Kader yang Mbalelo Diancam Pemecatan
Seluruh caleg Golkar berbagai level untuk Pileg 2019 wajib sosialisasikan dan memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin (Capres-Cawapres yang diusung PDIP-Golkar-PKB-PPP-NasDem-Hanura-PKPI-Perindo-PSI).
Caleg Wajib Menangkan Jokowi-Ma’ruf
DENPASAR, NusaBali
Jika tidak, mereka terancam sanksi tegas, bahkan bisa dipecat. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan sanksi tegas tersebut dikeluarkan karena pemenangan Jokowi-Ma’ruf adalah perintah induk partai dan kesepakatan bersama Tim Kampanye Nasional (TKN). “Jadi, perintah pecat kader mbalelo alias main-main dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf, tidak bisa ditawar lagi,” tegas Wijaya di Denpasar, Minggu (18/11).
“Saya rasa, semua partai akan jatuhkan sanksi kepada kader yang main-main dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Karena ini sudah merupakan keputusan Rakornas TKN di Surabaya, Oktober 2018 lalu. DPP Golkar pun menindaklanjuti keputusan Rakornas TKN. Jadi, kepada jajaran kader diinstruksikan serius memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” lanjut Wijaya.
Wijaya menyebutkan, saat Rakornas TKN Jokowi-Ma’ruf di Surabaya, parpol koalisi sudah sepakat akan menerapkan sanksi tegas kepada kadernya yang mbalelo, apalagi sampai membelot di Pilpres 2019. Urusan sanksi diserahkan kepada masing-masing partai.
“Nah, untuk Partai Golkar melalui perintah DPP, sanksinya adalah teguran keras sampai pemecatan sebagai kader. Golkar sudah membuktikan pecat salah satu kader berstatus caleg 2019 di Jawa Barat, karena ikut-ikutan hadir di acara deklarasi pemenangan Prabowo Subiianto-Sandiaga Uno (Capres-Cawapres yang diusung Gerindra-Demokrat-PAN-PKS-Berkarya),” papar Wijaya.
Wijaya pun mengingatkan kader Golkar di Bali jangan lagi main-main dengan dukungan Pilpres 2019. Sebab, dukungan Golkar terhadap Jokowi-Ma’ruf merupakan dukungan yang sudah resmi dan sah secara organisasi. “Wajib dilaksanakan. Caleg wajib sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf di bawah. Kalau tidak, ya ada teguran sampai dipecat sebagai kader Golkar. Kalau berstatus caleg, nanti dipecat sampai kursi di Dapil-nya kosong,” tandas Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf ini.
Menurut Wijaya, kader Golkar terutama yang berstatus caleg bisa sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf saat masimakrama di masyarakat. Dengan begitu, target kemenangan Jokowi-Ma’ruf 80 persen di Bali bisa terwujud. “Saya yakin kader Golkar di Bali akan melaksanakan perintah partai, sehingga Jokowi-Ma’ruf bisa aman menang 80 persen di Bali,” papar mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.
Sementara itu, Ketua TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf, IGN Alit Kusuma Kelakan, mengatakan sanksi kepada kader yang tidak sosialisasikan Jokowi-Am’ruf di akar rumput diserahkan sepenuhnya kepada induk partai pengusung. Yang jelas, kata dia, parpol koalisi sudah sepakat memberikan sanksi kepada kadernya yang tidak memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
“Kalau di PDI Perjuangan, kan juga sudah jelas ada sanksinya. Nanti sanksi itu akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan kader. Kalau soal sanksi, itu sudah urusan internal partai,” ujar Alit Kelakan yang juga Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP Bali kepada NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin.
Menurut Alit Kelakan, TKD Provinsi Bali nantinya akan sampaikan komitmen pemenangan Jokowi-Ma’ruf berikut soal sanksi dalam Rakerda TKD, 15 Desember 2018 mendatang. Rakerda TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf semula diagendakan 2 Desember 2018, namun diundur ke 15 Desember 2018.
“Kita mundurkan acara Rakerda TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf, karena perintah dari pusat. Kan TKN agendanya padat, karena kita undang juga TKN ke Bali. Nah, 2 Desember 2018 ternyata benturan jadwal, sehingga Rakerda TKD diundur jadi 15 Desember 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” jelas mantan Wagub Bali 2003-2008 dan anggota DPD RI Dapil Bali 2009-2014 ini.
Sementara, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan akan menerapkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf. Berat ringannya sanksi akan dilihat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan kader.
