Ketua DPRD Bali Cari Jalan Tengah Penyelesaian Bansos
Dua kali pertemuan saat hari libur yang dilakukan DPRD Bali untuk penyelesaian masalah anggaran bansos/hibah yang difasilitasi anggota Dewan, Rabu (22/8) dan Sabtu (25/8), gagal mencapai titik temu.
Masalah Bansos Dibahas Lagi Hari Ini
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiyatama, menyatakan pihaknya masih mencari jalan tengah untuk penyelesaian masalah bansos/hibah ini. Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Made Mangku Pastika terkait masalah bansos/hibah ini. Selain itu, hal ini juga telah dikomunikasikan dengan Gubernur Bali 2018-2023 terpilih Wayan Koster. Rencananya, masalah besaran dana bansos/hibah tersebut akan dibahas lagi di DPRD Bali, Senin (27/8) ini. “Besok (hari ini, Red) bakal kita carikan solusinya. Kita tawarkan jalan tengah, win-win solution, biar semua pihak enak,” ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Minggu (26/8).
Berdasarkan komunikasi dengan Gubernur Pastika soal dana bansos/hibah, kata Adi Wiryatama, disebutkan bahwa semua pogram harus jalan. Antara eksekutif dan legislatif tetap sama-sama berpihak kepada rakyat, terutama masalah penyeimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Bansos/hibah yang rencananya dirasionalisasi untuk pembangunan infrastruktur di Bali Utara, juga merupakan prog-ram bagus. Di sisi lain, bansos/hibah untuk pelestarian adat dan budaya Bali juga penting.
“Dari komunikasi saya dengan Pak Gubernur Pastika, ya semuanya memang berpihak kepada rakyat. Intinya sama-sama berjuang untuk masyarakat. Cuma kan harus dicari jalan tengahnya. Program legislatif jalan, program eksekutif juga jalan. Jadi, besok kita ingin semua pihak supaya bisa lebih adem memberikan penyelesaian, tidak lagi ngotot,” ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005 2010) ini.
Menurut Adi Wiryatama, dalam rapat yang digelar unsur pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu siang pukul 14.00 Wita sampai malam pukul 19.00 Wita, memang tidak ada kata final terkait bansos/hibah. Masih ada negoisasi soal besaran dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota Dewan. “Saya tidak bisa bicara angka, tapi ya dana bansos/hibah yang difasilitasi teman-teman Dewan tetap ada solusinya. Bansos/hibah akan tetap jalan, tapi nominalnyaa masih kita bahas,” ujar ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali yang awalnya sebesar Rp 6 miliar per orang dalam RAPBD Induk 2019, akan diturunkan menjadi Rp 2 miliar per orang. Artinya, dari Rp 6 miliar dipangkas sebesar Rp 4 miliar. Belum termasuk dana bansos/hibah yang difaslitasi Ketua DPRD Bali (1 orang) dan Wakil Ketua DPRD Bali (sebanyak 3 orang) yang besarannya berbeda.
Informasi dari salah satu anggota Dewan, untuk level pimpinan, besaran dana bansos/hibah awalnya dirancang antara Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar per orang. Karenanya, dalam RAPBD Induk 2019, total bansos/hibah dialokasikan sebesar Rp 370 miliar.
Dalam Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu malam, fraksi-fraksi di luar PDIP semuanya masih ingin besaran dana bansos/hibah sesuai dengan rancangan awal. “Masyarakat Bali dalam kegiatan adat dan budayanya itu sangat penting dijaga. Kita yang harus mengawalnya,” dalih Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, yang ngotot agar bansos/hibah harus disesuaikan dengan rancangan awal.
Fraksi Gabungan Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) DPRD Bali, juga bertahan dengan rancangan awal besaran dana bansos/hibah Rp 6 miliar per orang. Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali beranggotakan 5 orang, yakni Wayan Kari Subali (NasDem), Nyoman Tirtawan (NasDem), I Kadek Nuartana (PKPI), Ni Made Arini (Hanura), dan Ketut Jengiskhan (PAN).
