bertindak menutup Toko Tiongkok atas dasar prosedural. Kalau sekarang ada pertemuan Menpar di Beijing saya nggak tahu itu,” ujar Sukadana.
Birokrat asal Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengatakan Satpol PP Provinsi Bali akan koordinasi dengan Pemkab Badung. Kalau ada Toko Tiongkok yang beroperasi maka akan dilakukan penyelidikan dulu. Apakah mereka buka dengan izin resmi. “Kalau tidak dengan izin resmi, kami pasti tindak dan segel lagi. Kalau kita sih tegakkan aturan saja. Sekarang mau urus izin apa nggak?,” ujar Sukadana.
Sementara anggota Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kalau Toko Tiongkok yang sudah jelas tidak berizin melakukan praktek-praktek jual pariwisata Bali murah-murah harus ditertibkan. Karena jelas merusak citra pariwisata Bali di Tiongkok.
“Kami sudah tegaskan komitmen bahwa Pemprov Bali harus tertibkan praktek jual beli pariwisata murah-murah ini. Karena mereka menjual produk China dengan sistem wechat pay. Barang-barangnya bukan produk lokal. Kalau ini dibiarkan praktek ini bisa merusak citra pariwisata Bali. Apalagi di dalamnya ada keterlibatan tenaga kerja asing ilegal,” ujar politisi PDIP asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Kariyasa Adnyana mengatakan Bali juga harus dijaga kualitas pariwisatanya. Karena itu Toko-Toko Tiongkok yang selama ini menjadi pusaran praktek pariwisata murah melibatkan agen-agen nakal harus ditindak. ”Sekarang memang ada dampaknya, namun ini kan untuk perbaikan pariwisata Bali. Kita menata ulang,” tegas Caleg DPR RI Dapil Bali di Pileg 2019 ini.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Yuniartha belum bisa dikonfirmasi NusaBali kabar kembali bukanya took-toko Tiongkok itu. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada sambung, namun tidak dijawab.
Sebelumnya diberitakan Gubernur Bali, Wayan Koster perintahkan menutup toko-toko milik investor Tiongkok, yang selama ini diduga menjadi praktek mafia jual jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Instruksi tertulis untuk tutup Toko Tiongkok ini diungkapkan Gubernur Koster seusai memimpin rapat masalah pariwisata di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (7/11).
Rapat awalnya dipimpin oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dengan mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata, mulai dari ASITA Bali, PHRI Bali, HPI Bali, GIPI Bali, hingga perwakilan Satpol PP Provinsi Bali dan Badung, Imigrasi, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali.
Koster menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan secara tertulis kepada Bupati Badung untuk menutup sejumlah Toko Tiongkok yang selama ini beroperasi di Gumi Keris, baik yang berizin maupun tidak berizin. Masalahnya, keberadaan Toko Tiongkok telah menciptakan situasi yang tidak sehat bagi pariwisata Bali.
“Kita sudah rapatkan tadi mengenai Toko Tiongkok itu. Sudah saya instruksikan kepada Bupati Badung agar mulai besok (hari ini, Red) tertibkan Toko-toko Tiongkok itu, baik yang berizin maupun tidak beizin. Sebab, mereka sudah menciptakan pariwisata yang tidak sehat,” ujar Koster yang kemarin sore didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Pasca instruksi Gubernur Koster turun, satu per satu Toko Tiongkok (milik investor asal Tiongkok) yang diduga menjadi praktek mafia jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok diberangus tim gabungan Satpol Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Badung. *nat
DENPASAR, NusaBali
Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya menyebutkan sejumlah toko Tiongkok yang sempat diinstruksikan ditutup oleh Gubernur Bali, Wayan Koster karena ditengarai sebagai pusaran mafia turis dengan jual pariwisata Bali sangat murah, sudah kembali buka. Rupanya mereka mendapatkan lampu hijau dari hasil kunjungan Menpar Arief Yahya ke Beijing, Tiongkok. Namun Sat Pol PP dan DPRD Bali menegaskan aturan soal perizinan toko-toko tersebut harus dipenuhi, jika masih dilanggar toko-toko itu akan kembali disegel.
"Sekitar 25 toko yang menjual souvenir ke wisatawan Tiongkok memang ditutup. Tapi kemarin sudah ada tiga yang buka lagi. Mudah-mudahan tahun depan semuanya sudah bisa buka lagi," kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya dalam acara temu agen pariwisata di Wisma Duta KBRI Beijing, Kamis (13/12).
Dalam pertemuan Menpar di Beijing, terungkap dalam sesi tanya jawab bahwa ada polemik penutupan Toko Tiongkok di Bali. Jacky Wang dari agen perjalanan pariwisata PT Lebali International Tour, mempertanyakan polemik penutupan toko China di Bali yang dikenal dengan istilah zero dollar tour itu.
"Akibat kejadian itu, kami sudah tidak bisa lagi memberangkatkan wisatawan ke Bali," ujar Jacky Wang. Menpar Arief Yahya mengakui isu tersebut mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan China ke Indonesia, khususnya Bali, berkurang secara signifikan. Pada tahun ini Kemenpar menargetkan 3,5 juta kunjungan wisatawan asal China ke Indonesia. Namun realisasi pencapaiannya meleset karena hanya berhasil mendatangkan 2,6 juta wisatawan China.