“Bali dapat perhatian khusus dari Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri, Red), apalagi Jokowi dideklarasikan sebagai Capres 2019-2024 di Bali. Maka, kader harus memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Kalau tidak, ya kami akan terapkan sanksi,” ujar Hasto saat Rakerda PDIP Bali di Denpasar, beberapa waktu lalu. *nat
DENPASAR, NusaBali
Jika tidak, mereka terancam sanksi tegas, bahkan bisa dipecat. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan sanksi tegas tersebut dikeluarkan karena pemenangan Jokowi-Ma’ruf adalah perintah induk partai dan kesepakatan bersama Tim Kampanye Nasional (TKN). “Jadi, perintah pecat kader mbalelo alias main-main dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf, tidak bisa ditawar lagi,” tegas Wijaya di Denpasar, Minggu (18/11).
“Saya rasa, semua partai akan jatuhkan sanksi kepada kader yang main-main dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Karena ini sudah merupakan keputusan Rakornas TKN di Surabaya, Oktober 2018 lalu. DPP Golkar pun menindaklanjuti keputusan Rakornas TKN. Jadi, kepada jajaran kader diinstruksikan serius memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” lanjut Wijaya.
Wijaya menyebutkan, saat Rakornas TKN Jokowi-Ma’ruf di Surabaya, parpol koalisi sudah sepakat akan menerapkan sanksi tegas kepada kadernya yang mbalelo, apalagi sampai membelot di Pilpres 2019. Urusan sanksi diserahkan kepada masing-masing partai.
“Nah, untuk Partai Golkar melalui perintah DPP, sanksinya adalah teguran keras sampai pemecatan sebagai kader. Golkar sudah membuktikan pecat salah satu kader berstatus caleg 2019 di Jawa Barat, karena ikut-ikutan hadir di acara deklarasi pemenangan Prabowo Subiianto-Sandiaga Uno (Capres-Cawapres yang diusung Gerindra-Demokrat-PAN-PKS-Berkarya),” papar Wijaya.
Wijaya pun mengingatkan kader Golkar di Bali jangan lagi main-main dengan dukungan Pilpres 2019. Sebab, dukungan Golkar terhadap Jokowi-Ma’ruf merupakan dukungan yang sudah resmi dan sah secara organisasi. “Wajib dilaksanakan. Caleg wajib sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf di bawah. Kalau tidak, ya ada teguran sampai dipecat sebagai kader Golkar. Kalau berstatus caleg, nanti dipecat sampai kursi di Dapil-nya kosong,” tandas Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf ini.
Menurut Wijaya, kader Golkar terutama yang berstatus caleg bisa sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf saat masimakrama di masyarakat. Dengan begitu, target kemenangan Jokowi-Ma’ruf 80 persen di Bali bisa terwujud. “Saya yakin kader Golkar di Bali akan melaksanakan perintah partai, sehingga Jokowi-Ma’ruf bisa aman menang 80 persen di Bali,” papar mantan Ketua DPD II Golkar Tabanan ini.
Sementara itu, Ketua TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf, IGN Alit Kusuma Kelakan, mengatakan sanksi kepada kader yang tidak sosialisasikan Jokowi-Am’ruf di akar rumput diserahkan sepenuhnya kepada induk partai pengusung. Yang jelas, kata dia, parpol koalisi sudah sepakat memberikan sanksi kepada kadernya yang tidak memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.
“Kalau di PDI Perjuangan, kan juga sudah jelas ada sanksinya. Nanti sanksi itu akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan kader. Kalau soal sanksi, itu sudah urusan internal partai,” ujar Alit Kelakan yang juga Wakil Ketua Bappilu DPD PDIP Bali kepada NusaBali secara terpisah, Minggu kemarin.
Menurut Alit Kelakan, TKD Provinsi Bali nantinya akan sampaikan komitmen pemenangan Jokowi-Ma’ruf berikut soal sanksi dalam Rakerda TKD, 15 Desember 2018 mendatang. Rakerda TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf semula diagendakan 2 Desember 2018, namun diundur ke 15 Desember 2018.
“Kita mundurkan acara Rakerda TKD Provinsi Bali Jokowi-Ma’ruf, karena perintah dari pusat. Kan TKN agendanya padat, karena kita undang juga TKN ke Bali. Nah, 2 Desember 2018 ternyata benturan jadwal, sehingga Rakerda TKD diundur jadi 15 Desember 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” jelas mantan Wagub Bali 2003-2008 dan anggota DPD RI Dapil Bali 2009-2014 ini.
Sementara, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menegaskan akan menerapkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf. Berat ringannya sanksi akan dilihat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan kader.
“Bali dapat perhatian khusus dari Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati Soekarnoputri, Red), apalagi Jokowi dideklarasikan sebagai Capres 2019-2024 di Bali. Maka, kader harus memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Kalau tidak, ya kami akan terapkan sanksi,” ujar Hasto saat Rakerda PDIP Bali di Denpasar, beberapa waktu lalu. *nat
Komentar