Disayangkan, Buleleng Nihil Perempuan
Komisioner KPU Bali 2018-2023 dan KPU Kabupaten/Kota 2018-2023 se-Bali (Kecuali KPU Klungkung) sudah dilantik, dengan meloloskan total 11 Srikandi sebagai komisioner.
10 Srikandi Lolos KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota
DENPASAR, NusaBali
Lolosnya 11 Srikandiini diapresissi Bali Sruti, LSM yang getol menyuarakan keterwakilan peremuan di pentas politik. Namun, Bali Sruti sangat menyayangkan KPU Buleleng justru nihil perempuan.
Buleleng menjadi satu-satunya daerah yang gagal meloloskan perempuan sebagai Komisioner KPU Buleleng 2018-2023. Figur yang terpilih duduk di KPU Buleleng semuanya laki-laki, yakni Nyoman Gede Tjakra Budaya, Gede Sutrawan, Made Sumertana, Komang Ddudhi Udayana, dan Gede Bandem Samudra.
Di luar Buleleng, semua KPU di Bali meloloskan figur perempuan sebagai komisioner. KPU Bali 2018-2023, misalnya, meluncurkan Luh Putu Sri Widyastini (mantan anggota KPU Buleleng 2013-2018) sebagai komisioner. Sedangkan KPU Tabanan 2018-2023 meloloskan dua Srikandi sekaligus: Luh Putu Suaryani (new comer) dan Luh Made Sunadi (incumbent).
Selain mereka, ada 8 Srikandi lagi yang terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten/Kota 2018-2023. Mereka masing-masing Putu Deasy Natalia (incumbent yang terpilih kembali sebagai Komisioner KPU Karangasem), Ni Luh Putu Kusmirayanti (new comer/KPU Karangasem), Ni Putu Angelia (new comer/KPU Jembrana), Ni Putu Anom Januwiranti (new comer/KPU Bangli), Ni Luh Putu Rieke Chrisyanti (incumbent/KPU Gianyar), Dewa Ayu Seka Anggraeni (new comer/KPU Denpasar), Ni Ketut Dharmayanti Laksmi (new comer/KPU Denpasar), dan Ni Luh Nesia Padma Candi (incumbent/KPU Badung).
Dengan terpilihnya 11 Srikandi sebagai Komisioner KPU Bali dan 8 KPU Kabupaten/Kota se-Bali (di luar KPU Klungkung) ini, berarti keterwakilan perempuan mencapai 24,44 persen dari total 45 komisioner terpilih. Ketua Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu, tetap meng-apresiasi terpilihnya 11 Srikandi ini. Namun, Riniti menyayangkan KPU Buleleng tidak meloloskan Srikandi sebagai komisioner.
“Dalam periode 2013-2018 lalu, KPU Jembrana tidak ada perempuannya. Sekarang (periode 2018-2023) KPU Jembrana meloloskan satu figur perempuan. Tapi, justru KPU Buleleng nihil perempuan. Sayang sekali,” ujar Riniti kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (19/10).
Riniti menyebutkan, KPU Klungkung yang belum habis masa jabatannya, saat ini punya 3 komisioner perempuan. Riniti berharap dalam seleksi KPU Klungkung 2019-2024 mendatang, bisa bertahan ada 3 komisioner perempuan. “Saya berharap semoga saja periode berikut nanti jumlah komisioner perempuan di KPU Klungkung tetap 3 orang,” harap mantan Komisioner KPU Bali 2008-2013 ini.
Menurut Riniti, di semua lembaga penyelenggara Pemilu, keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan, karena amanat UU. Lembaga kepemiluan-lah sebagai contoh bagi keterwakilan perempuan di partai politik atau parlemen. “Mengapa perlu keterwakilan perempuan di parpol? Karena dalam demokrasi yang kita anut, partisipasi perempuan sudah sepatutnya ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik dan politik, yang akan menentukan seluruh kehidupan masyarakat kita. Tanpa keikutsertaan perempuan dalam menentukan kebijakan, maka bukan demokrasi namanya,” tandas Riniti.
Terkait masalah Srikandi yang lolos sebagai Komisioner KPU sudah memenuhi kompetensi atau tidak, menurut Riniti, yang jelas mereka telah melewati seleksi ketat. Karenanya, mereka mempunyai kompetensi sebagai penyelenggara Pemilu. Namun, Soal pemahaman gender dan pentingnya keterwakilan perempuan, mereka harus belajar lebih banyak untuk memahaminya. Mereka harus paham bahwa mereka ada di sana.
