Stakeholder Bali Diminta Berkoordinasi
Antisipasi dan penyelesaian kasus obral pariwisata akan dilakukan menyeluruh, menjadi kebijakan nasional.
Terkait Praktik Guide Ilegal dan Obral Pariwisata
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Pusat, lewat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta semua stakeholder atau pemangku kepentingan di Bali untuk saling berkoordinasi, mencari solusi terkait obral pariwisata Bali di China. Rumusan solusi-solusi tersebut akan dilakukan lewat gelaran FGD-FGD (focus group discussion) yang akan digelar dengan berbagai pihak terkait.
Di pihak lain, Bali juga berharap solusi atau perbaikan yang sama dilakukan di daerah atau kawasan wisata lainnya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Anak Agung Gede Yuniarta Putra, Minggu (21/10).”Tidak hanya dilakukan oleh Bali, tetapi juga secara nasional,” tegasnya di sela-sela perayaan HUT Ke-30 HPI Bali di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar.
Karena lanjut Gung Yuniarta, sapaan Anak Agung Gede Yuniarta Putra, selain Bali ada daerah-daerah lain yang juga menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Karenanya menurut Gung Yuniarta, ada semacam kesamaan dengan daerah- daerah atau kawasan wisata lainnya. “Kalau kita hanya lakukan di Bali saja, kemudian di daerah lain tidak melakukan hal yang sama itu sama saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Gung Yuniarta mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenpar terkait persoalan tersebut, termasuk praktik guide ilegal. “Responsnya, kami diminta saling koordinasi,”ucapnya.
Harapannya, semua agar menjadi lebih baik. Demikian juga dengan stakeholder pariwisata Bali. Tegasnya, dengan koordinasi tersebut, langkah apa yang dilakukan jangan sampai menyinggung pemerintahan, menyinggung perasaan warga China) Gung Yuniarta mengiyakan, persoalan tersebut cukup sensitif. “Semua kita ada standar-standar, mana yang kita boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.
Sementara terkait praktik pramuwisata ilegal yang beberapa kali, Ketua HPI Bali I Nyoman Nuarta menyatakan HPI Bali terimbas. Nuarta menyebut contoh kasus terakhir, dugaan perkosaan yang dilakukan terhadap wisatawan oleh oknum pramuwisata ilegal. “Setelah dicek di polisi, itu bukan anggota HPI Bali, tetapi kami yang menerima stigma negatif,” ungkap I Nyoman Nuarta.
Karena itu, Nuarta berharap semua pihak mencermati dengan benar, seandainya hal-hal yang menyangkut kepramuwisataan. “Kami hanya bertanggungjawab terhadap guide yang menjadi anggota DPD HPI Bali,” tegas Nuarta. Nuarta berharap, peringatan Hut -30 HPI Bali, menjadi momentum semakin membuat solid HPI.” Tidak ada lagi ada ego sektoral, baik antar divisi bahasa maupun antar komisariat,” tegas Nuarta. *k17
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Pusat, lewat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta semua stakeholder atau pemangku kepentingan di Bali untuk saling berkoordinasi, mencari solusi terkait obral pariwisata Bali di China. Rumusan solusi-solusi tersebut akan dilakukan lewat gelaran FGD-FGD (focus group discussion) yang akan digelar dengan berbagai pihak terkait.
Di pihak lain, Bali juga berharap solusi atau perbaikan yang sama dilakukan di daerah atau kawasan wisata lainnya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali Anak Agung Gede Yuniarta Putra, Minggu (21/10).”Tidak hanya dilakukan oleh Bali, tetapi juga secara nasional,” tegasnya di sela-sela perayaan HUT Ke-30 HPI Bali di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar.
Karena lanjut Gung Yuniarta, sapaan Anak Agung Gede Yuniarta Putra, selain Bali ada daerah-daerah lain yang juga menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Karenanya menurut Gung Yuniarta, ada semacam kesamaan dengan daerah- daerah atau kawasan wisata lainnya. “Kalau kita hanya lakukan di Bali saja, kemudian di daerah lain tidak melakukan hal yang sama itu sama saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Gung Yuniarta mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenpar terkait persoalan tersebut, termasuk praktik guide ilegal. “Responsnya, kami diminta saling koordinasi,”ucapnya.
Harapannya, semua agar menjadi lebih baik. Demikian juga dengan stakeholder pariwisata Bali. Tegasnya, dengan koordinasi tersebut, langkah apa yang dilakukan jangan sampai menyinggung pemerintahan, menyinggung perasaan warga China) Gung Yuniarta mengiyakan, persoalan tersebut cukup sensitif. “Semua kita ada standar-standar, mana yang kita boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Ini yang harus kita pahami bersama,” ujarnya.
Sementara terkait praktik pramuwisata ilegal yang beberapa kali, Ketua HPI Bali I Nyoman Nuarta menyatakan HPI Bali terimbas. Nuarta menyebut contoh kasus terakhir, dugaan perkosaan yang dilakukan terhadap wisatawan oleh oknum pramuwisata ilegal. “Setelah dicek di polisi, itu bukan anggota HPI Bali, tetapi kami yang menerima stigma negatif,” ungkap I Nyoman Nuarta.
Karena itu, Nuarta berharap semua pihak mencermati dengan benar, seandainya hal-hal yang menyangkut kepramuwisataan. “Kami hanya bertanggungjawab terhadap guide yang menjadi anggota DPD HPI Bali,” tegas Nuarta. Nuarta berharap, peringatan Hut -30 HPI Bali, menjadi momentum semakin membuat solid HPI.” Tidak ada lagi ada ego sektoral, baik antar divisi bahasa maupun antar komisariat,” tegas Nuarta. *k17
Komentar