Kejari Tetap Awasi Gedung RSUD Sanjiwani
Gedung RSUD Sanjiwani, Gianyar, berdiri megah dan telah diresmikan pada awal tahun 2018 oleh Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata.
GIANYAR, NusaBali
Meski telah diresmikan, gedung ini tetap menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Kepala Kejari Gianyar Agung Mardiwibowo, mengaku akan selalu mengawasi gedung tersebut. Pengawasan ini mengacu perjanjian kerja sama Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gianyar. Ia mengaku, pembangunan gedung memang sudah rampung dan sudah diresmikan. “Tapi bukan berarti setelah itu tidak ada kelanjutannya,” ungkap Agung, Jumat (28/9). Dalam bekerja, pihaknya tetap mengacu pada aturan yuridis. “Kalau ada dan ditemukan penyimpangan, kami akan tindak juga,” jelas Agung.
Dia menjelaskan, pengawasan itu sudah dilakukan sejak tahun 2017. Sebelum gedung dibangun dengan pagu Rp 135 miliar, pihaknya sudah kawal. "Mulai proses lelang sampai jadi,” jelasnya. Pihaknya berharap, nantinya tidak ada masalah lagi maupun temuan terkait pembangunanya. “Saya berharap pengawalan ini lancar, dengan melihat bangunan fisik RSUD Sanjiwani yang sekarang berdiri,” pintanya.
Selain mengawal pembangunan RSUD Sanjiwani, Kejari juga memelototi proyek jalan di Desa Bunteh, Kecamatan Payangan, dengan anggaran Rp 9 miliar. Ada juga, pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Gianyar dengan anggaran Rp 2 miliar. “Pengawalan sesuai tujuannya, untuk pendampingan guna mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Gianyar Dewa Kusuma Yuda mengaku bangunan RSUD Sanjiwani tidak sekedar megah. Pihaknya mengklaim, gedung ini juga kokoh. Terbukti saat gempa berpusat di Lombok beberapa bulan lalu, tidak ada kerusakan ada gedung. "Tidak ada rasa was-was para pasien dan pengunjung rumah sakit, itu membuktikkan kualitas gedung,” jelasnya.
Mewakili kepala dinas, Kusuma Yuda menyerahkan ucapan terima kasih kepada Kejari atas pengawalan pembangunan gedung RS Sanjiwani Gianyar. “Proses berjalan dari awal memang dijadwalkan bersama Kejari. Karena di sini ada kepentingan masyarakat, kontraktor, dan jajaran kesehatan,” ujarnya. *nvi
Meski telah diresmikan, gedung ini tetap menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar. Kepala Kejari Gianyar Agung Mardiwibowo, mengaku akan selalu mengawasi gedung tersebut. Pengawasan ini mengacu perjanjian kerja sama Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gianyar. Ia mengaku, pembangunan gedung memang sudah rampung dan sudah diresmikan. “Tapi bukan berarti setelah itu tidak ada kelanjutannya,” ungkap Agung, Jumat (28/9). Dalam bekerja, pihaknya tetap mengacu pada aturan yuridis. “Kalau ada dan ditemukan penyimpangan, kami akan tindak juga,” jelas Agung.
Dia menjelaskan, pengawasan itu sudah dilakukan sejak tahun 2017. Sebelum gedung dibangun dengan pagu Rp 135 miliar, pihaknya sudah kawal. "Mulai proses lelang sampai jadi,” jelasnya. Pihaknya berharap, nantinya tidak ada masalah lagi maupun temuan terkait pembangunanya. “Saya berharap pengawalan ini lancar, dengan melihat bangunan fisik RSUD Sanjiwani yang sekarang berdiri,” pintanya.
Selain mengawal pembangunan RSUD Sanjiwani, Kejari juga memelototi proyek jalan di Desa Bunteh, Kecamatan Payangan, dengan anggaran Rp 9 miliar. Ada juga, pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Gianyar dengan anggaran Rp 2 miliar. “Pengawalan sesuai tujuannya, untuk pendampingan guna mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Gianyar Dewa Kusuma Yuda mengaku bangunan RSUD Sanjiwani tidak sekedar megah. Pihaknya mengklaim, gedung ini juga kokoh. Terbukti saat gempa berpusat di Lombok beberapa bulan lalu, tidak ada kerusakan ada gedung. "Tidak ada rasa was-was para pasien dan pengunjung rumah sakit, itu membuktikkan kualitas gedung,” jelasnya.
Mewakili kepala dinas, Kusuma Yuda menyerahkan ucapan terima kasih kepada Kejari atas pengawalan pembangunan gedung RS Sanjiwani Gianyar. “Proses berjalan dari awal memang dijadwalkan bersama Kejari. Karena di sini ada kepentingan masyarakat, kontraktor, dan jajaran kesehatan,” ujarnya. *nvi
Komentar