Pelayan Pajak Dinilai Kurang Inovatif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi narasumber pada acara bimbingan teknis (bimtek) kepada staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem di aula Kantor Bupati Karangasem, Jumat (21/9).
AMLAPURA, NusaBali
Pemateri dari Badan Pengembangan SDM Bali, Nyoman Widiartama Mahajaya, mengatakan petugas pelayan pajak di Karangasem kurang inovasi.
Widiartama Mahajaya juga menilai petugas pelayan pajak di Karangasem belum mampu memberikan informasi pelayanan yang sistematis. Kesannya monoton terutama dalam memberikan informasi kepada konsumen. Disebutkan, petugas mestinya memberikan layanan kepada wajib pajak menyangkut karakter building, teknis berkomunikasi yang benar dan inovasi menyelesaikan masalah. “Buat saja model informasi yang ringkas, berupa practice book atau informasi melalui facebook, WhatsApp, line dan layanan lainnya. Sehingga setiap saat bisa dibaca para wajib pajak,” sarannya.
Apalagi layanan informasi itu bisa mengakses dengan cepat bahkan tanpa biaya. Sebab jika petugas memberikan penjelasan, memerlukan waktu lama, bisa berbelit-belit. “Atau dengan menyerahkan practice book, wajib pajak diarahkan untuk membaca buku kecil itu, segala petunjuk tentang perpajakan bisa didapatkan,” tambahnya. Bimtek diikuti 20 staf BKAD Karangasem, dibagi tiga kelompok. Tiap kelompok diwajibkan mempresentasikan masalah yang dihadapi selama ini. Sehingga dengan cara itu, segala kekeliruan yang diperbuat bisa diketahui dan dengan cepat bisa diperbaiki. “Presentasi menyangkut pekerjaan yang dilakukan selama ini untuk mengetahui kekeliruan yang diperbuat, mesti berani menunjukkan kesalahan agar dengan mudah bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Sekretaris BPKAD Karangasem, I Wayan Kertiya, mengatakan 20 stafnya yang ikut bimbingan teknis selama ini belum pernah ikut pelatihan. “Kami sangat mendukung, tiap kelompok memaparkan masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga masalah yang didapatkan selama bertugas dapat solusi selama bimtek diikuti,” katanya. Sebab, persoalan di lapangan relatif beragam. Terutama melakukan penagihan langsung di lokasi, muncul persoalan sosial dan masalah lainnya. Beda dengan masalah dihadapi petugas di Kantor BPKAD. Selama ini wajib pajak belum sepenuhnya membayar pajak melalui online, sebagian masih manual membayar langsung ke kantor. “Makanya kami terus berbenah untuk meminimalkan terjadinya komplin,” jelas Wayan Kertiya. *k16
Pemateri dari Badan Pengembangan SDM Bali, Nyoman Widiartama Mahajaya, mengatakan petugas pelayan pajak di Karangasem kurang inovasi.
Widiartama Mahajaya juga menilai petugas pelayan pajak di Karangasem belum mampu memberikan informasi pelayanan yang sistematis. Kesannya monoton terutama dalam memberikan informasi kepada konsumen. Disebutkan, petugas mestinya memberikan layanan kepada wajib pajak menyangkut karakter building, teknis berkomunikasi yang benar dan inovasi menyelesaikan masalah. “Buat saja model informasi yang ringkas, berupa practice book atau informasi melalui facebook, WhatsApp, line dan layanan lainnya. Sehingga setiap saat bisa dibaca para wajib pajak,” sarannya.
Apalagi layanan informasi itu bisa mengakses dengan cepat bahkan tanpa biaya. Sebab jika petugas memberikan penjelasan, memerlukan waktu lama, bisa berbelit-belit. “Atau dengan menyerahkan practice book, wajib pajak diarahkan untuk membaca buku kecil itu, segala petunjuk tentang perpajakan bisa didapatkan,” tambahnya. Bimtek diikuti 20 staf BKAD Karangasem, dibagi tiga kelompok. Tiap kelompok diwajibkan mempresentasikan masalah yang dihadapi selama ini. Sehingga dengan cara itu, segala kekeliruan yang diperbuat bisa diketahui dan dengan cepat bisa diperbaiki. “Presentasi menyangkut pekerjaan yang dilakukan selama ini untuk mengetahui kekeliruan yang diperbuat, mesti berani menunjukkan kesalahan agar dengan mudah bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Sekretaris BPKAD Karangasem, I Wayan Kertiya, mengatakan 20 stafnya yang ikut bimbingan teknis selama ini belum pernah ikut pelatihan. “Kami sangat mendukung, tiap kelompok memaparkan masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga masalah yang didapatkan selama bertugas dapat solusi selama bimtek diikuti,” katanya. Sebab, persoalan di lapangan relatif beragam. Terutama melakukan penagihan langsung di lokasi, muncul persoalan sosial dan masalah lainnya. Beda dengan masalah dihadapi petugas di Kantor BPKAD. Selama ini wajib pajak belum sepenuhnya membayar pajak melalui online, sebagian masih manual membayar langsung ke kantor. “Makanya kami terus berbenah untuk meminimalkan terjadinya komplin,” jelas Wayan Kertiya. *k16
Komentar