”Saat ini, amanat UU yang mengakomodasi keterwakilan perempuan. Hal ini tidak hanya harus dipahami komisioner perempuan saja, tapi juga laki-laki. Dengan demikian, pemahaman ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam setiap perhelatan Pemilu,” beber akademisi dari Universitas Ngurah Rai Denpasar ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Lolosnya 11 Srikandiini diapresissi Bali Sruti, LSM yang getol menyuarakan keterwakilan peremuan di pentas politik. Namun, Bali Sruti sangat menyayangkan KPU Buleleng justru nihil perempuan.
Buleleng menjadi satu-satunya daerah yang gagal meloloskan perempuan sebagai Komisioner KPU Buleleng 2018-2023. Figur yang terpilih duduk di KPU Buleleng semuanya laki-laki, yakni Nyoman Gede Tjakra Budaya, Gede Sutrawan, Made Sumertana, Komang Ddudhi Udayana, dan Gede Bandem Samudra.
Di luar Buleleng, semua KPU di Bali meloloskan figur perempuan sebagai komisioner. KPU Bali 2018-2023, misalnya, meluncurkan Luh Putu Sri Widyastini (mantan anggota KPU Buleleng 2013-2018) sebagai komisioner. Sedangkan KPU Tabanan 2018-2023 meloloskan dua Srikandi sekaligus: Luh Putu Suaryani (new comer) dan Luh Made Sunadi (incumbent).
Selain mereka, ada 8 Srikandi lagi yang terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten/Kota 2018-2023. Mereka masing-masing Putu Deasy Natalia (incumbent yang terpilih kembali sebagai Komisioner KPU Karangasem), Ni Luh Putu Kusmirayanti (new comer/KPU Karangasem), Ni Putu Angelia (new comer/KPU Jembrana), Ni Putu Anom Januwiranti (new comer/KPU Bangli), Ni Luh Putu Rieke Chrisyanti (incumbent/KPU Gianyar), Dewa Ayu Seka Anggraeni (new comer/KPU Denpasar), Ni Ketut Dharmayanti Laksmi (new comer/KPU Denpasar), dan Ni Luh Nesia Padma Candi (incumbent/KPU Badung).
Dengan terpilihnya 11 Srikandi sebagai Komisioner KPU Bali dan 8 KPU Kabupaten/Kota se-Bali (di luar KPU Klungkung) ini, berarti keterwakilan perempuan mencapai 24,44 persen dari total 45 komisioner terpilih. Ketua Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu, tetap meng-apresiasi terpilihnya 11 Srikandi ini. Namun, Riniti menyayangkan KPU Buleleng tidak meloloskan Srikandi sebagai komisioner.
“Dalam periode 2013-2018 lalu, KPU Jembrana tidak ada perempuannya. Sekarang (periode 2018-2023) KPU Jembrana meloloskan satu figur perempuan. Tapi, justru KPU Buleleng nihil perempuan. Sayang sekali,” ujar Riniti kepada NusaBali di Denpasar, Jumat (19/10).
Riniti menyebutkan, KPU Klungkung yang belum habis masa jabatannya, saat ini punya 3 komisioner perempuan. Riniti berharap dalam seleksi KPU Klungkung 2019-2024 mendatang, bisa bertahan ada 3 komisioner perempuan. “Saya berharap semoga saja periode berikut nanti jumlah komisioner perempuan di KPU Klungkung tetap 3 orang,” harap mantan Komisioner KPU Bali 2008-2013 ini.
Menurut Riniti, di semua lembaga penyelenggara Pemilu, keterwakilan perempuan merupakan keniscayaan, karena amanat UU. Lembaga kepemiluan-lah sebagai contoh bagi keterwakilan perempuan di partai politik atau parlemen. “Mengapa perlu keterwakilan perempuan di parpol? Karena dalam demokrasi yang kita anut, partisipasi perempuan sudah sepatutnya ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik dan politik, yang akan menentukan seluruh kehidupan masyarakat kita. Tanpa keikutsertaan perempuan dalam menentukan kebijakan, maka bukan demokrasi namanya,” tandas Riniti.
Terkait masalah Srikandi yang lolos sebagai Komisioner KPU sudah memenuhi kompetensi atau tidak, menurut Riniti, yang jelas mereka telah melewati seleksi ketat. Karenanya, mereka mempunyai kompetensi sebagai penyelenggara Pemilu. Namun, Soal pemahaman gender dan pentingnya keterwakilan perempuan, mereka harus belajar lebih banyak untuk memahaminya. Mereka harus paham bahwa mereka ada di sana.
”Saat ini, amanat UU yang mengakomodasi keterwakilan perempuan. Hal ini tidak hanya harus dipahami komisioner perempuan saja, tapi juga laki-laki. Dengan demikian, pemahaman ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam setiap perhelatan Pemilu,” beber akademisi dari Universitas Ngurah Rai Denpasar ini. *nat
1
Komentar