5 Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pandangan Umum
PDIP Pertanyakan Pendidikan Gratis, Golkar Tanya Dana Shortcut
DENPASAR,NusaBali
5 Fraksi DPRD Bali menuntaskan pandangan umum fraksi-fraksi dengan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap raperda APBD Tahun 2019 dan Raperda tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah dalam sidang paripurna DPRD Bali, Selasa (9/10) di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar. PNS numpuk di Badan Pendapatan dan masalah dana shorcut serta janji kampanye Gubernur Koster kemarin ditanyakan dalam pandangan umum fraksi-fraksi.
Sidang paripurna DPRD Bali kemarin dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra dan sejumlah anggota DPRD Bali. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dengan sejumlah pimpinan OPD Provinsi Bali.
Juru Bicara Fraksi PDIP I Nyoman Laka dalam penyampaiannya mempertanyakan janji kampanye Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di tahun 2019 sebagai realisasi janji kampanye. “Program kesehatan dan pendidikan gratis yang menjadi janji kampanye kami mohon penjelasan,” ujar politisi asal Kecamatan Mengwi Badung ini.
Selain masalah pendidikan, untuk meningkatkan pendapatan Fraksi PDIP mendukung Gubernur Koster untuk melakukan langkah koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak mendaftar kembali untuk membayar pajak.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Made Suardana mempertanyakan masalah dana shortcut Denpasar-Singaraja. Dana sebesar Rp 258 miliar tersebut belum ada penempatan di pos mana. “Kami mohon penjelasan, karena belum terlihat dana tersebut akan dimasukkan dalam pos mana?” tanya Suardana.
Sementara Fraksi Demokrat selain mempertanyakan masalah perbaikan komposisi APBD Tahun 2019 dari APBD Tahun 2018, juga menyoroti masalah keberadaan PNS di Pemprov Bali yang memerlukan penataan ulang. “Kami berharap saudara Gubernur meningkatkan SDM di OPD Pemprov Bali dengan bimbingan teknis, penataan ulang PNS dan pegawai kontrak supaya tidak numpuk di Badan Pendapatan Daerah, Bappeda dan Inspektorat,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat Komang Nova Sewi Putra.
Sedangkan juru bicara Fraksi Gerindra melalui juru bicara I Wayan Tagel Arjana mempertanyakan adanya penataan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak efisien dan terkesan mubazir. “Perlu pengaturan secara lengkap dan detail soal barang milik daerah ini. Ini kita belum berbicara adanya penyelewenangan dan manipulasi,” ujar Tagel Arjana.
Faksi Pancabayu (NasDem-PAN-PKPI-Hanura) melalui juru bicara I Kadek Nuartana kemarin menyoroti masalah masalah kekeringan yang terjadi di Bali. Hal ini akibat penggunaan air bawah tanah besar-besaran dan makin terkikisnya lahan pertanian dan lahan hijau di Bali. “Ini akibat pembangunan vila dan hotel besar-besaran di Bali. Sementara lahan hijau yang menyimpan air makin habis. 400 sungai di Bali sudah mengalami kekeringan. Kami minta saudara gubernur segera berupaya,” ujar politisi asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ini. *nat
Sidang paripurna DPRD Bali kemarin dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra dan sejumlah anggota DPRD Bali. Sementara dari eksekutif hadir Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dengan sejumlah pimpinan OPD Provinsi Bali.
Juru Bicara Fraksi PDIP I Nyoman Laka dalam penyampaiannya mempertanyakan janji kampanye Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan gratis di tahun 2019 sebagai realisasi janji kampanye. “Program kesehatan dan pendidikan gratis yang menjadi janji kampanye kami mohon penjelasan,” ujar politisi asal Kecamatan Mengwi Badung ini.
Selain masalah pendidikan, untuk meningkatkan pendapatan Fraksi PDIP mendukung Gubernur Koster untuk melakukan langkah koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak mendaftar kembali untuk membayar pajak.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya I Made Suardana mempertanyakan masalah dana shortcut Denpasar-Singaraja. Dana sebesar Rp 258 miliar tersebut belum ada penempatan di pos mana. “Kami mohon penjelasan, karena belum terlihat dana tersebut akan dimasukkan dalam pos mana?” tanya Suardana.
Sementara Fraksi Demokrat selain mempertanyakan masalah perbaikan komposisi APBD Tahun 2019 dari APBD Tahun 2018, juga menyoroti masalah keberadaan PNS di Pemprov Bali yang memerlukan penataan ulang. “Kami berharap saudara Gubernur meningkatkan SDM di OPD Pemprov Bali dengan bimbingan teknis, penataan ulang PNS dan pegawai kontrak supaya tidak numpuk di Badan Pendapatan Daerah, Bappeda dan Inspektorat,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat Komang Nova Sewi Putra.
Sedangkan juru bicara Fraksi Gerindra melalui juru bicara I Wayan Tagel Arjana mempertanyakan adanya penataan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, pemanfaatan barang milik daerah yang tidak efisien dan terkesan mubazir. “Perlu pengaturan secara lengkap dan detail soal barang milik daerah ini. Ini kita belum berbicara adanya penyelewenangan dan manipulasi,” ujar Tagel Arjana.
Faksi Pancabayu (NasDem-PAN-PKPI-Hanura) melalui juru bicara I Kadek Nuartana kemarin menyoroti masalah masalah kekeringan yang terjadi di Bali. Hal ini akibat penggunaan air bawah tanah besar-besaran dan makin terkikisnya lahan pertanian dan lahan hijau di Bali. “Ini akibat pembangunan vila dan hotel besar-besaran di Bali. Sementara lahan hijau yang menyimpan air makin habis. 400 sungai di Bali sudah mengalami kekeringan. Kami minta saudara gubernur segera berupaya,” ujar politisi asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ini. *nat
1
Komentar