Perbarindo Bali Optimis Kinerja BPR

DENPASAR, NusaBali

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali optimistis kinerja “dengan bank umum penyalur kredit usaha rakyat. ”Sekarang sudah mulai kelihatan kenaikan," kata Ketua Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana di Denpasar, Selasa “5/4) dilansir Antara.

Menurut dia, beberapa BPR di Pulau Dewata sudah menjalin kerja sama dengan bank umum penyalur KUR dengan bunga sembilan persen kepada debitur, sama halnya dengan kerja sama Perbarindo Pusat dengan Bank Negara Indonesia.

"Kami sudah tindaklanjuti tetapi kami perlu strategi dari kerja sama itu agar 'win-win solution' (saling menguntungkan)," ucapnya. Selama tahun 2015, Perbarindo Bali mencatat pertumbuhan yang melambat dialami oleh BPR.

Kelesuan pertumbuhan ekonomi nasional ditengarai sebagai salah satu penyebab melambatnya kinerja BPR di Pulau Dewata. Pihaknya mencatat total aset BPR di Bali selama awal tahun ini mencapai Rp11 triliun.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja BPR melonjak tipis yang dilihat dari total penyaluran kredit melonjak sebesar Rp49 miliar atau 0,59 persen dari Rp8,28 triliun menjadi Rp8,33 triliun.

Dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan tipis selama awal tahun ini meningkat sebesar Rp93 miliar atau 1,3 persen dari Rp7,01 triliun menjad Rp7,10 triliun.  Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi meminta kepada BPR agar lebih kreatif dan inovatif membuat produk agar masyarakat tertarik menyimpan dananya di tengah persaingan dengan lembaga jasa keuangan seperti bank umum hingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

"BPR harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di BPR karena mereka kini terjepit, ada LPD dan lembaga jasa keuangan lain," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebanyak 33 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Bali memiliki modal inti masih minim, yakni di bawah Rp3 miliar tahun 2015. Bahkan sebagaimana dilansir Antara, para pemegang saham BPR yang memiliki modal inti minim itu dilarang melakukan pembagian dividen.  "Agar mereka (pemegang saham) memupuk modal inti dulu," kata otoritas OJK.

Hingga saat ini jumlah jaringan BPR di Bali sebanyak 138 unit dengan satu di antaranya merupakan BPR Syariah. Puluhan BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp3 miliar itu sebagian besar berada di zona III atau di luar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.  

Meski demikian jumlah BPR yang memiliki modal inti minim tersebut sudah berkurang yang sebelumnya pada tahun 2014 mencapai 40 BPR, sedangkan tahun 2015 jumlahnya menjadi 33 BPR.

Sedangkan jumlah BPR yang memiliki modal inti antara Rp3 miliar hingga Rp6 miliar mencapai 44 kantor BPR.  Aturan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2015.

BPR dengan modal inti sekarang di bawah Rp3 miliar maka dia harus memenuhi Rp6 miliar paling lambat tahun 2019 dan Rp6 miliar dipenuhi tahun 2024, Namun apabila hingga waktu tertentu BPR itu belum memenuhi modal inti, maka pemegang saham bisa mencari investor baru atau menjual aset BPR tersebut.

Modal inti, lanjut dia, selain dikumpulkan dari dana segar, juga bisa dikumpulkan dari dividen yang disetor kembali sebagai modal. 7