nusabali

Adi Balas Pidato Koster dengan Pantun

  • www.nusabali.com-adi-balas-pidato-koster-dengan-pantun

APBD Perubahan 2018 final di angka Rp 6,2 triliun, naik 3,66% dari APBD Induk 2018 Rp 5,9 triliun

APBD Perubahan 2018 Ketok Palu, Dewan-Gubernur Langsung Syukuran


DENPASAR, NusaBali
Ranperda APBD Perubahan 2018 selesai dalam hitungan beberapa pekan, bahkan sudah diketok palu dalam sidang paripurna DPRD Bali, Rabu (19/9). Dewan dan Gubernur Bali pun langsung syukuran atas penyelesaian Raperda APBD Perubahan secara cepat ini. Sementara, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama balas pidato Gubernur Wayan Koster dengan pantun.

Dalam sidang paripurna penetapan APBD Perubahan 2018 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu kemarin, Gubernur Koster didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Sedangkan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama (dari Fraksi PDIP) selaku pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua Dewan Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar).

Sebelum Ranperda APBD Perubahan 2018 ketok palu untuk selanjutnya akan diverifikasi pemerintah pusat, Ketua Pansus Ranperda APBD Perubahan 2018 Ketut Kariyasa Adnyana terlebih dulu menyampaikan laporannya dalam sidang paripurna kemarin. Laporannya dilengkapi dengan catatan-catatan yang disampaikan untuk eksekutif, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Setelah itu, barulah dilakukan sesi tanggapan Gubernur.

Kariyasa Adnyana menjelaskan, dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2018, pihaknya telah membahas secara mendalam agar segera diputuskan. APBD Perubahan 2018 akhirnya final di angka Rp 6,2 triliun. Ini meningkat Rp 218 miliar atau sekitar 3,66% dari APBD Induk 2018 yang besarnya mencapai Rp 5,9 triliun.

Menurut Kariyasa, peningkatan angka tersebut berasal dari beberapa item. Pertama, pajak daerah yang meningkat sekitar Rp 129 miliar atau 4,34%, sehingga seluruh pendapatan daerah menjadi Rp 3,1 triliun. Kedua, retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 2,3 miliar atau 4,97% hingga menjadi Rp 48,4 miliar. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari semula sebe-sar Rp 139,1 miliar meningkat sebesar Rp 32,1 miliar atau 23,07% menjadi Rp 171,2 miliar. Keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 55,5 miliar atau 28,68% dari yang sebelumnya berjumlah Rp 193,6 miliar menjadi Rp 249,1 miliar.

Kariyasa juga menyampaikan rekomendasi Pansus DPRD Bali agar Gubernur dan jajarannya terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, sehingga Bali memperoleh dana perimbangan yang lebih adil terkait sumbangan Pulau Dewata dari dunia pariwisata. “Saudara Gubernur juga perlu melakukan penggalangan sumber-sumber pendapatan lain, selain PKB dan BBNKB yang mendominasi sumber pendapatan daerah saat ini,” tandas politisi PDIP asal Desa/-Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Bukan hanya itu, Kariyasa juga meminta Pemprov Bali mengantisipasi pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank (WB) di Bali, Oktober 2018 mendatang. “Legislatif meminta pemerintah untuk mendorong peran serta para pelau pariwisata dan masyarakat, karena event Annual Meeting IMF-WB tersebut merupakan ajang yang sangat baik untuk mempromosikan pariwisata dan kerajinan khas Ba-li,” papar Kariyasa.

“Kami mengapresiasi kebijakan Gubernur berkaitan dengan ‘One Island One Management and One Commando’ untuk Bali. Sebab, implementasi kebijakan tersebut akan mengembalikan tata kelola pajak dan restoran seperti semula di provinsi,” lanjut poliytisi yang sudah periode duduk di Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng dan akan maju tarung berebut kursi DPR RI Dapil Bali dalam Pileg 2019 ini.

Untuk menguatkan program tersebut, imbuh Kariyasa, Pemprov Bali melakukan rekayasa kebijakan melalui revisi UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali-NTB-NTT dan melakukan lex specialist terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan tersebut.

