Anggaran Pendidikan Rp 1,9 Triliun, Koster Tambah Sekolah Baru
Untuk mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ Gubernur-Wakil Gubernur Bali 2018-2023, Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, DPD PDIP Bali menggelar Lokakarya Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB), Sabtu (10/11) siang.
Dari Lokakarya PPSB DPD PDIP Bali
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD PDIP Wayan Koster selaku Gubernur Bali tegaskan pihaknya siapkan dana pendidikan Rp 1,9 triliun dalam APBD 2019, termasuk untuk tambah gedung sekolah baru. Acara Lokakarya PPSB yang digelar di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Niti Mandala Denpasar, Minggu siang, dihadiri para Bupati dari PDIP se-Bali, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, dan pengurus DPD PDIP Bali. Hadir sebagai pembicara dalam Lokakarya PPSB ini adalah Sekretaris Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDIP, Rieke Diah Pitaloka, Sekretaris Deperda PDIP Bali yang kini Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryata-ma, dan Ketua Dewan Perancang Daerah DPD PDIP Bali IGN Alit Kusuma Kelakan.
Gubernur Wayan Koster menegaskan, salah satu yang paling menjadi prioritas dalam mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ adalah program pendidikan, dengan Wajib Belajar 12 Tahn. Untuk mewujudkan program pembangunan bidang pendidikan ini, Gubernur Koster akan merealisasikan pembangunan gedung sekolah baru di Bali.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 dudah diplot sebesar Rp 1,9 triliun dalam APBD Bali. Jumlah tersebut sangat tinggi, mencapai 29,23 persen dari APBD Bali yang dirancang sebesar Rp 6,5 triliun. Menurut Gubernur Koster, ada 5 program prioritas dalam membangun Bali. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesejahteraan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial tenaga kerja. Keempat, pembangunan adat, agama, tradisi, dan budaya. Kelima, pariwisata dan infrastruktur pendukung.
“Semua ini dalam rangka visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ 5 tahun ke depan. Kita memulai dengan program Wajib Belajar 12 tahun,” jelas Gubernur Koster saat Lokakarya PPSB di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali siang itu.
Dalam program Wajib Belajar 12 Tahun ini, kata Koster, perlu adanya pembangunan gedung sekolah baru dan ruang kelas. Menurut Koster, program Wajib Belajar 12 Tahun tidak terlalu membebani anggaran. Pasalnya, selisih antara siswa SMP dengan SMA/SMK tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 11.000 orang.
“Artinya, siswa SMP yang harus tertampung ke tingkat SMA/SMK mencapai 11.000 orang. Tinggal memikirkan agar bisa ditampung bertahap. Hitungan saya, tahun 2021 mendatang bisa menjangkau semua siswa lulusan SMP, sehingga Wajib Belajar 12 Tahun itu tuntas di Bali,” papar politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode ini.
Koster menegaskan, bukan hanya di sekolah negeri didorong melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sekolah swasta juga didorong melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan dan pengembangan sekolah swasta. “Kalau ada sekolah swasta meminta, kita akan berikan. Ini memungkinakan, karena UU Pendidikan tidak membedakan sekolah swasta dan negeri,” tegas Koster.
Saat ini, kata Koster, anggaran untuk program pendidikan yang dilaksanakan Pemprov Bali mencapai Rp 1,9 triliun atau 29,23 persen dari APBD Bali. Jumlah tersebut sangat tinggi dibandingkan aturan perundang-undangan yang mensyaratkan 20 persen anggaran pendidikan.
”APBD Bali saat ini Rp 6,5 triliun. Kalau 20 persennya, itu sekitar Rp 1,3 triliun. Nanti disiapkan Rp 1,9 triliun untuk anggaran pendidikan dan ini jauh melebihi nasional. Gratis sih tidak, tapi setidaknya untuk pembiayaan pendidikan yang langsung itu tak perlu dipungut biaya lagi,” katanya.
Terkait program kesehatan yakni BPJS yang selama ini masih bermasalah, Koster berjanji akan menyelesaikan secepatnya. Koster akan ambil langkah-langkah mencari solusi terkait BPJS yang banyak dikeluhkan, dengan mengumpulkan para pakar dan ahli di bidang pelayanan kesehatan. “Nanti kita undang pakar, kita carikan solusi keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS ini. Nanti akan dibenahi dengan bersinergi bersama stakeholder terkait,” sebut Koster.
Sementara itu, Ketua Dewan Perancang Daerah DPD PDIP Bali. IGN Alit Kesuma Kelakan, mengatakan Bali dijadikan pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan PPSB oleh DPP PDIP dalam pembangunan wilayah. “Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati, Red) memerintahkan agar program yang sudah dirancang ini masuk dalam RPJMD Bali. Karena Bali juga sebagai proyek percontohan pelaksanaan PPSB,” ujar Alit Kelakan.