Fraksi Golkar DPRD Bali juga idem dito. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan, masih bertahan dengan rancangan awal soal besaran dana bansos/hibah. Hanya saja, kata Gunawan, sejauh ini belum ada kata sepakat soal dana hibah/bansos. “Belum ada kata final, nanti ada pembahasan lagi,” ujar politisi asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli ini.
Sekretaris Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, juga ngotot agar besaran dana bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Kresna Budi mengatakan, Gubernur Bali terpilih Wayan Koster adalah sosok yang jago dalam bidang anggaran. “Saya yakin Pak Koster sebagai mantan anggota wakil rakyat di pusat sudah tahu bagaimana caranya membawa APBN itu ke Bali untuk pembangunan shortcut (jalan pintas) di Buleleng. Ya, perjuangkanlah dan bawa APBN ke Bali,” ujar Kresna Budi kepada NusaBali, Minggu kemarin.
Kresna Budi mengingatkan, dana bansos/hibah untuk masyarakat sudah dirancang di RAPBD Induk 2019 dan difasilitasi oleh anggota DPRD Bali. Dana bansos/hibah ini juga penting. Selama ini, bansos/hibah dinikmati masyarakat Bali secara merata untuk pembangunan pura, pelestarian adat dan budaya. “Jadi, dana bansos/hibah ini kita pertahankan tetap,” tegas politisi asal Desa Liligundi, Kecamatan Bu-leleng ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali, Kadek Nuartana, mengatakan hampir semua fraksi termasuk PDIP mengatakan mendukung visi misi dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Cok Ace). Tapi, soal dana bansos/hibah, mereka tidak mau tegas berpihak ke mana.
“Saya melihat masih ‘ningkang’ alias dua kaki dalam pendapatnya. Ini pandangan saya pribadi, semuanya ingin bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Cuma, mereka juga mengatakan mendukung visi misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih,” tandas politisi PKPI asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiyatama, menyatakan pihaknya masih mencari jalan tengah untuk penyelesaian masalah bansos/hibah ini. Adi Wiryatama mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Made Mangku Pastika terkait masalah bansos/hibah ini. Selain itu, hal ini juga telah dikomunikasikan dengan Gubernur Bali 2018-2023 terpilih Wayan Koster. Rencananya, masalah besaran dana bansos/hibah tersebut akan dibahas lagi di DPRD Bali, Senin (27/8) ini. “Besok (hari ini, Red) bakal kita carikan solusinya. Kita tawarkan jalan tengah, win-win solution, biar semua pihak enak,” ujar Adi Wiryatama di Denpasar, Minggu (26/8).
Berdasarkan komunikasi dengan Gubernur Pastika soal dana bansos/hibah, kata Adi Wiryatama, disebutkan bahwa semua pogram harus jalan. Antara eksekutif dan legislatif tetap sama-sama berpihak kepada rakyat, terutama masalah penyeimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara. Bansos/hibah yang rencananya dirasionalisasi untuk pembangunan infrastruktur di Bali Utara, juga merupakan prog-ram bagus. Di sisi lain, bansos/hibah untuk pelestarian adat dan budaya Bali juga penting.
“Dari komunikasi saya dengan Pak Gubernur Pastika, ya semuanya memang berpihak kepada rakyat. Intinya sama-sama berjuang untuk masyarakat. Cuma kan harus dicari jalan tengahnya. Program legislatif jalan, program eksekutif juga jalan. Jadi, besok kita ingin semua pihak supaya bisa lebih adem memberikan penyelesaian, tidak lagi ngotot,” ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005, 2005 2010) ini.
