nusabali

Rapat Pembahasan APBD Induk Gaduh, karena Masalah Bansos

  • www.nusabali.com-rapat-pembahasan-apbd-induk-gaduh-karena-masalah-bansos

Rapat paripurna pembahasan APBD Induk 2019 di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (19/11), sempat memanas.

DENPASAR, NusaBali
Rapat yang awalnya sejuk mendadak jadi panas saat ditutup oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, dipicu masalah bantuan sosial (bansos). Rapat pembahasan APBD Induk 2019 di Gedung Dewan, Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita, melibatkan eksekutif. Gubernur Wayan Koster hadir dengan didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali Wayan Whiastana Ika Putra, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha. Sedangkan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama didampingi sejumlah pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

Rapat pembahasan APBD Induk 2019 berjalan normal, mulai dari membahas penggalian sumber pendapatan baru, Ranperda yang akan dimuluskan tahun 2019, sampai dengan janji Gubernur Koster memfasilitasi DPRD Bali kunjungan kerja ke luar daerah dengan dana APBD untuk menghasilkan sejumlah Perda yang akan dikebut tahun 2019.

Sejak awal, rapat disepakati selesai pukul 12.00 Wita. Sedangkan yang belum disampaikan dalam rapat, kalau ada aspirasi, bisa diserahkan secara tertulis. Sekitar pukul 11.45 Wita, Ketua Dewan Adi Wiryatama menyampaikan bahwa sudah menginjak kesepakatan rapat akan selesai 15 menit lagi. Saat itulah terjadi interupsi, diawali oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, yang menyatakan ingin bicara.

Namun, Adi Wiryatama menyampaikan sudah ada kesepakatan rapat selesai pukul 12.00 Wita. “Kita komitmen dengan kesepakatan. Bagaimana rekan-rekan? Sepakat rapat kita tutup?” tanya Adi Wiryatama yang dijawab setuju oleh anggota Dewan lainnya.

Tapi, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, langsung interupsi dan berusaha memaksa dengan teriak ‘interupsi’ berulangkali. “Interupsi pimpinan, interupsi. Kita juga punya hak bicara. Kami ingin menyampaikan pendapat,” teriak politisi Demokrat asal Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.

Ketua Dewan Adi Wiryatama selaku pimpinan sidang, tetap bersikukuh dengan komitmen awal. “Kalau ada yang belum disampaikan dalam rapat ini, nanti silakan sampaikan di lain waktu atau secara tertulis,” sanggah politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini.

Setelah Adi Wiryatama bicara, lagi-lagi Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan angkat bicara. Kali ini, Gunawan menyatakan ingin bicara dengan Gubernur Koster secara langsung. “Kami juga punya hak bicara, tolong dihormati. Kita jarang-jarang ketemu dalam forum seperti ini degan Gubernur,” sodok politisi Golkar asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.  

Belum selesai Gunawan berbicara, tiba-tiba anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Dewa Nyoman Rai Adi, ambil pengeras suara dan meminta Ketua Dewan melanjutkan rapat, dengan memberikan kesempatan kepada yang lain berbicara. Ternyata, Adi Wiryatama tidak mau kompromi. Mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005-2010) ini tetap dengan komitmen awal.

Namun, Dewa Rai Adi tetap ngotot, hingga memaksa Adi Wiryatama bernada keras. “Saya pimpinan di sisni. Saya pimpinan rapat di sini. Saya berwenang menutup rapat ini,” tegas Adi Wiryatama.

Hanya saja, Dewa Rai Adi terus saja berbicara. Pembicaraan Dewa Rai Adi mengarah ke masalah dana bansos untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Bali. Dia mengingatkan dana bansos harus dicairkan tepat waktu dan besarannya diungkap transparan.

Namun, Adi Wiryatama langsung memotong pembicaraan Dewa Rai Adi dengan mengetok palu sebanyak 3 kali, pertanda rapat ditutup. “Rapat kali ini saya akhiri dengan paramashanti ‘Om Shanti, Shanti, Shanti, Om’,” tegas Adi Wiryatama yang disusul anggota Dewan lainnya berdiri dan salaman dengan Gubernur Koster.

Ketika peserta rapat sudah bubar, Dewa Rai Adi tetap saja berbicara, sampai-sampai Gubernur Koster menghampirinya. Rai Adi menuding rapat pembahasan APBD Induk 2019 amburadul. “Ini rapat sudah amburadul, sangat amburadul. Wartawan tolong tulis besar-besar, rapat ini amburadul,” sergah politisi PDIP asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Gubernur Koster sendiri berusaha berdialog dengan Rai Adi, yang saat itu didampingi Ketua Fraksi Golkar Wayan Gunawan dan Ketua Fraksi Demokrat, Wayan Adnyana. Namun, Dewa Rai Adi tetap ngotot dengan pembahasan dana bansos yang harus transparan. Karena yang bersangkutan ngotot, Gubernur Koster akhirnya meninggalkan politisi plontos tersebut dan pilih wawancara dengan awak media.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Panca Bayu DPRD Bali, Nyoman Tirtawan, mengungkap anggota Dewan berharap bisa memfasilitasi dana bansos Rp 6 miliar per orang di tahun 2019, sesuai rancangan awal. Menurut Tirtawan, Rai Adi tidak bisa disalahkan urusan besaran bansos yang bisa ditambah dari posisi hanya Rp 4,5 miliar per anggota Dewan.

“Seharusnya, bansos dicairkan sesuai dengan KUA/PPAS dan jumlahnya sesuai rancangan awal, karena semua prosedur memenuhi, dan sudah tersedia anggarannya. Secara yuridis, semua penyusunan sudah selesai. Anggaran sudah tersedia, reses sudah, Musrenbang sudah, apalagi?” ujar politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini seusai rapat siang itu.

Tirtawan mengatakan, APBD Bali 2019 sangat melimpah, karena sejumlah program sudah selesai. Pilgub Bali 2018 ada saving, karena ada Silpa Rp 98 miliar, dana rasionalisasi sebagai Silpa Rp 48 miliar, dana insentif Rp 50 miliar. Tahun 2019, Pemprov Bali tidak keluarkan dana lagi yang besarannya mencapai Rp 200 miliar. Kemudian, kata dia, dana lain-lainnya lagi ada Rp 546 miliar. “Saya estimasi ada dana Rp 546 miliar tersedia di 2019. Kalau dipotong untuk shortcut Rp 160 miliar, Pemprov Bali masih ada Rp 394 miliar,” tandas Tirtawan. *nat

Komentar