Perluasan TPA Bengkala Batal
DLH Optimalkan Pemilahan Sampah
SINGARAJA, NusaBali
Rencana perluasan (TPA) yang berlokasi di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, dipastikan batal. Pemkab Buleleng tidak lagi mengalokasikan anggaran pembelian lahan dalam APBD Induk 2019. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun memilih memaksimalkan pemilahan sampah dari rumah tangga, sehingga volume sampah ke TPA semakin menurun.
Semula rencana perluasan TPA Bengkala muncul di tahun tahun 2017 lalu. Karena dengan luas TPA sekarang 4,8 hektare, terbagi dalam tiga blok, hampir seluruhnya penuh dengan tumpukan sampah. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sebanyak 400-450 meter kubik perhari. Akibat volume sampah yang terus menumpuk itu, usia TPA diperkirakan hanya bisa bertahan dalam waktu 3 tahun. Sehingga rencana itu ditindaklanjuti dengan mengalokasikan dana pembebasan lahan sebesar Rp 2,27 miliar pada APBD Induk 2018. Namun pada APBD Perubahan 2018, anggaran itu dipangkas.
Selanjutnya dalam rancangan APBD 2019, anggaran pembebasan lahan tidak lagi dimuncul. “Kami memang tidak mengusulkan dana pembebasan lahan, karena sesuai Perpres nomor 97 Tahun 2017, tentang kebijakan strategis nasional dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kami harus mengutamakan pemilahan sampah rumah tangga dan sejenisnya,” kata Kepala DLH Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, Senin (26/11).
Ariadi mengugkapkan, sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengatasi penumpukan sampah di TPA Bengkala, seperti membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang membatasi penggunaan kantong plastic sekali pakai. Nantinya masyarakat tak lagi menggunakan kantong plastik saat belanja di swalayan. Namun diarahkan menggunakan tas belanja.
Selain itu konsumsi di instansi pemerintahan tak lagi menggunakan kotak serta minuman dalam kemasan plastik. Masyarakat juga didorong melakukan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. “Minimal bisa dipilah dari organik dan anorganik. Sampah organik nanti bisa diolah jadi kompos padat atau cair. Sampah plastik yang ada nilainya, bisa dibawa ke pengepul. Nah residunya ini yang dibawa ke TPA, sehingga volume sampah yang masuk itu bisa dikurangi,” jelas Ariadi.
Untuk mengoptimalkan proses pemilahan itu, DLH mendorong seluruh desa membentuk bank sampah. Dengan langkah-langkah itu, ia optimistis sampah yang masuk ke TPA Bengkala bisa berkurang minimal 30 persen. “Sisanya yang residu itu, kami kaji menerapkan teknologi dalam pengelolaan sampah. Salah satunya menggunakan incinerator untuk mengurangi residu. Jadi untuk sementara perluasan lahan masih kami kaji lagi (urgensinya),” imbuh Ariadi. *k19
Rencana perluasan (TPA) yang berlokasi di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, dipastikan batal. Pemkab Buleleng tidak lagi mengalokasikan anggaran pembelian lahan dalam APBD Induk 2019. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun memilih memaksimalkan pemilahan sampah dari rumah tangga, sehingga volume sampah ke TPA semakin menurun.
Semula rencana perluasan TPA Bengkala muncul di tahun tahun 2017 lalu. Karena dengan luas TPA sekarang 4,8 hektare, terbagi dalam tiga blok, hampir seluruhnya penuh dengan tumpukan sampah. Rata-rata sampah yang masuk ke TPA setiap harinya sebanyak 400-450 meter kubik perhari. Akibat volume sampah yang terus menumpuk itu, usia TPA diperkirakan hanya bisa bertahan dalam waktu 3 tahun. Sehingga rencana itu ditindaklanjuti dengan mengalokasikan dana pembebasan lahan sebesar Rp 2,27 miliar pada APBD Induk 2018. Namun pada APBD Perubahan 2018, anggaran itu dipangkas.
Selanjutnya dalam rancangan APBD 2019, anggaran pembebasan lahan tidak lagi dimuncul. “Kami memang tidak mengusulkan dana pembebasan lahan, karena sesuai Perpres nomor 97 Tahun 2017, tentang kebijakan strategis nasional dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kami harus mengutamakan pemilahan sampah rumah tangga dan sejenisnya,” kata Kepala DLH Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, Senin (26/11).
Ariadi mengugkapkan, sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam mengatasi penumpukan sampah di TPA Bengkala, seperti membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang membatasi penggunaan kantong plastic sekali pakai. Nantinya masyarakat tak lagi menggunakan kantong plastik saat belanja di swalayan. Namun diarahkan menggunakan tas belanja.
Selain itu konsumsi di instansi pemerintahan tak lagi menggunakan kotak serta minuman dalam kemasan plastik. Masyarakat juga didorong melakukan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. “Minimal bisa dipilah dari organik dan anorganik. Sampah organik nanti bisa diolah jadi kompos padat atau cair. Sampah plastik yang ada nilainya, bisa dibawa ke pengepul. Nah residunya ini yang dibawa ke TPA, sehingga volume sampah yang masuk itu bisa dikurangi,” jelas Ariadi.
Untuk mengoptimalkan proses pemilahan itu, DLH mendorong seluruh desa membentuk bank sampah. Dengan langkah-langkah itu, ia optimistis sampah yang masuk ke TPA Bengkala bisa berkurang minimal 30 persen. “Sisanya yang residu itu, kami kaji menerapkan teknologi dalam pengelolaan sampah. Salah satunya menggunakan incinerator untuk mengurangi residu. Jadi untuk sementara perluasan lahan masih kami kaji lagi (urgensinya),” imbuh Ariadi. *k19
Komentar