Eksekutif Diminta Gali Sumber Pendapatan Baru
Sektor di luar pariwisata perlu digali agar tetap ada sumber pendapatan manakala pariwisata mengalami kelesuan.
MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Badung didorong untuk menggali potensi pendapatan dari sektor yang belum tergarap. Tidak melulu sektor pariwisata yang jadi andalan. Dengan begitu, saat pariwisata sedang lesu seperti sekarang, ada sektor lain yang bisa menyumbang pendapatan untuk Badung.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Selasa (4/12) kemarin di Puspem Badung. Menurut dia, ada sejumlah sektor yang bisa jadi bidikan eksekutif untuk mendapatkan sumber pendapatan baru. Parwata menyontohkan, sektor konstruksi, telekomunikasi, air kemasan, bisa digarap karena prospeknya sangat jelas.
“Bapak bupati sudah mewacanakan membangun holding company untuk mengimbangi pendapatan pariwisata. Ini harus diterjemahkan oleh pimpinan perangkat daerah,” kata politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu.
“Pembentukan holding company itu kan yang menaungi sejumlah perusahaan. Jadi harus ada perusahaannya dulu. Makanya sekarang instansi terkait harus bisa berinovasi untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan bupati,” tegas Parwata.
Nah, terkait bentuk perusahaan dimaksud, lanjut Parwata, bisa berupa Persero atau murni milik Perusahaan Daerah (Perusda). “Kalau 49 persen dimiliki publik itu Persero, kalau murni pemerintah itu Perusda. Tinggal OPD terkait mendorong ini, kami di dewan sudah siap,” lanjut politisi PDIP itu.
Lanjut Parwata mengatakan, kenapa menggali sumber pendapatan penting dilakukan, karena bila sektor pariwisata lesu, ada tambahan pendapatan dari sektor lainnya. Seperti diketahui, hingga memasuki penghujung tahun 2018, pendapatan pajak baru terkumpul sekitar Rp 3,5 triliun dari asumsi Rp 4,7 triliun.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, mengakui pendapatan pajak baru terkumpul Rp 3,5 triliun sejauh ini. Namun, pihaknya menggaris bawahi jika target pendapatan pajak Rp 4,7 triliun baru merupakan asumsi. Karena itu, lanjutnya, sangat mungkin berubah, artinya bisa lebih dari asumsi itu atau bisa juga kurang.
Apalagi, saat bersamaan berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata, jumlah wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali menurun. “Saya mendengar informasi, menurunnya tamu Tiongkok ini berpengaruh kepada tingkat hunian. Tentu saja ini juga berpengaruh,” akunya.
Kendati demikian, birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan itu, menegaskan tetap berupaya maksimal dengan gencar turun ke para wajib pajak di Badung. Di samping menagih pajak rutin, juga dilakukan penagihan pajak yang menjadi piutang. “Kami kejar. Mudah-mudahan target bisa tercapai,” tegasnya. *asa
Pemerintah Kabupaten Badung didorong untuk menggali potensi pendapatan dari sektor yang belum tergarap. Tidak melulu sektor pariwisata yang jadi andalan. Dengan begitu, saat pariwisata sedang lesu seperti sekarang, ada sektor lain yang bisa menyumbang pendapatan untuk Badung.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, Selasa (4/12) kemarin di Puspem Badung. Menurut dia, ada sejumlah sektor yang bisa jadi bidikan eksekutif untuk mendapatkan sumber pendapatan baru. Parwata menyontohkan, sektor konstruksi, telekomunikasi, air kemasan, bisa digarap karena prospeknya sangat jelas.
“Bapak bupati sudah mewacanakan membangun holding company untuk mengimbangi pendapatan pariwisata. Ini harus diterjemahkan oleh pimpinan perangkat daerah,” kata politisi asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara itu.
“Pembentukan holding company itu kan yang menaungi sejumlah perusahaan. Jadi harus ada perusahaannya dulu. Makanya sekarang instansi terkait harus bisa berinovasi untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan bupati,” tegas Parwata.
Nah, terkait bentuk perusahaan dimaksud, lanjut Parwata, bisa berupa Persero atau murni milik Perusahaan Daerah (Perusda). “Kalau 49 persen dimiliki publik itu Persero, kalau murni pemerintah itu Perusda. Tinggal OPD terkait mendorong ini, kami di dewan sudah siap,” lanjut politisi PDIP itu.
Lanjut Parwata mengatakan, kenapa menggali sumber pendapatan penting dilakukan, karena bila sektor pariwisata lesu, ada tambahan pendapatan dari sektor lainnya. Seperti diketahui, hingga memasuki penghujung tahun 2018, pendapatan pajak baru terkumpul sekitar Rp 3,5 triliun dari asumsi Rp 4,7 triliun.
Sementara, Kepala Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung I Made Sutama, mengakui pendapatan pajak baru terkumpul Rp 3,5 triliun sejauh ini. Namun, pihaknya menggaris bawahi jika target pendapatan pajak Rp 4,7 triliun baru merupakan asumsi. Karena itu, lanjutnya, sangat mungkin berubah, artinya bisa lebih dari asumsi itu atau bisa juga kurang.
Apalagi, saat bersamaan berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata, jumlah wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali menurun. “Saya mendengar informasi, menurunnya tamu Tiongkok ini berpengaruh kepada tingkat hunian. Tentu saja ini juga berpengaruh,” akunya.
Kendati demikian, birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan itu, menegaskan tetap berupaya maksimal dengan gencar turun ke para wajib pajak di Badung. Di samping menagih pajak rutin, juga dilakukan penagihan pajak yang menjadi piutang. “Kami kejar. Mudah-mudahan target bisa tercapai,” tegasnya. *asa
Komentar