Alit Kelakan mengatakan, seluruh kepala daerah dari PDIP wajib mewujudkan PPSB ini di daerahnya masing-masing. ”Seluruh kepala daerah dari PDIP di Bali wajib memasukkan PPSB ini dalam RPJMD. Kita juga ingin memastikan dalam lokakarya ini bahwa program PPSB di Pemprov Bali dan kabupaten/kota berjalan secara rsinergis,” ujar mantan Wakil Gubernur Bali 2003-2008 yang juga menjabat Ketua Bappilu DPD PDIP Bali ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPD PDIP Wayan Koster selaku Gubernur Bali tegaskan pihaknya siapkan dana pendidikan Rp 1,9 triliun dalam APBD 2019, termasuk untuk tambah gedung sekolah baru. Acara Lokakarya PPSB yang digelar di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali, Jalan Banteng Baru Niti Mandala Denpasar, Minggu siang, dihadiri para Bupati dari PDIP se-Bali, anggota Fraksi PDIP DPRD Bali dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, dan pengurus DPD PDIP Bali. Hadir sebagai pembicara dalam Lokakarya PPSB ini adalah Sekretaris Analisa dan Pengendali Situasi DPP PDIP, Rieke Diah Pitaloka, Sekretaris Deperda PDIP Bali yang kini Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryata-ma, dan Ketua Dewan Perancang Daerah DPD PDIP Bali IGN Alit Kusuma Kelakan.
Gubernur Wayan Koster menegaskan, salah satu yang paling menjadi prioritas dalam mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ adalah program pendidikan, dengan Wajib Belajar 12 Tahn. Untuk mewujudkan program pembangunan bidang pendidikan ini, Gubernur Koster akan merealisasikan pembangunan gedung sekolah baru di Bali.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 dudah diplot sebesar Rp 1,9 triliun dalam APBD Bali. Jumlah tersebut sangat tinggi, mencapai 29,23 persen dari APBD Bali yang dirancang sebesar Rp 6,5 triliun. Menurut Gubernur Koster, ada 5 program prioritas dalam membangun Bali. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesejahteraan pendidikan. Ketiga, jaminan sosial tenaga kerja. Keempat, pembangunan adat, agama, tradisi, dan budaya. Kelima, pariwisata dan infrastruktur pendukung.
“Semua ini dalam rangka visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ 5 tahun ke depan. Kita memulai dengan program Wajib Belajar 12 tahun,” jelas Gubernur Koster saat Lokakarya PPSB di Kantor Sekretariat DPD PDIP Bali siang itu.
Dalam program Wajib Belajar 12 Tahun ini, kata Koster, perlu adanya pembangunan gedung sekolah baru dan ruang kelas. Menurut Koster, program Wajib Belajar 12 Tahun tidak terlalu membebani anggaran. Pasalnya, selisih antara siswa SMP dengan SMA/SMK tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 11.000 orang.
“Artinya, siswa SMP yang harus tertampung ke tingkat SMA/SMK mencapai 11.000 orang. Tinggal memikirkan agar bisa ditampung bertahap. Hitungan saya, tahun 2021 mendatang bisa menjangkau semua siswa lulusan SMP, sehingga Wajib Belajar 12 Tahun itu tuntas di Bali,” papar politisi senior PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga kali periode ini.
Koster menegaskan, bukan hanya di sekolah negeri didorong melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun. Sekolah swasta juga didorong melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan dan pengembangan sekolah swasta. “Kalau ada sekolah swasta meminta, kita akan berikan. Ini memungkinakan, karena UU Pendidikan tidak membedakan sekolah swasta dan negeri,” tegas Koster.
Saat ini, kata Koster, anggaran untuk program pendidikan yang dilaksanakan Pemprov Bali mencapai Rp 1,9 triliun atau 29,23 persen dari APBD Bali. Jumlah tersebut sangat tinggi dibandingkan aturan perundang-undangan yang mensyaratkan 20 persen anggaran pendidikan.
”APBD Bali saat ini Rp 6,5 triliun. Kalau 20 persennya, itu sekitar Rp 1,3 triliun. Nanti disiapkan Rp 1,9 triliun untuk anggaran pendidikan dan ini jauh melebihi nasional. Gratis sih tidak, tapi setidaknya untuk pembiayaan pendidikan yang langsung itu tak perlu dipungut biaya lagi,” katanya.
Terkait program kesehatan yakni BPJS yang selama ini masih bermasalah, Koster berjanji akan menyelesaikan secepatnya. Koster akan ambil langkah-langkah mencari solusi terkait BPJS yang banyak dikeluhkan, dengan mengumpulkan para pakar dan ahli di bidang pelayanan kesehatan. “Nanti kita undang pakar, kita carikan solusi keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS ini. Nanti akan dibenahi dengan bersinergi bersama stakeholder terkait,” sebut Koster.
Sementara itu, Ketua Dewan Perancang Daerah DPD PDIP Bali. IGN Alit Kesuma Kelakan, mengatakan Bali dijadikan pilot project (proyek percontohan) pelaksanaan PPSB oleh DPP PDIP dalam pembangunan wilayah. “Ibu Ketua Umum PDIP (Megawati, Red) memerintahkan agar program yang sudah dirancang ini masuk dalam RPJMD Bali. Karena Bali juga sebagai proyek percontohan pelaksanaan PPSB,” ujar Alit Kelakan.
Alit Kelakan mengatakan, seluruh kepala daerah dari PDIP wajib mewujudkan PPSB ini di daerahnya masing-masing. ”Seluruh kepala daerah dari PDIP di Bali wajib memasukkan PPSB ini dalam RPJMD. Kita juga ingin memastikan dalam lokakarya ini bahwa program PPSB di Pemprov Bali dan kabupaten/kota berjalan secara rsinergis,” ujar mantan Wakil Gubernur Bali 2003-2008 yang juga menjabat Ketua Bappilu DPD PDIP Bali ini. *nat
Komentar