Banggar Evaluasi Kinerja Eksekutif
Jumlah Silpa yang besar ditengarai akibat kurang matangnya penyusunan program. Sehingga banyak anggaran yang tidak terserap dalam kegiatan.
Terkait Silpa Sebesar Rp 93,8 Miliar
SINGARAJA, NusaBali
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng menilai, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2017, sebesar Rp 93,8 miliar terlalu besar. Banggar pun menyoroti kinerja eksekutif dalam penyusunan program kerja. Masalahnya Silpa terlalu besar itu ditenggarai akibat serapan anggaran terlalu rendah.”Nanti saya akan pertanyakan dalam pembahasan lebih lanjut. Kenapa Silpa ini terlalu besar,” kata anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana, usai rapat evaluasi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan Peraturan Bupati Buleleng tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Senin (27/8) di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.
Rapat tersebut melibatkan Banggar DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng. Rapat dipimpin Ketua Dewan, Gede Supriatna, sedangkan dari TAPD dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Ketut Asta Semadi. Dalam pertemuan itu diketahui, hasil audit BPK RI atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, mencatat Silpa sebesar Rp 93,8 miliar. Jumlah Silpa tersebut ditenggarai akibat kurang matangnya dalam penyusunan program. Sehingga banyak anggaran yang ditenggari tidak terserap dalam kegiatan, sehingga menjadi Silpa.
Putu Tirta Adnyana usai rapat menilai, tinginya Silpa akibat serapan anggaran yang kurang. Ini terjadi akibat perencanaan yang terlalu tinggi defesiasinya, sehingga terjadi overestimate. ”Ke depan perencanaan itu harus matang, anggaran harus bisa terserap, sehingga tidak terjadi Silpa yang sangat besar jumlahnya,” jelas polisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.
Menurut Tirta Adnyana, lembaga DPRD dan eksekutif adalah mitra kerja. Karenanya, ketika ada persoalan menyangkut APBD, seperti misalnya Silpa yang terlalu besar itu adalah tanggungjawab bersama. Maka dari itu, dirinya ingin mengetahui apa yang memicu terjadi Silpa sebesar tersebut. “Jangan salah, kami ini tidak boleh menyalahkan, karena kami ini mitra kerja. Kalau salah ya salah semua, benar ya benar bersama. Tetapi mari kita saling kontrol dan evaluasi,” ujarnya.
Sementara Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Buleleng, Gede Dharmaja usai rapat mengatakan, mekanisme perencanaan ruang besarnya adalah RPJM yang dituangkan dalam RKPD setiap tahunnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam RKPD itu menyesuaikan matrik yang ada dalam RPJM tersebut. “Itu yang dilakukan, tetapi sekarang yang berubah adalah target capaian. Ketika dipertengahan jalan diperkirakan targetnya tidak tercapai, maka akan ada revisi-revisi,” jelasnya. *k19
SINGARAJA, NusaBali
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng menilai, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2017, sebesar Rp 93,8 miliar terlalu besar. Banggar pun menyoroti kinerja eksekutif dalam penyusunan program kerja. Masalahnya Silpa terlalu besar itu ditenggarai akibat serapan anggaran terlalu rendah.”Nanti saya akan pertanyakan dalam pembahasan lebih lanjut. Kenapa Silpa ini terlalu besar,” kata anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana, usai rapat evaluasi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan Peraturan Bupati Buleleng tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, Senin (27/8) di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.
Rapat tersebut melibatkan Banggar DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng. Rapat dipimpin Ketua Dewan, Gede Supriatna, sedangkan dari TAPD dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Ketut Asta Semadi. Dalam pertemuan itu diketahui, hasil audit BPK RI atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017, mencatat Silpa sebesar Rp 93,8 miliar. Jumlah Silpa tersebut ditenggarai akibat kurang matangnya dalam penyusunan program. Sehingga banyak anggaran yang ditenggari tidak terserap dalam kegiatan, sehingga menjadi Silpa.
Putu Tirta Adnyana usai rapat menilai, tinginya Silpa akibat serapan anggaran yang kurang. Ini terjadi akibat perencanaan yang terlalu tinggi defesiasinya, sehingga terjadi overestimate. ”Ke depan perencanaan itu harus matang, anggaran harus bisa terserap, sehingga tidak terjadi Silpa yang sangat besar jumlahnya,” jelas polisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.
Menurut Tirta Adnyana, lembaga DPRD dan eksekutif adalah mitra kerja. Karenanya, ketika ada persoalan menyangkut APBD, seperti misalnya Silpa yang terlalu besar itu adalah tanggungjawab bersama. Maka dari itu, dirinya ingin mengetahui apa yang memicu terjadi Silpa sebesar tersebut. “Jangan salah, kami ini tidak boleh menyalahkan, karena kami ini mitra kerja. Kalau salah ya salah semua, benar ya benar bersama. Tetapi mari kita saling kontrol dan evaluasi,” ujarnya.
Sementara Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Buleleng, Gede Dharmaja usai rapat mengatakan, mekanisme perencanaan ruang besarnya adalah RPJM yang dituangkan dalam RKPD setiap tahunnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam RKPD itu menyesuaikan matrik yang ada dalam RPJM tersebut. “Itu yang dilakukan, tetapi sekarang yang berubah adalah target capaian. Ketika dipertengahan jalan diperkirakan targetnya tidak tercapai, maka akan ada revisi-revisi,” jelasnya. *k19
Komentar