Genjot Pendapatan Negara tanpa Menekan Masyarakat
Rakor Samsat Nasional dan Penandatangan MoU e-Samsat
MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan banting tulang untuk menggali pendapatan negara baik melalui sektor pajak maupun nonpajak. Untuk mencapai target pendapatan yang diinginkan, perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru tanpa menekan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian saat hadir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara sejumlah bank nasional, daerah, dan swasta dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, PT Jasa Raharja (persero) dan 23 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi tentang layanan Samsat Online (e-Samsat) nasional tahap II 2018 di Hotel Discovery, Jalan Kartika Plaza, Kecamatan Kuta, Badung, Kamis (15/11).
Dalam penandatangan MoU e-Samsat nasional kemarin juga dihadiri oleh Gubernur atau perwakilan dari 34 Provinsi se-Indonesia, Korlantas Polri, dan Dir Lantas se-Indonesia. Tampak hadir mendampingi kapolri dalam kesempatan itu gubernur Bali I Wayan Koster dan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose.
Dalam sambutanya, Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi terobosan pembayaran Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) secara online yang bekerjasama dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 4 Bank BUMN, dan 3 bank swasta. Dia menilai terobosan semacam ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor nonpajak. Dirinya berharap hasil dari penandatanganan MoU tersebut segera dapat diterapkan dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Prinsip dasar penerimaan negara adalah bagaiman memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dan bagaimana mengelola pengeluaran seirit-iritnya tetapi tetap sasaran. Salah satu sektor pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan adalah pembayaran Samsat. Dengan pembayaran online yang menggunakan waktu singkat dan melibatkan banyak pihak saya kira pendapatan melalui pembayaran Samsat bisa diandalkan,” tutur Jenderal Tito Karnavian.
Pendapatan melalui Samsat dapat diandalkan karena kendaraan bermotor merupakan salah satu primadona di Indonesia. Bahkan pada beberapa daerah, salah satunya DKI Jakarta kata dia pendapatan Samsat menjadi sumber PAD utama. Dikatakan hal ini harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam penerapanya tak memberatkan rakyat.
“Kita harus berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari sektor kendaraan bermotor tetapi juga memikirkan agar masyarakat merasa tak ditekan oleh pemerintah. Selain itu menghindari kebocoran melalui tindakan korupsi. Salah satu untuk menghindari itu adalah dengan IT. Semua layanan publik seperti SIM, STNK, BPKB, dan lainya dibuat mudah dengan menggunakan sistem online,” tuturnya. *po
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan banting tulang untuk menggali pendapatan negara baik melalui sektor pajak maupun nonpajak. Untuk mencapai target pendapatan yang diinginkan, perlu dilakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru tanpa menekan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian saat hadir menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara sejumlah bank nasional, daerah, dan swasta dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, PT Jasa Raharja (persero) dan 23 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi tentang layanan Samsat Online (e-Samsat) nasional tahap II 2018 di Hotel Discovery, Jalan Kartika Plaza, Kecamatan Kuta, Badung, Kamis (15/11).
Dalam penandatangan MoU e-Samsat nasional kemarin juga dihadiri oleh Gubernur atau perwakilan dari 34 Provinsi se-Indonesia, Korlantas Polri, dan Dir Lantas se-Indonesia. Tampak hadir mendampingi kapolri dalam kesempatan itu gubernur Bali I Wayan Koster dan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose.
Dalam sambutanya, Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi terobosan pembayaran Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) secara online yang bekerjasama dengan 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 4 Bank BUMN, dan 3 bank swasta. Dia menilai terobosan semacam ini dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor nonpajak. Dirinya berharap hasil dari penandatanganan MoU tersebut segera dapat diterapkan dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Prinsip dasar penerimaan negara adalah bagaiman memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dan bagaimana mengelola pengeluaran seirit-iritnya tetapi tetap sasaran. Salah satu sektor pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan adalah pembayaran Samsat. Dengan pembayaran online yang menggunakan waktu singkat dan melibatkan banyak pihak saya kira pendapatan melalui pembayaran Samsat bisa diandalkan,” tutur Jenderal Tito Karnavian.
Pendapatan melalui Samsat dapat diandalkan karena kendaraan bermotor merupakan salah satu primadona di Indonesia. Bahkan pada beberapa daerah, salah satunya DKI Jakarta kata dia pendapatan Samsat menjadi sumber PAD utama. Dikatakan hal ini harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam penerapanya tak memberatkan rakyat.
“Kita harus berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari sektor kendaraan bermotor tetapi juga memikirkan agar masyarakat merasa tak ditekan oleh pemerintah. Selain itu menghindari kebocoran melalui tindakan korupsi. Salah satu untuk menghindari itu adalah dengan IT. Semua layanan publik seperti SIM, STNK, BPKB, dan lainya dibuat mudah dengan menggunakan sistem online,” tuturnya. *po
Komentar