Pemkot Denpasar Raih Penghargaan National Procureent Award 2018
Satu-Satunya di Bali pada Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kota Denpasar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar meraih anugerah National Procureent Award (NPA) 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala LKPP RI Agus Prabowo diterima Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidartha pada rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPSE seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh LKPP RI di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung pada Selasa (30/10).
Sebagaimana diketahui bahwa penghargaan ini berkaitan erat dengan pemenuhan standarisasi LPSE sesuai dengan ketentuan dari LKPP RI. Untuk bisa menerapkan standarisasi tersebut sebuah LPSE harus memenuhi 17 standarisasi yang terdiri dari berbagai komponen, baik itu kelengkapan dokumen legalitas kelembagaan, infrastruktur, Standar Operasional Manajemen (SPM), Sumber Daya Manusia (SDM), hingga alokasi anggaran. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa National Procurement Award yang diterima Kota Denpasar tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Denpasar di bawah arahan Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara dengan dukungan semua berbagai elemen masyarakat.
Terkait penghargaan ini, Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidartha didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Arta Berata, Kabag Pegadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mengungkapkan bahwa ini merupakan komitmen Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara di dalam penerapan electronic procurement dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. "Tahun ini Pemkot Denpasar meraih penghargaan National Procurement Award dari LKPP RI. Ini merupakan komitmen serta arahan bapak Walikota bersama Wakil Walikota di dalam penerapan eProcurement di Kota Denpasar, karena memang telah terbukti dengan penerapan eProcument kami dapat mengikis potensi penyimpangan dalam proses belanja barang/ jasa daerah," ujarnya.
Jimmy Sidartha mengatakan penilaian ini telah dilaksanakan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang melakukan Monitoring Evaluasi serta Penilaian on-site Standardisasi LPSE : 2014 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar pada Mei 2018 lalu. Indikator penilaian ini merupakan pemenuhan 17 standarisasi yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar seperti Kebijakan Layanan, Pengorganisasian Layanan, SDM, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Aset serta Pengelolaan Risiko.
Selama ini Pemkot Denpasar telah memenuhi sebanyak 12 standarisasi, namun dengan kerja keras, evaluasi serta komitmen bersama dalam memenuhi 17 standarisasi yang menjadi indikator penilaian sehingga dapat memperoleh penghargaan tersebut. Di Bali adapun yang memperoleh standarisasi tersebut yakni Pronvinsi Bali, Universitas Udayana, serta Kota Denpasar. *mi
Pemerintah Kota Denpasar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar meraih anugerah National Procureent Award (NPA) 2018 kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala LKPP RI Agus Prabowo diterima Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidartha pada rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPSE seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh LKPP RI di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung pada Selasa (30/10).
Sebagaimana diketahui bahwa penghargaan ini berkaitan erat dengan pemenuhan standarisasi LPSE sesuai dengan ketentuan dari LKPP RI. Untuk bisa menerapkan standarisasi tersebut sebuah LPSE harus memenuhi 17 standarisasi yang terdiri dari berbagai komponen, baik itu kelengkapan dokumen legalitas kelembagaan, infrastruktur, Standar Operasional Manajemen (SPM), Sumber Daya Manusia (SDM), hingga alokasi anggaran. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa National Procurement Award yang diterima Kota Denpasar tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Denpasar di bawah arahan Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara dengan dukungan semua berbagai elemen masyarakat.
Terkait penghargaan ini, Asisten Administrasi Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Nyoman Ngurah Jimmy Sidartha didampingi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Arta Berata, Kabag Pegadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar, AA Gde Risnawan mengungkapkan bahwa ini merupakan komitmen Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota, IGN Jaya Negara di dalam penerapan electronic procurement dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. "Tahun ini Pemkot Denpasar meraih penghargaan National Procurement Award dari LKPP RI. Ini merupakan komitmen serta arahan bapak Walikota bersama Wakil Walikota di dalam penerapan eProcurement di Kota Denpasar, karena memang telah terbukti dengan penerapan eProcument kami dapat mengikis potensi penyimpangan dalam proses belanja barang/ jasa daerah," ujarnya.
Jimmy Sidartha mengatakan penilaian ini telah dilaksanakan Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang melakukan Monitoring Evaluasi serta Penilaian on-site Standardisasi LPSE : 2014 di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Denpasar pada Mei 2018 lalu. Indikator penilaian ini merupakan pemenuhan 17 standarisasi yang telah dilaksanakan Pemkot Denpasar seperti Kebijakan Layanan, Pengorganisasian Layanan, SDM, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Aset serta Pengelolaan Risiko.
Selama ini Pemkot Denpasar telah memenuhi sebanyak 12 standarisasi, namun dengan kerja keras, evaluasi serta komitmen bersama dalam memenuhi 17 standarisasi yang menjadi indikator penilaian sehingga dapat memperoleh penghargaan tersebut. Di Bali adapun yang memperoleh standarisasi tersebut yakni Pronvinsi Bali, Universitas Udayana, serta Kota Denpasar. *mi
Komentar