nusabali

Pelajari Trik Tingkatkan PAD

  • www.nusabali.com-pelajari-trik-tingkatkan-pad

Rombongan DPRD dari 3 Daerah Kunjungi Dewan Badung 

MANGUPURA, NusaBali
Rombongan DPRD dari DPRD Kota Bandung, Jogjakarta, dan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berkunjung ke DPRD Badung, Selasa (14/8). Mereka diterima anggota Komisi III DPRD Badung Wayan Sandra didampingi utusan dari SKPD terkait.

Rombongan DPRD Kota Bandung dipimpin oleh Ketua Pansus APBD Deni Wahyudi didampingi Haru S bersama sejumlah anggotanya. DPRD Tapin dipimpin oleh Wahyu Nugroho didampingi Hamdani dan sejumlah anggotanya. DPRD Jogjakarta dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ririn Banowati dan Ketua Pansus Suwarto bersama sejumlah anggotanya. Tiga rombongan dewan ini berniat mempelajari kiat atau trik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu mendongkrak APBD daerah bersangkutan. Selain itu, DPRD Kota Jogjakarta juga ingin mengetahui proses pencabutan perda gangguan atau HO di Badung.

Sedangkan rombongan DPRD Tapin yang melibatkan Komisi I dan II ingin melihat kesuksesan Badung dalam program kesehatan, terutama program Kartu Badung Sehat (KBS) serta Badung sebagai kota layak anak.  Wayan Sandra menjelaskan, PAD dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Pada 2016 PAD dirancang Rp 3,9 triliun terealisasi Rp 4,2 triliun. Pada 2017 PAD dirancang Rp 4,6 triliun terealisasi Rp 5,9 triliun. Pada 2018 PAD dirancang Rp 5,9 triliun, (dalam APBD induk) terealisasi Rp 7,5 triliun. “Khusus pada 2019, APBD Badung dirancang Rp 10 triliun,” katanya.

Menurut Sandra, 95 persen pendapatan Badung berasal dari sektor pariwisata khususnya dari pajak hotel dan restoran (PHR). Karena itu, intensifikasi pemungutan pajak lebih diperketat sehingga tidak ada kebocoran. Caranya, dengan melakukan pemutakhiran data wajib pajak, sistem online di bidang perpajakan, pemasangan tapping box, cash register, serta web service untuk bisa mengetahui transaksi secara real time.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung juga melakukan silence operation atau menyamar sebagai konsumen di hotel maupun restoran. Dengan upaya ini, potensi pajak bisa diketahui.

Yang paling penting, pihaknya merancang program promosi ke luar negeri untuk menarik wisatawan manca negara sebanyak-banyaknya. Pada 2017 yang lalu, Badung mengalokasikan anggaran promosi hingga Rp 14 miliar.

Terkait program kesehatan, Badung melakukan kerja sama dengan BPJS yang terintegrasi ke dalam JKN. Semua krama Badung ditanggung BPJS yang preminya dibayarkan pemerintah pusat dan Pemkab Badung. “Layanan kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS akan ditanggung oleh KBS, berapa pun biayanya,” katanya.

Badung juga mengalokasikan santunan bagi penunggu pasien yang nilainya Rp 200 ribu per hari. Satu program lagi yang segera diluncurkan adalah santunan bagi lansia di atas 72 tahun. Setiap lansia diberikan santunan Rp 1 juta per bulan. “Saat ini, tinggal menunggu perbupnya diverifikasi di Pemprov Bali,” katanya.

Sedangkan utusan masing-masing SKPD memberikan penjelasan soal Badung sebagai kota layak anak, serta pencabutan perda gangguan atau HO. Seusai tanya jawab dilanjutkan dengan tukar-menukar cenderamata. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama. *asa

loading...

Komentar