Tingkatkan PAD Perlu Optimalisasi Peran Perusahaan Daerah
Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar
MANGUPURA, NusaBali
Fraksi Partai Golkar DPRD Badung juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apresiasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (25/10) kemarin. Namun, Fraksi Golkar memberi masukan bahwa perlu optimalisasi peran perusahaan daerah sebagai penyumbang salah satu sumber pendapatan. Salah satunya adalah pemberdayaan terhadap keberadaan PD Pasar yang pada tahun 2019 hanya ditarget Rp 318 juta lebih.
“Penganggaran yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga bertujuan untuk profit oriented,” ujar I Gede Suraharja saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar.
Rapat dengan agenda Pemandangan Umum (PU) fraks-fraksi terhadap Ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 29/2013 tentang LPD tersebut, dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunardan. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa serta pimpinan organisasi perangkat daerah Badung di ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung.
Seperti diketahui, pendapatan daerah dalam RAPBD 2019, dirancang sebesar Rp 10,09 triliun atau meningkat 53,67 persen dari APBD induk 2018. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,45 triliun atau meningkat 44,52 persen dari APBD Induk 2018. Sedangkan, pembiayaan daerah dirancang Rp 362,2 miliar.
Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 tersebut, Fraksi Golkar menilai, rancangan belanja untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Badung lebih mengutamakan skala prioritas pada urusan wajib dan pilihan untuk kesejahteraan masyarakat Badung.
Meski begitu, Fraksi Golkar mengingatkan, agar proyeksi peningkatan PAD harus didasarkan pada kajian teknis yang bisa dipertanggung jawabkan. “Agar tidak ada kesan PAD tidak tercapai karena memang target yang ditentukan tidak sesuai dengan potensi yang ada,” kata Suraharja.
Dalam penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan dasar hukum dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik, Fraksi Golkar menilai perlu dilakukan langkah konkrit. “Potensi-potensi terhadap piutang pajak yang belum tertagih agar dioptimalkan sehingga pendapatan pajak daerah meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang selama ini telah dilakukan. Namun demikian, dalam pemberian bantuan tersebut perlu dilakukan evaluasi sehingga bantuan tersebut memiliki standarisasi. Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum terhadap keberadaan Desa Penarungan dan Desa Kuwum sebagai desa wisata. Sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata.
Pada bidang pendidikan, Fraksi Golkar menilai, perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam pendistribusian peserta didik baik di sekolah negeri maupun swasta utamanya peserta didik baru.
Kemudian, fraksi yang diketuai I Gusti Ngurah Shaskara ini, mendorong kelanjutan pembangunan RSUD Mangusada, sehingga daya tampung dan fasilitasnya semakin meningkat. “Di wilayah Kuta Selatan juga perlu dibangun rumah sakit. Karena, jika masyarakat berobat ke RSUD Mangusada jaraknya cukup jauh dan lalu lintas padat,” usulnya. *asa
Fraksi Partai Golkar DPRD Badung juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apresiasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (25/10) kemarin. Namun, Fraksi Golkar memberi masukan bahwa perlu optimalisasi peran perusahaan daerah sebagai penyumbang salah satu sumber pendapatan. Salah satunya adalah pemberdayaan terhadap keberadaan PD Pasar yang pada tahun 2019 hanya ditarget Rp 318 juta lebih.
“Penganggaran yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga bertujuan untuk profit oriented,” ujar I Gede Suraharja saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar.
Rapat dengan agenda Pemandangan Umum (PU) fraks-fraksi terhadap Ranperda APBD Badung Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda 29/2013 tentang LPD tersebut, dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunardan. Rapat juga dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda Wayan Adi Arnawa serta pimpinan organisasi perangkat daerah Badung di ruang Pertemuan Madya Gosana DPRD Badung.
Seperti diketahui, pendapatan daerah dalam RAPBD 2019, dirancang sebesar Rp 10,09 triliun atau meningkat 53,67 persen dari APBD induk 2018. Belanja daerah dirancang sebesar Rp 10,45 triliun atau meningkat 44,52 persen dari APBD Induk 2018. Sedangkan, pembiayaan daerah dirancang Rp 362,2 miliar.
Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2019 tersebut, Fraksi Golkar menilai, rancangan belanja untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Badung lebih mengutamakan skala prioritas pada urusan wajib dan pilihan untuk kesejahteraan masyarakat Badung.
Meski begitu, Fraksi Golkar mengingatkan, agar proyeksi peningkatan PAD harus didasarkan pada kajian teknis yang bisa dipertanggung jawabkan. “Agar tidak ada kesan PAD tidak tercapai karena memang target yang ditentukan tidak sesuai dengan potensi yang ada,” kata Suraharja.
Dalam penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan dasar hukum dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik, Fraksi Golkar menilai perlu dilakukan langkah konkrit. “Potensi-potensi terhadap piutang pajak yang belum tertagih agar dioptimalkan sehingga pendapatan pajak daerah meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang selama ini telah dilakukan. Namun demikian, dalam pemberian bantuan tersebut perlu dilakukan evaluasi sehingga bantuan tersebut memiliki standarisasi. Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum terhadap keberadaan Desa Penarungan dan Desa Kuwum sebagai desa wisata. Sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata.
Pada bidang pendidikan, Fraksi Golkar menilai, perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam pendistribusian peserta didik baik di sekolah negeri maupun swasta utamanya peserta didik baru.
Kemudian, fraksi yang diketuai I Gusti Ngurah Shaskara ini, mendorong kelanjutan pembangunan RSUD Mangusada, sehingga daya tampung dan fasilitasnya semakin meningkat. “Di wilayah Kuta Selatan juga perlu dibangun rumah sakit. Karena, jika masyarakat berobat ke RSUD Mangusada jaraknya cukup jauh dan lalu lintas padat,” usulnya. *asa
1
Komentar