Anggota Dewan Siap Tanpa Perdin
Anggaran Perdin tahun 2018 sebesar Rp 12,5 miliar.
BANGLI, NusaBali
Pembahasan Rancangan APBD Bangli 2019 di gedung DPRD Bangli masih mandek, Senin (19/11). Namun sejumlah anggota DPRD Bangli mengaku siap jika nantinya tanpa anggaran perjalanan dinas (Perdin). Asalkan kepentingan masyarakat benar-benar terakomodasi dan merata.
Anggota DPRD Bangli, Satria Yudha, mengatakan dalam rapat antara eksekutif dan legislatif belum ada perkembangan, pembahasannya masih materi lama. Rancangan APBD 2019 utuh yang diharapkan legislatif nyatanya belum mampu dipenuhi oleh eksekutif. “Kami akan membahasa rancangan APBD 2019 secara serius, tidak ada istilah asal setuju. Apa yang mau dibahas kalau data saja belum ada,” sesal Satria Yudha. Ia menegaskan, APBD 2019 haruslah pro rakyat, apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyakarat bisa tercover.
Satria Yuda mengaku siap bila nantinya ada rasionalisasi anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk perjalanan dinas meliputi kunjungan kerja, konsultasi, dan lainnya. “Secara pribadi, sebagai anggota dewan saya siap jika nantinya ada rasionalisasi anggaran untuk Perdin. Yang jelas anggaran tersebut bisa diarahkan pada kegiatan prioritas seperti hotmix atau peningkatan layanan pendidikan,” ujarnya. Dikatakan, anggaran Perdin tahun 2018 sebesar Rp 12,5 miliar.
Dikatakan, APBD 2019 adalah APBD kinerja bukan APBD plafon. APBD kinerja yang dimaksudkan yakni masing-masing OPD memiliki rancangan yang jelas terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya rancangan tersebut dibahas, jika disetujui, dan dieksekusi. “OPD dan TAPD harus cakap merancang APBD. Perencanaan jelas eksekusi juga jelas, dan ini tentu berpengaruh pada tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja,” sebutnya. Berbeda dengan APBD plafon, OPD diberikan anggaran lebih dulu, meski belum tahu kegiatan yang akan diambil. “Jika seperti ini TPP di-cut dulu sampai kegiatan tuntas. Biar tidak membuat laporan kegiatan saja tapi nyata tidak ada hasil,” imbuh politisi PDIP ini.
Wakil DPRD Bangli, Komang Carles juga mengaku siap tanpa anggaran Perdin. “Sejumlah anggota lainnya juga mengungkapkan usualan yang sama. Jangankan anggaran Perdin 2019, anggaran Perdin saya di anggaran perubahan 2018 dialihkan untuk kegiatan lain,” sebutnya. Hal ini amini pula anggota DPRD Bangli, I Wayan Wirya. *es
Pembahasan Rancangan APBD Bangli 2019 di gedung DPRD Bangli masih mandek, Senin (19/11). Namun sejumlah anggota DPRD Bangli mengaku siap jika nantinya tanpa anggaran perjalanan dinas (Perdin). Asalkan kepentingan masyarakat benar-benar terakomodasi dan merata.
Anggota DPRD Bangli, Satria Yudha, mengatakan dalam rapat antara eksekutif dan legislatif belum ada perkembangan, pembahasannya masih materi lama. Rancangan APBD 2019 utuh yang diharapkan legislatif nyatanya belum mampu dipenuhi oleh eksekutif. “Kami akan membahasa rancangan APBD 2019 secara serius, tidak ada istilah asal setuju. Apa yang mau dibahas kalau data saja belum ada,” sesal Satria Yudha. Ia menegaskan, APBD 2019 haruslah pro rakyat, apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyakarat bisa tercover.
Satria Yuda mengaku siap bila nantinya ada rasionalisasi anggaran atau bahkan tidak ada pos anggaran untuk perjalanan dinas meliputi kunjungan kerja, konsultasi, dan lainnya. “Secara pribadi, sebagai anggota dewan saya siap jika nantinya ada rasionalisasi anggaran untuk Perdin. Yang jelas anggaran tersebut bisa diarahkan pada kegiatan prioritas seperti hotmix atau peningkatan layanan pendidikan,” ujarnya. Dikatakan, anggaran Perdin tahun 2018 sebesar Rp 12,5 miliar.
Dikatakan, APBD 2019 adalah APBD kinerja bukan APBD plafon. APBD kinerja yang dimaksudkan yakni masing-masing OPD memiliki rancangan yang jelas terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya rancangan tersebut dibahas, jika disetujui, dan dieksekusi. “OPD dan TAPD harus cakap merancang APBD. Perencanaan jelas eksekusi juga jelas, dan ini tentu berpengaruh pada tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja,” sebutnya. Berbeda dengan APBD plafon, OPD diberikan anggaran lebih dulu, meski belum tahu kegiatan yang akan diambil. “Jika seperti ini TPP di-cut dulu sampai kegiatan tuntas. Biar tidak membuat laporan kegiatan saja tapi nyata tidak ada hasil,” imbuh politisi PDIP ini.
Wakil DPRD Bangli, Komang Carles juga mengaku siap tanpa anggaran Perdin. “Sejumlah anggota lainnya juga mengungkapkan usualan yang sama. Jangankan anggaran Perdin 2019, anggaran Perdin saya di anggaran perubahan 2018 dialihkan untuk kegiatan lain,” sebutnya. Hal ini amini pula anggota DPRD Bangli, I Wayan Wirya. *es
Komentar