122 Bangunan Rusak Akibat Gempa Situbondo
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana masih terus menghimpun data kerusakan bangunan, akibat gempa berkekuatan 6,4 SR di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (11/10) dini hari.
NEGARA, NusaBali
Sesuai data sementara hingga Selasa (16/10), sudah terhimpun data kerusakan sebanyak 122 bangunan. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana, ditemui di sela-sela acara pemelaspasan Kantor BPBD Jembrana, Selasa kemarin, mengatakan selain pendataan langsung dari BPBD, ratusan kerusakan bangunan itu juga terhimpun sesuai laporan yang masuk dari dua desa/kelurahan. Yaitu dari pihak Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, dan pihak Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana. “Sementara hanya ada dua desa yang melapor,” katanya.
Sementara untuk 49 desa/kelurahan lainnya, dipastikan belum melapor hingga Selasa kemarin. Disinyalir, beberapa desa/kelurahan lainnya itu, tidak melapor karena dampak kerusakan yang tidak begitu signifikan, atau memang sudah terdata oleh BPBD. Seperti data dari Kelurahan Sangkaragung, dipastikan sudah semua terdata dalam pendataan BPBD sebelumnya. Sedangkan dari Desa Yehembang, yang terlapor sebanyak 63 bangunan rusak, ternyata yang 3 bangunan rusak sudah terdata oleh BPBD. Sehingga yang belum terdata ada 60, dan masih dikaji kerugian materialnya.
“Memang dalam laporan dari desa, sudah diisi perkiraan kerugiannya. Tetapi untuk memastikan, tetap perlu dikaji, sehingga laporan dampak kerusakan yang juga kami laporkan ke provinsi maupun pusat, benar-benar real,” ujarnya.
Sementara dari 62 kerusakan bangunan lainnya, di luar 60 data kerusakan bangunan di Desa Yehembang yang belum dikaji, perkiraan kerugian materialnya itu sudah tercatat total kerugian sekitar Rp 250 juta lebih. Untuk perbaikan sejumlah bangunan tersebut, tetap akan dikoordinasi dengan pemerintah termasuk sejumlah pihak terkait lainnya, guna mendapatkan bantuan.
“Dalam kebencanaan, ada sinergitas tiga sektor, dari masyarakat sendiri, pemerintah, dan dunia usaha. Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena bencana dapat mempengaruhi semua sektor, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka perlu sinergitas tiga pihak itu,” ucapnya. *ode
Sesuai data sementara hingga Selasa (16/10), sudah terhimpun data kerusakan sebanyak 122 bangunan. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Jembrana I Ketut Eko Susila Artha Permana, ditemui di sela-sela acara pemelaspasan Kantor BPBD Jembrana, Selasa kemarin, mengatakan selain pendataan langsung dari BPBD, ratusan kerusakan bangunan itu juga terhimpun sesuai laporan yang masuk dari dua desa/kelurahan. Yaitu dari pihak Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, dan pihak Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana. “Sementara hanya ada dua desa yang melapor,” katanya.
Sementara untuk 49 desa/kelurahan lainnya, dipastikan belum melapor hingga Selasa kemarin. Disinyalir, beberapa desa/kelurahan lainnya itu, tidak melapor karena dampak kerusakan yang tidak begitu signifikan, atau memang sudah terdata oleh BPBD. Seperti data dari Kelurahan Sangkaragung, dipastikan sudah semua terdata dalam pendataan BPBD sebelumnya. Sedangkan dari Desa Yehembang, yang terlapor sebanyak 63 bangunan rusak, ternyata yang 3 bangunan rusak sudah terdata oleh BPBD. Sehingga yang belum terdata ada 60, dan masih dikaji kerugian materialnya.
“Memang dalam laporan dari desa, sudah diisi perkiraan kerugiannya. Tetapi untuk memastikan, tetap perlu dikaji, sehingga laporan dampak kerusakan yang juga kami laporkan ke provinsi maupun pusat, benar-benar real,” ujarnya.
Sementara dari 62 kerusakan bangunan lainnya, di luar 60 data kerusakan bangunan di Desa Yehembang yang belum dikaji, perkiraan kerugian materialnya itu sudah tercatat total kerugian sekitar Rp 250 juta lebih. Untuk perbaikan sejumlah bangunan tersebut, tetap akan dikoordinasi dengan pemerintah termasuk sejumlah pihak terkait lainnya, guna mendapatkan bantuan.
“Dalam kebencanaan, ada sinergitas tiga sektor, dari masyarakat sendiri, pemerintah, dan dunia usaha. Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena bencana dapat mempengaruhi semua sektor, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka perlu sinergitas tiga pihak itu,” ucapnya. *ode
Komentar