Menurut Adi Wiryatama, dalam rapat yang digelar unsur pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu siang pukul 14.00 Wita sampai malam pukul 19.00 Wita, memang tidak ada kata final terkait bansos/hibah. Masih ada negoisasi soal besaran dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota Dewan. “Saya tidak bisa bicara angka, tapi ya dana bansos/hibah yang difasilitasi teman-teman Dewan tetap ada solusinya. Bansos/hibah akan tetap jalan, tapi nominalnyaa masih kita bahas,” ujar ayah dari Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti ini.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, dana bansos/hibah yang difasilitasi anggota DPRD Bali yang awalnya sebesar Rp 6 miliar per orang dalam RAPBD Induk 2019, akan diturunkan menjadi Rp 2 miliar per orang. Artinya, dari Rp 6 miliar dipangkas sebesar Rp 4 miliar. Belum termasuk dana bansos/hibah yang difaslitasi Ketua DPRD Bali (1 orang) dan Wakil Ketua DPRD Bali (sebanyak 3 orang) yang besarannya berbeda.
Informasi dari salah satu anggota Dewan, untuk level pimpinan, besaran dana bansos/hibah awalnya dirancang antara Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar per orang. Karenanya, dalam RAPBD Induk 2019, total bansos/hibah dialokasikan sebesar Rp 370 miliar.
Dalam Rapat Pimpinan di Gedung DPRD Bali, Sabtu malam, fraksi-fraksi di luar PDIP semuanya masih ingin besaran dana bansos/hibah sesuai dengan rancangan awal. “Masyarakat Bali dalam kegiatan adat dan budayanya itu sangat penting dijaga. Kita yang harus mengawalnya,” dalih Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali, I Wayan Adnyana, yang ngotot agar bansos/hibah harus disesuaikan dengan rancangan awal.
Fraksi Gabungan Panca Bayu (NasDem-Hanura-PKPI-PAN) DPRD Bali, juga bertahan dengan rancangan awal besaran dana bansos/hibah Rp 6 miliar per orang. Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali beranggotakan 5 orang, yakni Wayan Kari Subali (NasDem), Nyoman Tirtawan (NasDem), I Kadek Nuartana (PKPI), Ni Made Arini (Hanura), dan Ketut Jengiskhan (PAN).
Fraksi Golkar DPRD Bali juga idem dito. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan, masih bertahan dengan rancangan awal soal besaran dana bansos/hibah. Hanya saja, kata Gunawan, sejauh ini belum ada kata sepakat soal dana hibah/bansos. “Belum ada kata final, nanti ada pembahasan lagi,” ujar politisi asal Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli ini.
Sekretaris Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, juga ngotot agar besaran dana bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Kresna Budi mengatakan, Gubernur Bali terpilih Wayan Koster adalah sosok yang jago dalam bidang anggaran. “Saya yakin Pak Koster sebagai mantan anggota wakil rakyat di pusat sudah tahu bagaimana caranya membawa APBN itu ke Bali untuk pembangunan shortcut (jalan pintas) di Buleleng. Ya, perjuangkanlah dan bawa APBN ke Bali,” ujar Kresna Budi kepada NusaBali, Minggu kemarin.
Kresna Budi mengingatkan, dana bansos/hibah untuk masyarakat sudah dirancang di RAPBD Induk 2019 dan difasilitasi oleh anggota DPRD Bali. Dana bansos/hibah ini juga penting. Selama ini, bansos/hibah dinikmati masyarakat Bali secara merata untuk pembangunan pura, pelestarian adat dan budaya. “Jadi, dana bansos/hibah ini kita pertahankan tetap,” tegas politisi asal Desa Liligundi, Kecamatan Bu-leleng ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Panca Bayu DPRD Bali, Kadek Nuartana, mengatakan hampir semua fraksi termasuk PDIP mengatakan mendukung visi misi dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Cok Ace). Tapi, soal dana bansos/hibah, mereka tidak mau tegas berpihak ke mana.
“Saya melihat masih ‘ningkang’ alias dua kaki dalam pendapatnya. Ini pandangan saya pribadi, semuanya ingin bansos/hibah jalan sesuai rancangan awal. Cuma, mereka juga mengatakan mendukung visi misi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih,” tandas politisi PKPI asal Desa Pertima, Kecamatan Karangasem ini. *nat
Komentar