Sementara, Gubernur Koster mengapresiasi kerja cepat DPRD Bali dalam membahas hingga ketok palu APBD Perubahan 2018 dalam sidang paripurna di Gedung Dewan, Rabu kemarin. Koster mengatakan, pihaknya telah berupaya memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transaparan untuk bahan-bahan yang berkenaan dengan pembahasan Raperda APBD Perubahan 2018 tersebut.

“Berbagai usulan, pertanyaan, pandangan, dan saran dari Dewan telah saya jadikan referensi juga, sehingga tercipta persepsi yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan,” jelas Koster.

Untuk mempercepat proses, kata Koster, Pemprov Bali segera akan mengajukan APBD Perubahan 2018 yang baru diketok palu ini ke pemerintah pusat untuk dievaluasi. “Semoga penetapan APBD Perubahan 2018 dapat dilaksanakan akhir September ini, sesuai rencana,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.

Dalam pidatonya di sidng paripurna DPRD Bali kemarin, Koster menyampaikan postur APBD Perubahan 2018 ini sangat ideal. Sebab, jumlah defisit kecil, yakni 6 %. “Ini postur APBD yang sehat, postur yang baik dalam penyusunan APBD. Karena dalam penyusunan APBD sesuai perundang-undangan, kalai defisitnya lebih dari 6 %, sudah tidak bagus,” papar Koster.

Koster mengatakan tidak akan menanggapi rekomendasi atau catatan-catatan yang disampaikan DPRD Bali. “Saya rasa catatan-catatan yang disampaikan DPRD tidak perlu saya jawab di sini, karena akan memakan waktu panjang. Nanti dalam kesempatan khusus, kita bahas detail. Sebab, agenda ini adalah agenda yang akan kita laksanakan bersama-sama teman di Dewan.”

Koster juga menyebutkan, Pemprov Bali sudah tidak bisa lagi mengandalkan sumber pendapatan yang ada sekarang. Kalau hanya menoton mengandalkan sumber pendapatan tertentu, pasti tidak akan ada peningkatan. “Sampai jungkir balik pun kita, kalau tidak mencari sumber pendapatan baru, maka akan sulit. Saya sudah bicara dengan beberapa kementerian supaya sumber APBD kita, pem-biayaan dari pusat lebih banyak diarahkan ke Bali,” tegas Koster.

Alasannya, menurut Koster, Provinsi Bali memiliki posisi strategis secara nasional. Sehingga anggaran pusat itu sudah selayaknya banyak diarahkan untuk pembangunan di Bali.”Sudah selayaknya kebijakan fiskal pusat itu lebih maksimal ke Bali. Saya sudah melakukan upaya-upaya ke pusat. Hal ini untuk mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Teman-teman di DPRD Bali yang akan saya ajak, terutama untuk melaksanakan pembahasan APBD Induk 2019,” katanya dalam pidato yang ditutup dengan memekikkan “Merdeka, Merdeka, Merdeka!”

Sementara itu, pidato Gubernur Koster langsung dibalas Ketua Dewan Adi Wiryatama dengan pantun. “Ke Kuta beli sepatu, ke Sukawati beli tas kulit. Kalau kita bersatu, pasti tuntas tidak sulit,” ujar Adi Wiryatama.

Selain berpantun, Adi Wiryatama sekaligus juga mengundang eksekutif beserta jajaran dan anggota DPRD Bali untuk syukuran. Acara syukuran atas selesainya dengan cepat pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2018, Rabu kemarin, digeser ke Inna Grand Bali Beach Beach Hotel Sanur, Denpasar Selatan. Tidak ada acara resmi dalam pertemuan di Sanur tersebut. Setelah 1 jam makan siang di Sanur, Gubernur Koster bersama Wagub Cok Ace dan Pimpinan OPD Pemprov Bali langsung pulang.

Adi Wiryatama mengatakan, penyelesaian pembahasan APBD Perubahan 2018 di DPRD Bali nyaris tanpa perdebatan alot. Walaupun ada masukan dan usulan, namun semuanya bisa diselesaikan dengan baik. “Seperti saya katakan di sidang paripurna, kalau kita bersatu, apa pun jalan terjal itu bisa dilewati. Situasi kondusif dalam membahas program-program pembangunan ke depan, polanya perlu dijaga seperti ini. Dengan begitu, program itu sukses, toh juga muaranya untuk kepentingan rakyat Bali,” tegas politisi senior PDIP mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini. *nat

Komentar