Percepat Kompetensi Naker Diusulkan Rp 44 Triliun
Profesi sebagai dokter, profesi sebagai akuntan, atau perawat bisa kerja dan masuk dengan mudah. Kalau kita ngga siapkan tenaga kerja kita, termasuk sertifikasinya, kita bisa kalah” (Menko Rizal Ramli)
JAKARTA, NusaBali
Indonesia perlu segera mempercepat kompetensi tenaga kerja local. Terutama dalam menghadapi era MEA yang telah berlaku. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan sejumlah alasan perlunya meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional.
"Pertama, semakin lama tenaga kerja kita kualitasnya semakin tinggi sehingga bisa menunjang pertumbuhan ekonomi yang juga berkualitas," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/4).
Menurut dia, selama ini seringkali disebut adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena kesejahteraan kerjanya juga terbatas. "Pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas itu artinya 'skill' terbatas sehingga kesejahteraan kerjanya juga terbatas. Kami ingin yang berkualitas," ujarnya.
Rizal menambahkan, alasan lain perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja adalah guna meningkatkan ekspor tenaga kerja berkualitas. "Kalau sekarang, kita dapat 10 miliar dolar AS pada 2015 untuk ekspor tenaga kerja 'unskilled'. Diharapkan dengan transformasi ini bisa meningkatkan minimal lima kalinya. Bisa lebih tinggi," katanya.
Peningkatan kompetensi juga dibutuhkan setelah Indonesia menyepakati MEA. Menurut dia, setelah MEA berlaku, maka beberapa profesi bisa dengan mudah masuk ke negara-negara ASEAN.
"Profesi sebagai dokter, profesi sebagai akuntan, atau perawat bisa kerja dan masuk dengan mudah. Maka, kalau kita ngga siapkan tenaga kerja kita, termasuk sertifikasinya, itu tenaga kerja kita bisa kalah nanti.Akuntan semua dari Filipina atau dari mana," katanya.
Karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk menganggarkan Rp44 triliun guna mempercepat upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia menjadi tenaga profesional melalui pelatihan dan pendidikan vokasional untuk lima tahun mendatang.
"Soal anggaran, diperkirakan untuk lima tahun ke depan perlu sekitar Rp44 triliun. Itu kurang dari 10 persen dari anggaran pendidikan umum yang sebesar Rp414 triliun," kata Rizal Ramli.
Rizal seusai pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di kantornya, mengatakan pihaknya mengusulkan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar menjadi tenaga profesional Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional yang masif.Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dan akan dibahas dalam rapat cabinet.
Menurut Rizal, dasar analisa anggaran pelatihan dan pendidikan vokasional yang diusulkannya itu lantaran selama ini program kejuruan itu secara fisik sudah tersedia berupa sekolah kejuruan atau Balai Latihan Kerja (BLK) setempat.
"Jadi ada spesialisasi masing-masing. Terutama di sektor unggulan kita agar dapat kompensasi dan pengkajian lebih tinggi," katanya.
Menaker Hanif Dhakiri, dalam kesempatan yang sama, mengatakan selama ini dua pola pelatihan dan pendidikan berupa "country partner" dan "corporate associate" tersebut telah dilakukan pihaknya.
"Pengalaman di Kemenaker, kami sudah pakai pola itu. Tapi ini yang hendak kami dorong menjadi masif. Pokonya agenda kami mau dorong percepatan dan masifikasi," katanya. Ia juga mengamini pernyataan Rizal bahwa tenaga profesional dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri serta di luar negeri.
"Sehingga baik untuk dalam negeri maupun luar negeri ya judulnya tetap tenaga kerja Indonesia ini harus jadi tenaga kerja profesional Indonesia," katanya.7
Komentar