Bali Bidik PAD Rp 1 Triliun dari Turis

DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali mewacanakan untuk kenakan biaya masuk sebesar 10 dolar AS per orang bagi wisatawan asing, sebagai upaya menarik pendapatan secara langsung dari sektor pariwisata. Biaya masuk 10 dolar AS per wisatawan tersebut dirancang sebagai upaya untuk me-nggali pendapatan daerah dari sumber lain, di samping pajak kendaraan bermotor yang sudah jenuh di Bali. Dari biaya masuk turis ini, diharap-kan bisa menghasilkan PAD Rp 1 triliun per tahun.

Gubernur Wayan Koster mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan yang baik dari sisi keamanan, jaminan keselamatan, dan kenyamanan. Biaya untuk untuk bisa diambilkan dari pungutan 10 dolar AS per kepala wisatawan asing yang datang ke Bali.

“Posisi kita adalah meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang datang. Nah, di sana perlu biaya, perlu kontribusi, untuk menjaga pariwisata budaya kita juga. Semua aspek aktivitas tercover melalui bea masuk ini,” ujar Gubernur Koster usai Sidang Paripurna Pembahasan Rancangan APBD Induk 2019 di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (19/11) siang.

Menurut Koster, penarikan dana 10 dolar AS per kepala wisatawan ini bisa dikelola oleh satu badan yang akuntabel dan transparan dalam meningkatkan pendapatan dari wisata secara menyeluruh dan maksimal. Bukan hanya wisatawan asing yang diwacanakan akan kena biaya masuk ke Bali. Turis domestik juga direncanakan kena biaya masuk.

Jika wisatawan asing dikenakan 10 dolar AS per kepala, maka wisatawan domestik sebesar Rp 10.000 per orang. Nantinya, wisatawan dapat asuransi. Ketika wisatawan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, maka pelayanannya sudah harus maksimal. “Jalan-jalan di Bali akan kita perbaiki, destinasi wisata kita perbaiki. Jadi, wisatawan jelas datang dapat apa, pelayanan ber-kualitas,” tegas Koster.

Dengan pendapatan dari bea masuk wisataan tersebut, kata Koster, Pemprov Bali nantinya bisa meraih Rp 1 triliun sampai Rp 1,3 triliun per tahun, dengan asumsi angka kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata mencapai 7 juta orang. “Saya estimasi dengan kunjungan wisatawan 6-7 juta itu, angkanya kita dapatkan Rp 1 triliun, bahkan lebih. Kita hitung dengan kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar 13.000 ditambah dengan pendapatan dari turis domestik, ya lebih dari Rp 1 triliun,” papar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Menurut Koster, upaya Pemprov Bali membidaik pendapatan asli daerah (PAD) dari wisatawan ini sempat menjadi pembahasan yang alot dalam sidang paripurna di DPRD Bali, Senin lalu. Dalam paparannya di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, Koster menyatakan PAD dari pajak kendaraan bermotor sudah sangat jenuh. Selain itu, kendaraan bermotor merusak Bali karena polusi, juga menimbulkan kemacetan.

“Saya sudah tidak tertarik lagi dari pajak kendaraan bermotor. Kalau kita terus kejar dari kendaraan bermotor, sama saja kita mendorong masyarakat membeli mobil dan sepeda motor. Padahal, risikonya lebih tinggi: polusi dan macet. Dapat uang, tapi juga dapat asap, ini nggak bagus untuk lingkungan kita,” tandas Koster.

Koster memberanikan keluar dari potensi PAD pajak kendaraan bermotor, sehingga kontribusi dari pengembangan pariwisata budaya lebih pas. Terkait masalah ini, Koster mengaku sudah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Bali sebagai daerah pariwisata, sangat tepat kenakan biaya masuk bagi wisatawan. Sebab, memelihara seni dan budaya Bali itu biayanya mahal.

“Saya masih rancang dan pikirkan payung hukumnya. Nanti saya bawa ke DPRD Bali untuk dibahas. Gerakannya sedikit, tapi hasilnya besar, ketimbang andalkan PAD dari pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ini langkah aman. Desa adat akan kita ajak koordinasi. Jadi, tidak ada lagi pungli-pungli yang sentuh desa adat,” tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode.

Selain sektor pariwisata, Gubernur Koster juga merancang dan melakukan upaya memaksimalkan pengerahan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Pengelolaan dana-dana CSR ini sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan, akan memaksimalkan pembangunan di Bali.

“Pelindo, Pertamina, Telkom, dana-dana CSR yang wajib 5 persen itu dikelola dengan baik, diarahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, untuk pendidikan, seni, adat, dan budaya. Ini sumber PAD, jumlahnya setiap tahun cukup besar. DKI Jakarta bahkan sudah mengaturnya dengan Perda,” kata Koster.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan lembaga legislatif siap mendukung wacana eksekutif untuk menarik pendapatan baru selain dari pajak kendaraan bermotor. Mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini menyebutkan, DPRD Bali akan terlibat dalam pembahasan payung hukumnya. ”Kita mendukung-lah. DPRD Bali dalam hal ini tentu siap membahas payung hukum yang akan dipakai nanti,” ujar Adi Wiryatama.

Menurut Adi Wiryatama, pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang memerlukan biaya sangat besar dalam memeliharanya secara berkelanjutan. Dari mana biaya tersebut, tentu harus ada kontribusi. “Ada penyisihan sumber pendapatan membiayai adat dan budaya kita, yang selama ini secara tidak langsung menopang pariwisata. Ini wacana cukup lama, mudah-mudahan nanti bisa kami eksekutif- legislatif bisa mewujudkan wacana tersebut,” tegas politisi senior yang kini Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) PDIP Bali ini.

Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya akan sosialisasikan proses rancangan Perda untuk penggalian sumber pendapatan dari kontribusi pariwisata ini. “Rancangan payung hukum ini nanti saat pembahasan akan dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan stakeholder terkait. Bali harus sudah menggali sumber-sumber pendapatan lain di samping pajak kendaraan bermotor yang sudah jenuh,” tegas Adi Wiryatama. *nat