Dewan Ngotot Anggaran Sektor Pertanian Ditambah
DPRD Buleleng menemukan beberapa dinas yang berkaitan dengan sektor pertanian masih perlu tambahan dana.
SINGARAJA, NusaBali
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng pun didesak menambah pagu anggaran di dinas terkait tersebut. Desakan itu disampaikan Komisi II DPRD Buleleng saat rapat dengar pendapat dengan dinas terkait yakni Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan, Senin (29/10) di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.
Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa mengatakan, dinas terkait tersebut dihadirkan guna mengetahui program kerja di bidang pertanian. Sebab Pemkab Buleleng dengan semangat kerja selalu menyebut sinergitas antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas. Namun komitmen melaksanakan slogan kerja tersebut dipandang masih kurang.
“Slogan itu bagus, apabila terimplementasi secara riil di masing-masing instansi. Kami ingin ada sinergi program lintas instansi, khususnya di bidang pertanian,” kata politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini.
Menurut Mangku Budiasa, ada beberapa kegiatan di Dinas Pertanian yang sangat membantu petani sehingga perlu tambahan dana. Diantaanya pengadaan alat sarana pertanian, seperti traktor, power tracer, dan perontok gabah. Ia berharap TAPD bisa menambah anggaran pada kegiatan tersebut, sehingga lebih banyak lagi petani yang menerima manfaat.
“Justru pengadaan ekskavator itu yang kami pertanyakan urgensinya. Apa sih urgensinya Dinas Pertanian mengadakan ekskavator. Perawatan juga tinggi, biaya bagi petani juga tinggi. Kalau mau pengadaan, silahkan bawa ke Dinas PU atau BPBD. Di Dinas Pertanian biar alat sarana pertanian saja,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Nyoman Genep mengatakan, pihaknya telah menghapus rencana pengadaan ekskavator dan kendaraan angkut senilai Rp 3,6 miliar. Sebab hingga kini alat tersebut belum tercantum dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami sudah usulkan pada Bappeda agar tidak dilaksanakan. Mumpung program lain butuh anggaran juga, kami usulkan biar dihapus. Program kegiatan lainnya tidak ada yang terganggu, tetap berjalan,” tegas Genep. *k19
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng pun didesak menambah pagu anggaran di dinas terkait tersebut. Desakan itu disampaikan Komisi II DPRD Buleleng saat rapat dengar pendapat dengan dinas terkait yakni Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan, Senin (29/10) di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.
Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa mengatakan, dinas terkait tersebut dihadirkan guna mengetahui program kerja di bidang pertanian. Sebab Pemkab Buleleng dengan semangat kerja selalu menyebut sinergitas antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas. Namun komitmen melaksanakan slogan kerja tersebut dipandang masih kurang.
“Slogan itu bagus, apabila terimplementasi secara riil di masing-masing instansi. Kami ingin ada sinergi program lintas instansi, khususnya di bidang pertanian,” kata politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini.
Menurut Mangku Budiasa, ada beberapa kegiatan di Dinas Pertanian yang sangat membantu petani sehingga perlu tambahan dana. Diantaanya pengadaan alat sarana pertanian, seperti traktor, power tracer, dan perontok gabah. Ia berharap TAPD bisa menambah anggaran pada kegiatan tersebut, sehingga lebih banyak lagi petani yang menerima manfaat.
“Justru pengadaan ekskavator itu yang kami pertanyakan urgensinya. Apa sih urgensinya Dinas Pertanian mengadakan ekskavator. Perawatan juga tinggi, biaya bagi petani juga tinggi. Kalau mau pengadaan, silahkan bawa ke Dinas PU atau BPBD. Di Dinas Pertanian biar alat sarana pertanian saja,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Buleleng, Nyoman Genep mengatakan, pihaknya telah menghapus rencana pengadaan ekskavator dan kendaraan angkut senilai Rp 3,6 miliar. Sebab hingga kini alat tersebut belum tercantum dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami sudah usulkan pada Bappeda agar tidak dilaksanakan. Mumpung program lain butuh anggaran juga, kami usulkan biar dihapus. Program kegiatan lainnya tidak ada yang terganggu, tetap berjalan,” tegas Genep. *k19
Komentar