“Pertama bencana gempa (Lombok dan Sulteng), disusul pesawat jatuh (Lion Air JT610 di Karawang). Ini ada satu lagi isu 'zero dollar tour'," ujar Arief menyebutkan ketiga faktor yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan asing sepanjang tahun ini.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah maupun sektor industri pariwisata, tidak membuat keadaan makin gaduh. "Pariwisata itu tidak boleh gaduh. Kalau sudah gaduh, mau berdebat kayak apa pun, kenyataannya kunjungan wisatawan berkurang. Kalau tidak percaya, tanya sama Garuda," kata Menpar Arief Yahya dilansir bali.antaranews.com. Pihaknya menyatakan setuju penertiban perizinan, bahkan dia juga mendorong toko-toko yang menjual souvenir kepada wisatawan China itu menyelesaikan persoalan legalitas."Tapi kalau kasus itu dipicu oleh persaingan, maka kita akan bersatu karena memang ada pihak yang tidak senang kalau Indonesia itu maju," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Menpar menjamin bahwa kasus penutupan toko China itu akan selesai dan berharap wisatawan China bisa kembali berlibur di Bali. Direktur Pemasaran Internasional China Raya Kemenpar RI, Vinsensius Jemadu menyebutkan bahwa ketiga toko itu adalah Ondes, Mahkota, dan Karimata. Ketiga toko itu khusus menjual souvenir kepada wisatawan asal China yang berlibur di Bali.
Atas kondisi tersebut Kepala Satpol PP Pemprov Bali, I Made Sukadana mengaku belum tahu ada Toko Tiongkok mulai beroperasi karena pertemuan Menpar di Beijing.
“Saya akan cek ke lapangan dulu. Yang jelas kami bertindak menutup Toko Tiongkok atas dasar prosedural. Kalau sekarang ada pertemuan Menpar di Beijing saya nggak tahu itu,” ujar Sukadana.
Birokrat asal Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengatakan Satpol PP Provinsi Bali akan koordinasi dengan Pemkab Badung. Kalau ada Toko Tiongkok yang beroperasi maka akan dilakukan penyelidikan dulu. Apakah mereka buka dengan izin resmi. “Kalau tidak dengan izin resmi, kami pasti tindak dan segel lagi. Kalau kita sih tegakkan aturan saja. Sekarang mau urus izin apa nggak?,” ujar Sukadana.
Sementara anggota Komisi III DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kalau Toko Tiongkok yang sudah jelas tidak berizin melakukan praktek-praktek jual pariwisata Bali murah-murah harus ditertibkan. Karena jelas merusak citra pariwisata Bali di Tiongkok.
“Kami sudah tegaskan komitmen bahwa Pemprov Bali harus tertibkan praktek jual beli pariwisata murah-murah ini. Karena mereka menjual produk China dengan sistem wechat pay. Barang-barangnya bukan produk lokal. Kalau ini dibiarkan praktek ini bisa merusak citra pariwisata Bali. Apalagi di dalamnya ada keterlibatan tenaga kerja asing ilegal,” ujar politisi PDIP asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.
Kariyasa Adnyana mengatakan Bali juga harus dijaga kualitas pariwisatanya. Karena itu Toko-Toko Tiongkok yang selama ini menjadi pusaran praktek pariwisata murah melibatkan agen-agen nakal harus ditindak. ”Sekarang memang ada dampaknya, namun ini kan untuk perbaikan pariwisata Bali. Kita menata ulang,” tegas Caleg DPR RI Dapil Bali di Pileg 2019 ini.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Yuniartha belum bisa dikonfirmasi NusaBali kabar kembali bukanya took-toko Tiongkok itu. Saat dihubungi melalui ponselnya bernada sambung, namun tidak dijawab.
Sebelumnya diberitakan Gubernur Bali, Wayan Koster perintahkan menutup toko-toko milik investor Tiongkok, yang selama ini diduga menjadi praktek mafia jual jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Instruksi tertulis untuk tutup Toko Tiongkok ini diungkapkan Gubernur Koster seusai memimpin rapat masalah pariwisata di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (7/11).
Rapat awalnya dipimpin oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dengan mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata, mulai dari ASITA Bali, PHRI Bali, HPI Bali, GIPI Bali, hingga perwakilan Satpol PP Provinsi Bali dan Badung, Imigrasi, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali.
Koster menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan secara tertulis kepada Bupati Badung untuk menutup sejumlah Toko Tiongkok yang selama ini beroperasi di Gumi Keris, baik yang berizin maupun tidak berizin. Masalahnya, keberadaan Toko Tiongkok telah menciptakan situasi yang tidak sehat bagi pariwisata Bali.
“Kita sudah rapatkan tadi mengenai Toko Tiongkok itu. Sudah saya instruksikan kepada Bupati Badung agar mulai besok (hari ini, Red) tertibkan Toko-toko Tiongkok itu, baik yang berizin maupun tidak beizin. Sebab, mereka sudah menciptakan pariwisata yang tidak sehat,” ujar Koster yang kemarin sore didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Pasca instruksi Gubernur Koster turun, satu per satu Toko Tiongkok (milik investor asal Tiongkok) yang diduga menjadi praktek mafia jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok diberangus tim gabungan Satpol Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Badung. *nat
Komentar