nusabali

Komisi V DPR Target Bandara Buleleng Sudah Penetapan Lokasi di 2019

  • www.nusabali.com-komisi-v-dpr-target-bandara-buleleng-sudah-penetapan-lokasi-di-2019

Komisi V DPR RI targetkan rencana pembangungan Bandara Internasional Buleleng sudah penetapan lokasi (Penlok) tahun 2019 depan.

Gubernur Estimasi Perlu Lahan 600 Ha

DENPASAR, NusaBali
Bandara ini direncanakan dibangun di kawasan Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng (Timur) dengan estimasi kebutuhan lahan seluas 600 hektare. Target tahun 2019 sudah ada Penlok Bandara Internasional Buleleng ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI (membidangi infrastruktur), Lasarus, saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (1/11) siang. Rombongan Komisi V DPR RI datang ke Bali dalam rangka menyerap aspirasi terkait dengan bidang pembangun-an infrastruktur di Pulau Dewata.

Dalam kegiatan serap aspirasi kemarin, Lasarus didampingi anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Bali, IB Putu Sukarta. Sedangkan Gubernur Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Lasarus menyatakan, bahwasanya maksud dan tujuan dari kunjungan kerja kali ini, antara lain, untuk melihat langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Bali. Pihaknya ingin mengetahui permasalahan yang menonjol dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi Bali.

Yang jelas, kata Lasarus, melihat sisi kebutuhan, Komisi V DPR RI targetkan Bandara Internasional Buleleng sudah penetapan lokasi (Penlok) tahun 2019 mendatang. "Dengan situasi pariwisata Bali yang kunjungan turisnya makin padat, harusnya tahun 2019 nanti Bandara Buleleng sudah penetapan lokasi. Kami akan mengupayaka agar tahun 2019 sudah Penlok," ujar anggota Fraksi PDIP DPR RI Dapil Kalimantan Barat ini.

Lasarus menegaskan, Komisi V DPR mendukung usulan Gubernur Wayan Koster bahwa Bali memang harus didukung dengan infrastuktur Bandara Internasional yang memadai. Saat ini, kata dia, Bali sudah akan dibantu pembangunan Short Cut Denpasar-Singaraja. "Kami mendukung Bali sebagai pariwisata dunia harus dapat infrastruktur yang memadai dan segera," kataLasarus menanggapi pemaparan Gu-bernur Bali Wayan Koster dalam pertemuan kemarin.

Sementara itu, Gubernur Koster dalam pertemuan kemarin menyampaikan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, selama ini menjadi langganan tuan rumah atau tempat penyelenggaraan berbagai event berskala internasional, seperti Annual Meeting IMF-World Bank 2018 dan Our Ocean Conference (OOC) 2018. Namun, Bali masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya, masalah infrastruk-tur sebagai pendukung pariwisata itu sendiri.

"Maka, perbaikan infrastruktur telah menjadi prioritas pembangunan ke depannya, baik pembangunan infrastruktur transportasi udara, laut, maupun darat. Pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara terintegrasi," ujar Gubernur Koster.

Terkait infrastruktur transportasi udara, Koster menyampaikan bahwa saat ini Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung sudah dilakukan perluasan parkir pesawat jelang perhelatan IMF-WB 2018. Ke depannya, pihak  bandara akan melakukan perluasan lagi untuk run way (landasan pacu) dan parkir pesawat yang rencananya selesai dalam beberapa tahun.

"Tetapi, kapasitas Bandara Internasional Ngurah Rai belum memadai dan lalulintasnya masih sangat padat. Untuk itu, pemerintah mencanangkan pembangunan bandara baru di Buleleng. Selain untuk mengurangi kepadatan Bandara Internasional Ngurah Rai, pembangunan Bandara Buleleng juga untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara," tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Koster menyebutkan, Bandara Internasional Buleleng sudah berproses penentuan lokasinya. Kebutuhan lahan untuk bandara diperkirakan mencapai seluas 600 hektare. "Ini priroritas kami. Lahan yang diperlukan 600 hektare. Sementara ini lokasinya di darat kawasan Kecamatan Kubutambahan. Jadi urusan kebutuhan lahan ini kita selesaikan dulu," ujar Koster.

Selain transportasi udara, Koster kemarin juga membeber pembangunan infrastruktur jalur darat dan jalur laut. Untuk infrastruktur transportasi darat, akan dibangun beberap titik Short Cut (Jalan Pintas) Jalur Utama Denpasar-Singaraja via Bedugul dan Short Cut di Jalur Utama Denpasar-Gilimanuk.

Menurut Koster, pembangunan Short Cut di Jalur Utama Denpasar-Singaraja bisa diprioritaskan. Rencananya, ada 5 Short Cut yang akan dibangun di Jalur Denpasar-Singaraja via Bedugul, yakni Short Cut Titik 1-2, Titik 3-4, Titik-5-6, Titik 7-8, dan Titik 9-10, dengan dukungan anggaran dari APBN. Yang paling awal dibangun tahun 2019 adalah Short Cut Titik-5-6 di Desa Wanagiri-Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng sepanjang 1,9 kilometer. “Setelah Short Cut Denpasar-Singaraja, pusat diharapkan menganggarkan pembangunan Short Cut Denpasar-Gilimanuk,” katanya.

Sedangkan pembangunan infrastruktur transportasi laut, kata Koster, ada pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan untuk Kapal Pesiar. Semua ini telah menjadi salah satu agenda pembangunan infrastruktur Bali ke depan dengan menggandeng pemerintah pusat dan pihak terkait.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada dan meminta dukungan dari Komisi V DPR RI untuk mewujudkannya. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali sangat memerlukan infrastruktur yang memadai. Didukung alam yang bersih dan udara yang sehat, pariwisata Bali ke depan diharapkan lebih baik lagi," tegas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode.

Koster mengatakan, dengan APBD Bali yang terbatas, pihaknya menyerahkan dan mohon dukungan Komisi V DPR RI. "Kalau anggaran kami kan terbatas. Jadi, kami tidak bisa banyak menyampaikan selain memohon dukungan Komisi V.”

Sebelumnya, Pemnkab Buleleng sebelumnya untuk kali pertama rapat membahas rencana pembangunan Bandara Internasional, Senin (29/10) lalu. Dalam rapat perdana pembahadan Bandara Internasional yang digelar di Kantor Bupati Buleleng, Jalan Pahlawan Singaraja hari ini, Bupati Putu Agus Suradnyana menghadirkan pula prajuru adat Desa Pakraman Kubutambahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja. *nat

loading...

Komentar